banner-1

Hukrim

Sah, Permohonan Gugatan DIAmi Resmi Terigistrasi di MA

Makassar, metrotimur.com – Setelah permohonan tim hukum DIAmi di terima oleh Mahkamah Agung terhadap gugatannya ke KPU Makassar atas keputusannya mendiskualifikasi Danny Pomanto – Indira Mulyasari sebagai peserta pilkada Makassar, Mahkamah Agung resmi meregister permohonan gugatan DIAmi.

Dari keterangan tim hukum DIAmi, DR.Anzhar Makkuasa, SH,MH mengatakan, bahwa permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan terhadap surat keputusan KPU Kota Makassar, sudah terigustrasi dengan nomor register No. 5 P/PAP/2018 pada tanggal 2 Mei 2018.

“Permohonan gugatan yang kami ajukan di MA terhadap putusan KPU, sudah diregistrasi oleh MA, ” kata Anzhar Makkuasa, Kamis (3/5/18).

Langkah selanjutnya kata Anzhar Makkuasa, tinggal menunggu hasil musyawarah dan pemeriksaan berkas oleh MA. Adapun batas prosesnya kata Anzhar Makkuasa yakni selama terhitung 14 hari kerja sesuai yang tertuang didalam UU.

“Kita tunggu hasilnya dan kami sebagai tim hukum DIAmi, optimis permohonan kami dikabulkan, apalagi melihat beberapa alasan yang tertuang didalam permohonan yang kami ajukan,” kata Anzhar Makkuasa.

Sementara itu Abdul Azis yang tergabung dalam tim Justice Bao DIAmi menjelaskan terkait diajukannya gugatan di MA terhadap keputusan KPU Makassar. Menurut Abdul Azis, Point penting alasan gugatan MA yang pertama adalah, Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018. Kemudian yang kedua “Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Termohon dengan merujuk kepada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam Perkara Nomor: 6/G/PILKADA/2018/PT.TUN.MKS. tertanggal 21 Maret 2018 (Bukti P-6) yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Nomor: 250 K/TUN/PILKADA/2018 tertanggal 23 April 2018, ” jelas Abdul Azis, kamis (3/5/18).

Kemudian point yang ketiga kata Abdul Azis, “Bahwa Keputusan KPU Nomor: 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 terdapat cacat substansi mengingat keputusan tersebut telah keliru mengartikan alasan pembatalan dengan menggunakan frasa ” Tidak pemenuhi syarat, ” ungkap Abdul Azis.

Lanjut Abdul Azis, Hal ini jelas tertera dalam konsideran keputusan Termohon dimaksud di atas yakni pada konsideran menimbang huruf C khususnya frasa “memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk menerbitkan keputusan tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang Memenuhi Syarat, yaitu Calon Walikota Munarfi Arifuddin SH dengan Calon Wakil Walikota drg. A. Racmatica Dewi Yustitia Iqbal, ” terang Abdul Azis.

Baca juga :  Plt Walikota Deng Ical Imbau ASN Makmurkan Masjid

Abdul Azis, Frasa ini menunjukkan kesalahan Termohon dalam mengkonstatir hukum pemilihan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Termohon tidak cermat dan tidak memahami perbedaan keputusan (besicking) antara penetapan pasangan calon dan pembatalan pasangan calon dalam konteks hukum pemilihan. Oleh karena perkara yang disengketakan dalam Perkara Nomor: 6/G/PILKADA/2018/PT.TUN.MKS adalah menyangkut pelanggaran yang diajukan dengan menggunakan mekanisme sengketa tata usaha pemilihan yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Padahal menurut hukum jika terkait dengan pelanggaran merupakan wilayah sengketa pelanggran administrasi pemilihan yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI bukan pengadilan tata usaha negera.

2. Termohon keliru dengan menarik mundur pertimbangan hukum ke belakang dengan mempertimbangan tentang pemenuhan syarat calon. Padahal pertimbangan ini terkait dengan konteks persyaratan calon dan syarat pencalonan. Jika menggunakan konteks pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (3) sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat maka terlebih dahulu harus terdapat temuan atau pengaduan tentang adanya dugaan pelanggaran dimaksud. Pelaporan dugaan dimaksud setelah adanya penetapan sebagai pasangan calon maka haruslah diproses berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) PKPU No,15 Tahun 2017 berkenaan dengan pembatalan sebagai pasangan calon dan bukan membatalkan surat Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang penetapan pasangan calon oleh karena kedudukan pasangan calon tidak lagi sebagai bakal calon;

3. Termohon juga keliru dalam melaksanakan pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor: 250/K/TUN/PILKADA/2018, dimana Termohon membuat keputusan tentang penetapan calon sementara putusan Mahkamah Agung Nomor: 250/K/TUN/PILKADA/2018 terkait dengan Pelanggaran yang berkonsekuensi pembatalan pasangan calon.

