banner-1

Hukrim

Saksi Ahli: Jika Syarat Paslon Terpenuhi, Penetapan KPU Sah

PT TUN Sulsel (Saksi Ahli) Pilwalkot Makassar

Makassar, metrotimur.com – Saksi ahli Prof.Ilmar memberikan pendapat terkait norma pasal 71 ayat (3) Undang undang nomor 10 tahun 2016 tentang penyalahgunaan kewenangan petahana,

Tujuan UU nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat (3)menurut pendapat Prof Ilmar selaku saksi ahli dalam sidang gugatan Appi – Cicu, disitu dijelaskan sebagai petahana. Kalau kita bandingkan norma pasal 89 ayat 2 pada PKPU nomor 15 tahun 2011 disebut bakal calon sebagai petahana.

“Jadi berbeda, disitu disebutkan bahwa Gubernur/ wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik didaerah sendiri maupun didaerah lain sampai penetapan sebagai pasangan calon, ” kata Prof. Ilmar saat memberika pandangan pasal 71 ayat 3 UU nomor 10 tahun 2010 di PT TUN Sulsel, senin (13/3/18).

Norma yang ada di PKPU itu berbeda yakni pasal 89 ayat 2 disitu dijelaskan, bahwa bakal calon selaku petahana itu dilarang menggunakan kewenangan program kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan dalam rentang waktu 6 bulan.

Menurut Prof. Itu jika dibandingkan antara UU Nomor 10 tahun 2016 dengan PKPU Pasal 89 ayat (2) itu berbeda, yang satu menyangkut larangan Petahana dan satu larangan bakal calon selaku Petahana.

Terkait kapan dikatakan orang tersebut dikatakan Petahana, Prof Ilmar menjelaskan, sesuai dengan ketentuan PKPU nomor 3 tahun 2017, menurut prof Ilmar menjelaskan, bahwa orang yang disebut petahana adalah orang sedang menjabat.

Sementara untuk norma kapan dikatakan bakal pasangan calon kata prof Ilmar ini sedikit menimbulkan antimoni sebab dalam pasal 1 ketentuan PKPU nomor 3 tahun 2017 disitu sebutkan masalah ketentuan umum disitu disebutkan sebagai bakal pasangan calon, sedangkan dinorma menyangkut dilarang menggunakan kewenangan disitu disebut sebagai bakal calon, jadi arti bakal pasangan calon itu berbeda dengan bakal calon.

Baca juga :  Tebar Fitnah, Tim Hukum DIAmi Laporkan Gani Sirman ke Polisi

“Jadi antara bakal pasangan calon itu berbeda dengan bakal calon, nah menurut saya itu lebih tepat peraturannya di PKPU nomor 9 tahun 2017 yang lama, disitu disebutkan dilarang menggunakan kewenangan itu disebut calon bukan bakal calon, ” kata Prof ilmar.

Terkait dengan keputusan KPU yang telah menetapkan pasangan calon walikota dan wakil walikota Makassar, Kuasa Hukum KPU Kota Makassar meminta tanggapan ahli terkait adanya dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan salah satu calon yang sudah ditetapkan, Apakah ketika KPU menetapkan sementara sama sekali tidak mengetahui bahwa ada pelanggaran oleh seorang Petahana, Apakah keputusan KPU dapat dipandang sebagai keputusan yang melanggar UU.

Menurut Prof Ilmar dengan mengambil perbandingan pada Perma Nomor 11
tahun 2016 disitu menjelaskan perbedaan antara sengketa Tata Usaha Negara pemilihan dengan sengketa pelanggaran adminitrasi pemilihan.

“Kalau menyangkut konteks itu, bahwa penetapan pasangan calon itu oleh KPU tolak ukurnya hanya dua, apakah berdasarkan keterpenuhan syarat atau syarat administrasi pencalonan dan yang kedua persyaratan calon atau persyaratan peserta calon, ” jelas Prof. Ilmar.

Lanjut Prof. Ilmar, Keputusan KPU terkait penetapan tersebut menurutnya, bahwa penetapan tersebut melihat apakah bakal pasangan calon itu memenuhi syarat pencalonan dan memenuhi syarat calon, Prof Ilmar mengatakan, ” Jika sudah memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon berdasarkan dengan tata cara sebagaimana yang diatur didalam PKPU, maka penetapan KPU itu sah adanya, ” Kata Prof. Ilmar.

Terhadap dugaan pelanggaran ada ketika KPU sudah menetapkan, menurut Prof. Ilmar jika penetapan sudah dilakukan dan ada temuan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Perbawaslu nomor nomor 14 tahun 2017, membedakan tentang tata cara penanganan pelanggaran dengan tata cara penyelesaian sengketa pemilihan. Untuk penetapan sengketa pelanggaran pemilihan itu diatur dalam Perbawaslu nomor 14 tahun 2017, sedangkan terkait penyelesaian sengketa itu diatur dalam perbawaslu nomor 15 tahun 2017, jadi konteks penyelesaiannya berbeda, jelas Prof Ilmar.

Baca juga :  Kode Keras, Sopir Pete - Pete: Kami Bersama Anda Pak DP

Terjadinya pelanggaran itu, kata Prof.Ilmar itu ada dua, yakni apakah terjadi temuan atau laporan, kalau berdasarkan pada laporan maka itu akan ditindak lanjuti dengan permohonan, disitulah nanti dikaji oleh Panwas, apakah sebenarnya permohonan itu masuk dalam pelanggaran pemilihan atau masuk dalam sengketa pemilihan.

Prof. Ilmar menegaskan apapun bentuknya dugaan pelanggaran yang dimaksud tersebut yang kemudian dijadikan sebagai objek sengketa harus melalui prosedur.

“Artinya bagaimana bisa dikatakan sebagai pelanggaran atau objek sengketa tanpa melalui prosedur, yakni, laporan atau temuan yang kemudian tanpa melalui kajian dari pihak Panwas dan Bawaslu, tentu tidak bisa diketahui apakah itu pelanggaran, ” terang prof. Ilmar.

Prof. Ilmar menambahkan, terkait PT TUN maka sudah pasti sengketa TUN pokok perkaranya, untuk itu jika ingin diproses di PT TUN maka seluruh prosedur dan administratif harus terpenuhi.

“Bagaimana caranya dikatakan pelanggaran administrasi jika ada prosedur yang tidak terpenuhi, misalnya tidak ada laporan ke panwas/ Bawaslu dan berita acara terkait adanya temuan pelanggaran administrasi tersebut, pasalnya dugaan pelanggaran itu juga belum diketahui apakah pelanggaran administrasi pemilihan atau sengeketa pemilihan, ” tutup Prof.Ilmar.

Sekadar diketahui berdasarkan keterangan saksi – saksi yang pernah dihadirkan oleh Appi – Cicu pada sidang sebelumnya, termasuk salah satu saksi dari partai pengusung Appi – Cicu kepada majelis hakim PT TUN sulsel, jika para saksi – saksi fakta tersebut tidak pernah melakukan pelaporan ataupun keberatan, baik sebelum penetapan maupun pada saat penetapan paslon Calon Walikota dan wakil Walikota Makassar. (sqd 05).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top