banner-1

Hukrim

Selain Kasus PPK Tamalate, Kasus Pengusiran Wartawan di Pilkada Makassar Bermuara ke Proses Hukum Pidana

Makassar, metrotimur.com – Berbagai kasus pelanggaran yang terjadi pada perhitungan perolehan suara ditingkat PPK akan bermuara ke pelanggaran Pidana, salah satu diantaranya pengusiran wartawan dari areal perhitungan perolehan suara.

Seperti yang dikatakan oleh Advokasi Muda Pengawal Demokrasi, Wahidin Kamase SH, MH dalam menyikapi fenomen pilkada Makassar, terkait pelarangan dan pengusiran wartawan dibeberapa perhitungan perolehan suara ditingkat PPK di Makassar.

“Kan ada dalam UU Pers, menghalang – halangi pers dalam mengakses informasi ancamannya pidana, itu jelas tertuan dalam UU Pers Nomor 40 tahun 1999, pasal 4 ayat 2 dan 3, ” kata Wahidin Kamase, senin (2/7/18).

Selain dapat diancam pidana kata Wahidin, pelarangan atau pengusiran wartawan untuk meliput perhitungan perolehan suara, oleh kelompok atau oknum, maka secara langsubg telah melakukan pelanggaran hak dasar sebagaimana yang diatur dalam pasal 28F UUD NKRI, terang Wahidin.

Terkait apakah akan ada upaya hukum yang akan dilakukan oleh para wartawan yang menjadi korban dari pelarangan liputan dan pengusiran, Wahidin Kamase mengatakan, upaya hukum itu sangat terbuka.

“Tentu akan ada upaya hukum, tergantung dari teman – teman journalis yang menjadi korban pembatasan akses dan pengusiran, ” kata Wahidin.

Lanjut Wahidin Kamase, Jika melihat kedalam Pasal 28F UUD 1945 NKRI jelas bahwa setiap orang berhak dalm mengakses informasi dan mengelola informasi dan hal tersebut merupakan hak dasar warga negara yang dilindungi oleh negara sehingga tidak dapat dibenarkan kalau ada instrumen negara yang menghalangi kerja kerja pers.

“Jadi menghalangi itu ancamannya pidana, apalagi mengusir dan mengancam keselamatan pers, kan jelas sanksinya, ” tegas Wahidin Kamase.

Wahidin menambahkan, selain hal tersebut secara sepsifik juga diatur ancaman pidana bagi siapaun yang menghalangi pers dalam memperoleh informasi dengan ancama pidana penjara 2 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 dan 3 Uu no 40 tahun 1999 tentang pers, kunci Wahidin. (fhr).

Baca juga :  Halangi Tugas Panwas Dengan Kekerasan, Kepala Sekrteris KPU Makassar Resmi Dilaporkan
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top