MAKASSAR,METROTIMUR – Menjelang peringatan hari Disibilitas yang akan di selenggarakan pada Tanggal 3 Desember 2016, Pusat Layanan Bantuan Hukum Disibilitas ( PLBHD) mendatangi kantor DPRD Kota Makassar untuk mempertanyakan implementasi perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang pemenuhan hak disibilitas, Kamis (01/11/16).
Koordinator PLBHD, Mia mengatakan, ” Kami yang hadir disini mewakili satu lembaga baru yang di sebut Pusat Layanan Bantuan Hukum disabilitas yang di singkat PLBHD, Kaitan dengan Kedatangan Kami Ke DPRD kota Makassar sebetulnya ada hal Yang Ingin Kami pertanyakan terutama berkaitan dengan sejauh mana komitmen Pemerintah daerah dalam Rangka
Mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan hak Disibilitas, Kata Mia.
” Kami menganggap bahwa ada komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Makassar karena perda tersebut sudah di Perwali kan yakni Perwali Nomor 61 Tahun 2015 mengenai petunjuk tekhnis Pelaksanaan Perda, ini yang kami ingin diskusikan dan menanyakan Ke DPRD kota Makassar, sejauh mana komitmen untuk implementasinya ,tentu itu tidak bisa terlepas dari alokasi anggaran yang adil untuk Mengimplementasikan Perda tersebut “, Ungkap Mia.
Harapan kami, tentu berkaitan dengan bagaimana Perda itu bisa di implementasikan, karena perda itu memuat hampir semua hak penyandang Disabilitas di Kota Makassar, namun kami tetap mengapresiasi apa yang telah di lakukan oleh Wali Kota Makassar sebagai bentuk perhatiannya kepada penyandang Disibilitas, Kata Mia.
” Kami mengapresiasi semua langkah dan setiap program yang sudah mulai di lakukan oleh pemerintah Kota Makassar melalui SKPD, sejauh ini SKPD yang intens melakukan komunikasi dan melakukan program – program yang berkaitan dengan Disibilitas itu di luar dari Dinas Sosial Kota Makassar, itu ada Badan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Kota Makassar, Kemudian satu yang kami lihat adalah Pembenahan infrastruktur, terutama pedestrian yang ada di Kota Makassar di sekitar rumah jabatan WaliKota yang sudah mulai di bangun, dengan menyediakan jalur khusus untuk teman – teman kami yang Tuna Netra dan ini yang membuat kami optimis, tetapi sebagai stakeholder dari Perda ini tentu kami harus membangun komunikasi yang dekat dengan legeslatif dan eksekutif “, Tutup Mia.( Tegar)
