banner-1

Politik

Putusan Panwaslu Makassar Mengikat, Ketua KPU RI: Sifatnya Wajib Dijalankan dan Tidak Bisa Ditafsirkan Lagi

Ketua KPU RI (Arief Budiman)

Makassar, metrotimur.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, menegaskan bahwa Bawaslu mempunyai kewenangan baru yang harus dijalankan KPU.

Menurutnya, dalam sidang ada dua hal yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Berupa rekomendasi, atau berupa putusan yang sebenarnya ada di undang-undang nomor 7 tahun 2017. Bahwa bawaslu diberi kewenangan untuk memutus.

“Kalau keluarnya berupa putusan, KPU tidak boleh menafsir. Apapun bunyi dan isi putusan KPU harus dijalankan dalam waktu yang sudah ditentukan,” ucap Arief Budiman, dalam video yang diunggah rumahpemilu.org.

Mantan anggota KPU Jawa Timur ini juga mengatakan, apabila dalam surat yang dikeluarkan Bawaslu berupa rekomendasi agak merepotkan KPU, karena dugaan pelanggaran administratif, KPU sudah mengatur dalam peraturan KPU nomor 25 Tahun 2013.

“Jadi dulu KPU berpedoman pada peraturan KPU nomor 44 tahun 2008. Namun karena regulasi berubah, kemudian menyesuaikan pada peraturan KPU nomor 25 tahun 2013. Terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi. Olehnya karena itu KPU diberi kewenangan meneliti kalau bentuknya rekomendasi. Tapi kalau bentuknya putusan itu wajib tanpa harus verifikasi, kaji, dan menafsirnya lagi,” jelasnya.

Sementara itu melalui Humas Panwas Kota Makassar, Moh. Maulana SH, MH mengatakan, terkait putusan yang dikeluarkan oleh Panwas Makassar pada sidang Musyawarah sengketa pilkada Makassar 2018, antara Paslon Danny Pomanto – Indira Mulyasari Paramastuti vs KPU Makassar. Panwas Makassar megeluarkan keputusan yang sifatnya mengikat. Yakni memerintahkan kepada KPU Makassar untuk membatalkan SK penetapan calon tunggal Appi – Cicu dan menerbitkan SK baru dengan mengikutkan kembali paslon DIAmi di Pilkada Makassar pada tanggal 27 juni 2018 mendatang.

“Jadi putusan Panwaslu bukan rekomendasi, tetapi sifatnya mengikat dan wajib untuk ditindak lanjuti oleh KPU dalam kurung waktu 3 hari setelah putusan tersebut diterima oleh KPU. Kemudian Panwaslu juga tidak hanya memerintahkan, tetapi akan mengawal putusan tersebut, ” Kata Moh. Maulana, senin malam (14/5/18). (*/Sqd).

Baca juga :  Dewan Pers Apresiasi Keberadaan IWO
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top