banner-1

Hukrim

Proses Sidang Sekretaris KPU Makassar Dinilai Keliru, Koalisi Advokat Untuk Demokrasi Minta MA Evaluasi Majelis

Makassar, metrotimur.com – Sidang yang bergulir di Pengadilan Negeri Makassar terkait dengan Pidana Pemilihan dengan mendudukkan Sekretaris KPU Kota Makassar sebagai terdakwa telah memasuki tahapan sidang kedua dengan agenda pemeriksaan saksi a de charge.

Dari fakta sidang kedua tanggal 24 september 2018, terdakwa tidak menghadirkan saksi a de charge, sehingga sidang langsung ke pemeriksaan terdakwa. Adapun sebelumnya pada sidang perdana dengan pembacaan dakwaan oleh JPU dari Gakkumdu Bawaslu Sulsel yang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dilaksanakan pada tanggal 17 September 2018, menurut kuasa hukum korban, Narsum SH mengatakan, sangat jelas bahwa itu adalah bukti pelanggaran pidana pemilihan, bukan pidana umum.

“Kasus yang menjerat Sekretaris KPU Makassar itu adalah pidana pemilihan bukan kasus pidana umum, jelas peristiwa dan tempatnya, yakni upaya penghalang – halangan ditambah dengan kekerasan kepada salah seorang anggota panwascam Kecamatan Sangkarrang, ” kata Nasrum saat rekap perolehan suara di hotel Maxone waktu itu, ” selasa (25/9/18).

Diketahui, Drs. Sabri sebagai Sekretaris KPU Kota Makassar diadili di PN Makassar terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 198A UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan UU No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Sebagaimana bunyi pasal 198A “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”

Majelis hakim yang mengadili perkara pidana pemilihan ini, telah mengabaikan Pasal 148 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung RI.

Baca juga :  Panwas: Ingat..! Keputusan Kami Tidak Bisa Dintervensi

Pasal 148 ayat 1 “Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara”.

Selain itu kata Narsum, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum.
Pasal 3 ayat 1 dan 2:

Ayat 1 “Pengadilan negeri memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan dan tindak pidana pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara”

Ayat 2 “Hakim harus berupaya agar batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlewati, apabila dipandang perlu dapat bersidang di malam hari agar batas waktu penyelesaian perkara dapat berjalan sebagaimana mestinya”.

Menurut Narsum, apabila mengacu kepada UU No 1 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 1238/Pid.sus/2018/PN. Mks., dengan Terdakwa Drs. Sabri sebagaimana Dakwaan JPU Pasal 198A UU No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka Majelis Hakim harus konsisten mengadili perkara tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Namun fakta yang terjadi kata Narsum, Majelis Hakim memeriksa perkara Pidana Pemilihan tersebut dengan proses sidang acara biasa seperti tindak pidana umum lainnya. Karena proses persidangannya sudah melebihi 7 hari dan bahkan pada sidang ke-3 (ketiga) pada tanggal 1 Oktober adalah tahapan persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Selain itu, kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim ketika sidang pembacaan Dakwaan oleh JPU yang dilanjutkan pemeriksaan saksi pada tanggal 17 September 2018.

Baca juga :  Oknum Guru SD Intervensi Wartawan, IWO Sulsel: Itu Bisa Dipidanakan

“Jika kita mengacu kepada dakwaan JPU adalah dakwaan tunggal yakni Pasal 198A, akan tetapi Majelis Hakim lebih banyak menggali dari saksi terkait pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa (Drs. Sabri/Sekretais KPU Makassar) kepada Rusli (anggota Panwascam Sangkarrang), bukan upaya penghalang-halangan yang dilakukan Terdakwa kepada korban yang sedang menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara dalam Pemilihan Gubernur Sulsel dan Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018, ” terang Narsum.

Kami selaku kuasa hukum korban patut menduga bahwa penunjukan majelis hakim yang memeriksa perkara pidana pemilihan ini tidak sesuai dengan Pasal 151 UU No 1 Tahun 2015 tentang PP No 1 tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – undang. Bahwa berdasarkan Pasal 151 tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana pemilihan adalah Hakim Khusus yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI yang menguasai pengetahuan tentang pemilihan dan Hakim khusus tersebut selama menangani/mengadili pidana pemilihan, hakim khusus tersebut dibebastugaskan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara lain.

Selain itu, Majelis Hakim yang telah melakukan kekeliruan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Sulsel juga tidak menunjukkan keseriusan untuk membuktikan dakwaannya. Hal tersebut sangat jelas kelihatan pada saat pemeriksaan saksi.

Narsum mengungkapkan, bahwa JPU tidak berupaya menggali/mengungkap fakta melalui saksi dalam persidangan terkait upaya penghalang-halangan yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahkan JPU tidak bertanya ketika diminta oleh Majelis Hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi yang dihadirkan oleh JPU dan diperiksa secara bersamaan sebanyak 6 orang pada tanggal 17 sept 2018.

Berdasarkqn fakta – fakta diatas, kami Kuasa Hukum Korban yang tergabung dalam Koalisi Advokat untuk Demokrasi meminta:
1. Ketua Mahkamah Agung melakukan evaluasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar khususnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 1238/Pid.sus/2018/PN. Mks. Karena telah mengabaikan UU No. 1 Tahun 2015 serta Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2018.

Baca juga :  Muh.Sabri : Saya Tidak Laporkan Soal Perjanjian Sewa Lahan Buloa Ke Wali Kota

2. Meminta kepada Kepala Kejaksaan Agung c.q. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel di Makassar untuk melakukan evaluasi terhadap Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara tersebut.

3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Sulsel untuk berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Makassar karena proses pemeriksaan Terdakwa melalui Gakkumdu Bawaslu Sulsel dan telah dinyatakan cukup bukti untuk dilimpahkan ke persidangan.

4. Ketua Bawaslu Sulsel melakukan evaluasi kepada JPU yang tergabung di Gakkumdu Bawaslu Sulsel dan meminta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk melakukan penggantian dari unsur Kejaksaan Tinggi yang ditempatkan/diperbantukan di Gakkumdu Bawaslu Sulsel.(Ri)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top