banner-1

Hukrim

Panwaslu: Putusan Kami Final dan Mengikat

Panwaslu Kota Makassar

Makassar, metrotimur.com – KPU Kota Makassar pastilah dirundung dilema berat jika keputusan Mahkamah Agung (MA) memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Pasalnya akan terdapat dua putusan yang berbeda terkait kasus yang diajukan Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) dan dua-duanya pun sama-sama final dan mengikat.

Humas Panwaslu Kota Makassar, Moh Maulana SH menegaskan bahwa KPU wajib tunduk pada putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebab sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat.

“Kedudukan keputusan Panwaslu itu setara dengan putusan KPU. Sehingga putusan Panwaslu itu bersifat final dan mengikat dan menjadi dasar bagi KPU untuk melakukan tindakan. Putusan pengadilan hanya membatalkan keputusan KPU, tapi tidak membatalkan keputusan panwaslu. Terkait ini kami sudah konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Maulana dalam diskusi “Mungkinkah MA Reken Putusan Panwaslu?” di Warkop Dottoro Boulevard, Minggu (8/4/2018).

Maulana melanjutkan, MK juga menegaskan bahwa sengketa yang diajukan Appi-Cicu adalah ranah sengketa bawaslu, bukan sengketa TUN. Sehingga PTTUN dianggap telah jauh masuk menyerobot kewenangan Bawaslu. Inilah ihwal penyebab KPU bakal menemui jalan buntu sekira MA memperkuat putusan PTTUN.

“Karena putusan PTTUN telah mengaburkan putusan hukum. Sehingga KPU tentu akan kebingungan apakah akan mengikuti putusan PT TUN atau atau mengikuti putusan Panwaslu,” terang Maulana.

“Jika ternyata nanti putusan MA justru menguatkan putusan PTTUN, maka kami akan mengkonsultasikan kepada Bawaslu RI terkait keputusan itu. Karena menurut kami KPU telah melakukan syarat keputusan administrasi yang baik. Kami tidak menemukan adanya pelanggaran dalam keputusan yang diterbitkan oleh KPU,” lanjutnya.

Sementara Pakar Hukum Kepemiluan, Mappinawang SH menilai MA harus meluruskan kekeliruan dalam putusan yang sudah diambil oleh bawahannya, dalam hal ini PTTUN. Karena hanya dengan cara seperti itu, KPU bisa terhindar dari dilema berat.

Baca juga :  Panwas: Ingat..! Keputusan Kami Tidak Bisa Dintervensi

“Karena bila keputusan kasasi berbeda dengan Panwaslu maka KPU tentu akan kebingungan dan serba salah. Kalau tidak melaksanakan putusan Panwaslu maka konsekuensinya akan bermasalah di DKPP. Sementara kalau tidak melaksanakan putusan pengadilan maka konsekuensinya pidana dan DKPP,” kata Mappinawang. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top