Makassar, metrotimur.com – Terkait pemanggilan Walikota Makassar, Ir. Moh. Ramdhan Pomanto sebagai saksi pada kasus Kepala BPKAD Erwin Haiya yang dijadwalkan hari ini, Jum’at (9/2/18), pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel diminta untuk profesional dan bebas dari tekanan politik.
Hal itu dikemukakan Irwan Lukman, Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisip Unhas, ketika dimintai pendapatnya, hari ini Jumat (09/02/2018).
Menurutnya, semua pihak tentu harus menghormati proses hukum, akan tetapi dirinya sangat mengharapkan Polda Sulsel bisa lebih profesional dan jangan ada tekanan serta pesanan politik jelang Pilkada.
Kandidat Doktor ini mengingatkan pihak Polda agar profesional, yakni memastikan bahwa pihak Polda Sulsel tidak bekerja karena tekanan pihak-pihak yang terlibat perseteruan politik dalam Pilkada Kota Makassar 2018.
“Proses hukum harus dihormati, tapi Polda Sulsel harus profesional dan tanpa ada tekanan atau intervensi dari kelompok politik manapun. “kata Irwan.
Dia mengaku jika pihak Polda tidak bertindak profesional dan proporsional maka bisa saja terjadi kegaduhan politik di Makassar. Karena itu, diharapkan pesta demokrasi khususnya di Pilwali Makassar bisa berjalan dengan aman dan damai.
“Penyidik silahkan bertugas secara objektif, jangan ada yang menimbulkan kegaduhan politik di Makassasar. Karena bila ada kesan intervensi politik jelang tahapan Pilkada, hal itu bisa membuat rusak simpati publik secara massif dan bisa menggangu keharmonisan warga Makassar. ” akunya.
Sedangkan dengan diwakilinya Danny Pomanto oleh kuasa hukumnya terkait pemanggilan Polda Sulsel sebagai saksi, itu merupakan hal yang wajar. Karena Danny sendiri sedang menghadap Mendagri dalam rangka memperjuangkan nasib pegawai Pemkot Makassar.
Menurut Irwan, sosok Danny Pomanto yang punya political moral hukum yang kuat, terlihat jelas sangat hormat terhadap proses hukum.
“Pak Danny sebagai orang yang punya political moral hukum yang kuat, beliau tetap menghormati hukum karena tetap meminta kuasa hukumnya mewakili untuk ke Polda. “lanjutnya.
Dia menambahkan melihat pemerintahan kota Makassar saat ini, banyak yang mesti dikoordinasikan kepada Mendagri agar roda pemerintahan bisa berjalan dengan lancar dan kondusif.
” Saya kira jauh semua penting tetapi tidak kalah pentingnya berkoordinasi dengan pihak Mendagri karena melihat kondisi pemerintahan kota makassar saat ini, seperti siapa PLT kepala BPKAD nantinya, karena ini menyangkut khalayak banyak orang, disisi lain Pak Danny tetap hormati proses hukum dengan meminta kuasa hukumnya menghadiri panggilan dari polda. “kuncinya.
Sebagaimana diketahui pemanggilan Danny Pomanto menjelang penetapan sebagai calon walikota, oleh tim penyidik Ditkrimsus Polda Sulsel itu berkaitan dengan kasus yang menjerat Kepala BPKAD Makassar, Erwin S Haiyya. (*)
