Hukrim

Selain Lahan Terminal Daya, Alihfungsi Fasum Fasos Manggala Ikut Tak Dicatat Dalam SKK Pemkot Makassar

Foto : Jalur Hijau Manggala

MAKASSAR, METROTIMUR.COM – Selain lahan Terminal Daya yang tidak dicantumkan dalam rekomendasi Surat Kuasa Khusus (SKK) terkait carut marut fasum fasos di Kota Makassar, sejumlah fasum fasos yang bermasalah di Kecamatan Manggala yang pernah diserahkan ke Pemkot Makassar tidak tercatut dalam 29 rekomendasi SKK Pemkot Makassar.

Informasi tersebut didapatkan dari hasil wawancara dengan Kasidatun Kejari Makassar, Adnan, bahkan pihak Korsubgah KPK RI, Alamsyah Malik Nasution saat dipertanyakan soal carut marut fasum fasos di Kecamatan Manggala, kepada awak media ia mengatakan belum mengetahuinya.

“Yang mana yah, kemarin itu kita tinjau atau tidak yah..?, ” kata Alamsyah Malik Nasution yang akrab disapa Bang Coky, saat waktu ishoma di gedung Balaikota Makassar Lantai 2, selasa (2/7/19).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kasidatun Kejari Makassar, Adnan, bahwa ia hanya mengetahui ada 29 SKK yang direkomendasikan ke Kejaksaan untuk penyelesaiannya, kemudian dari 29 item itu, Kejari Makassar hanya merekomendasikan 11 item untuk segera dibuatkan SKK nya.

“Jadi soal fasum fasos di Manggala yang dimaskud tidak ada dalam SKK yang disodorkan, ” kata Adnan.

Tapi Adnan kepada awak media, ia akan koordinasikan dengan pihaknya terkait fasum fasos yang ada di wilaya PT. Perum Perumnas Antang Kecamatan Manggala.

“Nanti kita cek untuk lahan Damkar dan Ruko di Manggala, karena dari 11 SKK itu tidak termasuk, ” ucapnya.

Adnan menambahkan, bahwa yang perlu kami sampaikan kami dari Jaksa Pengacara Negara (JKN) atau pelibatan JPN dalam hal ini, kami akan masuk setelah mendapatkan SKK, kalau itu kemudian berkaitan dengan bantuan hukum, beda lagi kalau berkaitan dengan fungsi pertimbangan hukum.

Baca juga :  Bapenda Optimis 2017, Perolehan PBB Capai Target

Carut marut Fasum fasos Kecamatan Manggala Kota Makassar

Diketahui, semenjak awal penyelamatan fasum fasos, salah satu lahan yang paling ramai diberitakan adalah wilayah Kecamatan Manggala, khususnya jalur hijau Manggala yang diduga sebagian lahannya beralihfungsi menjadi puluhan ruko diatasnya, namun sebelum Jalur Hijau Manggala, terdapat lahan fasos peruntukan Damkar juga beralihfungsi menjadi milik pribadi.

Berdasarjan aduan warga akan alihfungsi sebagian lahan fasum fasos di Perumahan Perumnas Antang, beberapa kali Tim penyelamat aset melakukan peninjauan lapangan bahkan bersama dengan pihak Kejaksaan Negeri Makassar saat itu. Namun seiring dengan waktu, sampai saat ini belum ada progresnya.

Adapun lahan fasum fasos di Kecamatan Manggala yang merupakan aset pemkot berdasarkan berita acara penyerahan dari PT. Perum Perumnas Wilayah VII selaku pihak I (satu) dan Pemerintah Kota Makassar selaku pihak II (dua) yang sudah mendapatkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.26/HPL/DA/1987 tanggal 13 Juli 1987 tentang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) nomor: 1 tanggal 30 Desember 1987 atas seluruh tanah tersebut oleh Kantor Agraria Ujung Pandang.

Adapun perincian mengenai luas, kedaaan, letak dan Batas – batas dari Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasiliitad Sosial serta tanah – tanah yang oleh pihak Pertama (PT. Perum Perumnas) diserahkan kepada Pihak Kedua (Pemkot Makassar) sebagaimana dalam lampiran surat perjanjian, antara lain, Berita Acara Serah Terima, Berita Acara Pemeriksan Lapangan dan Gambar Site Plan, pada tanggal 26 Maret 1988, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, yakni PT. Perum Perumnas selaku pihak Pertama yang ditanda tangani oleh Kepala Cabang PT. PP Cabang VII Ujung Pandang, Ir. Pardi, dengan CAB. VII/563/03.1988.

Kemudian dari pihak Kedua dalam hal ini Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang selaku pihak kedua sebagai penerima dalam hal ini Pemkot Makassar (Ujung Pandang) ditanda tangani oleh Wali Kota Kepala Daerah Dati II Ujung Pandang, Jancy Raib.

Baca juga :  Gabungan Alumni SMK Negeri 1 Makassar Selenggarakan Gerak Jalan Sehat

Adapun PSU yang diserahkan berdasarkan hasil verifikasi dari Tim Verifikasi berdasarkan Surat Keputasan Wali Kotamadya Ujung Pandang Nomor: 829/a/S.Kep/648.05/Bappeda/88, yakni ;

(1). Prasarana Lingkungan, Saluran dan Jalan dengan luas 121.248 m2 dan Saluran Pembuangan air hujan (saluran terbuka) panjang 1.500 M2 dengan luas 4.500 m2.

(2). Utilitas Umum, jaringan Air Bersih untuk 2.116 unit rumah, jaringan listrik untuk 2.116 unit rumah, Lahan/Bak Sampah penampung 38 buah. Kemudian Lokasi/Lahan Pemadam Kebakaran 1 (satu) unit denga luas 785 m2.

(3). Fasilitas Sosial.
– Sekolah Dasar (SD) 2 unit, luas Lahan 3.882 m2.

– Kesehatan (Puskesmas) 1 unit, luas lahan 250 m2.

– Peribadatan, Masjid 1 luas lahan 2. 636 m2, kemudian Tempat Ibadah lainnya 2 unit, luas lahan 998 m2.

– Pemerintahan dan Pelayanan Umum diantaranya, Kantor Kelurahan 1 (satu) unit dengan Luas Lahan 1.005 m2. Kemudian Kantor Polisi 1 (satu) unit dengan luas lahan 522 m2.

– Olah Raga dan Lapangan Terbuka, diantaranya; Tempat Bermain 7 (tujuh) unit dengan luas lahan keseluruhan 3.400 m2. Taman 1 (satu) unit dengan luas 2.179 m2. Open Space 8 (delapan) unit denga total luas 2.935 m2 dan Lahan Jalur Hijau 1 (satu) unit dengan total luas 34.433 m2.

Sementara untuk Fasilitas Mini Water Treatment 1 (satu) unit dengan Kapasitas 27 Liter/detik telah diserahkan langsung kepada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Ujung Pandang tanggal 28 Januari 1988 dengan Berita Acara Serah Terima nomor : CAB.VII/U.Atg/036/01/1988.

Dari lahan atau objek dalam perjanjian tersebut berdasarkan siteplan, diantaranya ada alihfungsi yang terjadi, diantaranya lahan peruntukan Damkar berubah menjadi Ruko milik pribadi, kemudian puluham Ruko milik pribadi berdiri diatas lahan Jalur Hijau, Lapangan atau tempat bermain anak dan Sekolah ikut beralihfungsi. (Ri)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top