banner-1

Hukrim

Selain Menolak Putusan, KPU Makassar Langgar Izin Penyelenggaraan Rapat Pleno

Makassar, metrotimur.com – Setelah melakukan pembangkangan atas perintah panitia sidang musyawarah sengketa Pilkada Makassar 2018, KPU Makassar juga telah melanggar izin penyelenggaraan rapat pleno.

Hal itu terkuak setelah awak media coba menelusuri kebenaran pernyataan salah satu Komisioner KPU Makassar, Rahma Sayed, saat ditemui oleh awak media di Gedung KPU Provinsi Sulsel, jalan A. P. Pettarani Makassar, rabu (16/5/18).

Saat dikonfirmasi atas kunjungannya di KPU Provinsi, Rahma Sayed kepada media mengatakan, bahwa ia bersama komisioner lainnya sedang melakukan konstultasi dengan KPU Provinsi terkait langkah atas hasil putusan sidang musyawarah.

“Kami kesini sedang berkonsultasi dengan KPU provinsi bersama teman komisioner lainnya, ” kata Rahma Sayed kepada awak media, rabu (16/5/18).

Sementara ketua KPU Makassar, Syarif Amir kepada awak media di hotel Maxone Makassar, saat dikonfirmasi soal jadwal rapat pleno dan tempat pelaksanaannya, Syarif Amir mengatakan, belum diketahui tempat dan jadwal pelaksanaanya.

“Kami belum tahu dimana rapat plenonya dan jam berapa, ” kata Syarif Amir kepada awak media, dihotel Maxone, Rabu (16/5/18).

Berdasarkan keterangan sekretaris KPU Makassar, Muh. Sabri saat dikonfirmasi melalui via telepon, kamis malam (17/5/18) terkait izin dan tempat pelaksanaan pleno KPU Makassar mengatakan, bahwa dirinya juga tidak mengetahui lokasi pelakasanaan rapat pleno KPU Makassar.

“Saya tidak paham, mengenai tempat pelaksanaan rapat pleno, yang saya laporkan ke Polda dan Polres, plenonya di kantor KPU Makassaar dan alternatifnya di Hotel Maxone, tetapi saya tidak ketahui apa sudah pleno apa belum dan dimana tempat plenonya, pasalnya saya sendiri sebagai sekretaris KPU tidak dilibatkan, ” kata Muh. Sabri, melalui via telpon, kamis malam (17/5/18).

Baca juga :  Sengketa Pilkada Makassar, Refly Harun: Panwas Harus Konsisten Menjaga Marwah Konstitusi dan Demokrasi

Ketidak tahuan Sekretaris KPU Makassar, Muh. Sabri soal kapan dan dimana rapat pleno dilaksanakan, menurut pengakuan Muh.Sabri, komisioner KPU Makassar saat dihubungi untuk memastikan tempat dan jadwal plenonya, Handphone Komisioner tidak aktif.

“Saya telpon pak Dul ( Komisioner Abdullah Mashur) tapi tidak aktif hpnya dan tidak ada yang memberi tahu saya, bahkan ada yang aktif tapi tidak diangkat, bahkan menurut laporan yang masuk kasubag dan staf KPU disuruh pulang, ” ungkap Sabri.

Terkait sikap KPU Makassar menolak perintah putusan Panitia sidang musyawarah sengketa pilkada Makassar, Sekretaris KPU Makassar, Muh. Sabri kembali mengatakan , kalau dirinya tidak paham soal keputusan KPU Makassar. Bahkan ia mengetahuinya setelah muncul pemberitaan disalah satu media online.

“Kalau soal sikap KPU Makassar saya juga tidak paham dinda, itu ranahnya ketua dan komisioner KPU, ” kata Muh. Sabri.

Tetapi secara kelembagaan, tentu saya sebagai sekretaris seharusnya juga mengetahui kegiatan rapat plenonya tapi bukan pada kebijakann keputusannya.

“Seharusnya kami diberi tahu, karena kami (Sekretaris) berfungsi sebagai fasilitator, tapi kembali lagi kami tidak disampaikan, dan peraturan kelembagaan juga mengatur itu, tapi faktanya kami tidak dilibatkan untuk mengatur jadwal dan tempatnya, malah izin yang kami sudah tembuskan ke pihak kepolisian terkait tempat dan jadwal malah tidak ikuti, ” ungkap Sabri.

Terputus komunikasi, Muh. Sabri juga mengatakan, bahwa sampai hari ini belum ada sambungan komunikasi dengan ketua dan para komisioner KPU Makassar, hari ini tidak ada yang masuk kantor, tapi kita lihat besok, tutup Muh. Sabri. (Sqd05).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top