4. Bahwa KPU Makassar juga tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca putusan Mahkamah Agung RI No.250 K/TUN/PILKADA/2018. Pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam perkara a quo jelas salah dalam menyebut nama Termohon Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto. Identitas kependudukan Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) nama yang benar adalah Mohammad Ramdhan Pomanto namun, sementara dalam putusan Mahkamah Agung RI No.250 K/TUN/PILKADA/2018 tertulis Mohammad Ramadhan Pomanto. Dengan demikian ketidakcermatan ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum sehingga secara hukum dapat dikatakan putusan dimaksud error in Persona dimana yang dimaksud adalah Mohammad Ramadhan Pomanto belum tentu Mohammad Ramdhan Pomanto (Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto) dan menimbulkan konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Agung RI yakni tidak dapat dieksekusi (Non Excekutable).

5. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dimaksud didasarkan atas gugatan dari Pasangan Calon Munafri Arifuddin, S.H., dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal sebagai Penggugat, yang pada pokoknya menuduh bahwa Pemohon telah melakukan Pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) UU PILKADA jo. Pasal 89 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 (selanjutnya disebut dengan PKPU Pencalonan), dengan alasan bahwa Pemohon Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto dalam jabatannya selaku Walikota Makassar dituduh melakukan perbuatan sebagai berikut:
a. Pembagian Smartphone (HP) kepada Ketua RT dan Ketua RW se-Kota Makassar;
b. Pengangkatan 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam) orang Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas pada Dinas Pendidikan Kota Makassar;
c. Penggunaan tagline “Makassar Dua Kali Tambah Baik / 2X+√” yang merupakan tagline Pemerintah Kota Makassar sebagaimana tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014 s.d. 2019.

Baca juga :  Dewan Janji Akan Kawal Kasus Dasrul Guru SMK 2 Makassar

Bahwa merupakan sebuah prinsip hukum yang berlaku umum, bahwa setiap orang wajib didengar dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu perkara yang di dalamnya terdapat kepentingan hukum orang tersebut (audi et altera partem). Termasuk melibatkan pihak yang berkepentingan langsung sebagai pihak intervensi untuk membela kepentingannya dengan keputusan itu. Dalam perkara a quo majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara Nomor: 6/G/Pilkada/2018/PT.TUN.Mks, pihak pasangan calon Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham atau kuasanya tidak diberikan ruang untuk membantah dalil Penggugat terkait dengan dugaan pelanggaran menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) UU No.10 Tahun 2016.

“Pada faktanya, paslon DIAmi tidak pernah diberi ruang untuk membela dirinya, ” ungkap Abdul Azis.

Lanjut Abdul Azis, bahwa dalam pelaksaaan ketentuan PERMA No.11 Tahun 2016 yang khusus mengatur tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan termasuk perkara a quo tidak memberikan ruang bagi pasangan calon lainnya sebagai pihak terkait termasuk tidak secara eksplisit mengatur tentang mekanisme intervensi bagi pasangan calon lainnya, yang dalam dalil gugatan disebutkan dan kemungkinan akan dirugikan oleh putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Apalagi kata Abdul Azis, jika dalam sebuah gugatan sengketa tata usaha pemilihan pihak penggugat mendalilkan pelaggaran pemilihan yang diduga dilakukan oleh pasangan calon. Dalam perkara a qou Termohon tidak diberikan ruang dan kesempatan untuk membela diri atau membantah dalil terkait dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) UU No.10 Tahun 2016.

Baca juga :  Dua Pelaku Pembusuran Diamankan Oleh Polsek Manggala

Kemudian, Bahwa tindakan yang mengeksekusi Putusan Pengadilan, termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara (PTTUN), dimana pihak yang terkait dalam perkara tersebut tidak diikutsertakan menjadi pihak adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum.

“Jadi ketika pihak terkait didalam perkara itu, kemudian tidak ikutsertakan menjadi pihak adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1080K/Sip/1973 tanggal 10 Oktober 1976. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1080K/Sip/1973 tanggal 10 Oktober 1976 memuat kaidah hukum perbuatan Menteri Dalam negeri c.q. Dirjen Agraria yang memuat surat keputusan mencabut sertifikat hak milik seseorang berdasarkan Putusan Pengadilan dimana seseorang tersebut tidak turut menjadi pihak adalah perbuatan melawan hukum, sehingga Surat Keputusan tersebut adalah batal demi hukum, ” terang Abdul Azis.

Dengan merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka tindakan Termohon yang mengeksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 6/G/PILKADA/2018/PT.TUN.MKS jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 250 K/TUN/PILKADA/2018 dengan menerbitkan Objek Sengketa dan mencabut SK 35/2018 merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karenanya, Objek Sengketa haruslah dibatalkan, kata Abdul Azis.

Abdul Azis menambahkan, bahwa Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana diatur dalam Paraturan Mahkamah Agung No.11 Tahun 2016 hanya mengatur sengketa antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 PERMA No.11 Tahun 2016. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai subyek karena objectum litis berupa Keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon sebagai tindakan tata usaha negara pemilihan. Dalam perkara a quo Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 35/ P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 telah memenuhi persyaratan calon dan persyaratan pencalonan sebagaimana ketentuan PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota , ” tutup Abdul Azis. (Sqd).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top