banner-1

Hukrim

Pilkada Makassar UU Pers Diamputasi, Panwas Desak KPU Buka Akses untuk Transparan Diperhitungan Suara

Makassar, metrotimur.com – Insiden kekerasan yang menimpa rekan jurnalis Metro TV dalam proses rekapitulasi suara pada tanggal 1 juli 2018 dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta walikota dan wakil walikota di kecamatan Mariso adalah kulminasi dari block akses publik terhadap penyelenggaraan rekapitulasi suara pada tingkat kecamatan.

Dari sejumlah informasi yang kami himpun dari rekan oanwascam di lapangan. Terdapat sejumlah ketentuan larangan pelibatan media dalam proses rekap suara yang dibuat oleh PPK pada sejumlah kecamatan.

“Kami sangat menyayangkan insiden pelarangan liputan media dan kekerasan yang menimpa rekan jurnalis metro tv pada tingkat rekap di kecamatan. Kekerasan tersebut selain perbuatan pidana dan pelanggaran terhadap ketentuan ratifikasi Sipol ekosob, UU Pers, dan UU pilkada. Insiden kekerasan dan pelarangan liputan media mencederai semangat demokratis yang kami usung dalam penyelenggaraan pilkada ini.” Tegas nursari dalam siaran persnya, senin (2/7/18).

Kemudian, Ketua panwaslu Kota Makassar juga memunta kepada KPU Kota Makassar harus dapat memastikan akses dan partisipasi masyarakat dalam proses rekapitulasi suara dapat terakomodir.

” Jadi KPU agar bisa memastikan akses untuk awak media dan partisipasi masyarakat dalam dalam proses rekapitulasi suara disemua tingkatan, ” tegas Nursari.

Ketua panwaslu kota makassar, Nursari, juga mendesak aparat kepolisian dapat secara serius mengusut kasus kekerasan yang menimpa rekan jurnalis dari Metro TV.(rls)

Baca juga :  Andi Yasir : Tidak Mengindahkan Surat Edaran Gudang Dalam Kota Kita Tindak Tegas
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top