banner-1

Hukrim

Selamatkan Uang Rakyat di Pilkada Serentak, FoKal NGO Sulawesi Warning KPU

Koordinator FoKal NGO Sulawesi (Djusman AR)

Makassar, metrotimur.com  – Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKal) NGO Sulawesi, Djusman AR menginstruksikan seluruh anggotanya untuk fokus melakukan pengawasan penggunaan uang negara yang dikelola oleh KPU di Pilkada serentak 2018.

Berdasarkan pantauan FoKal NGO Sulawesi dan menjadi catatan penting pada pilkada serentak 2018 yang dilaksanakan di Sulawesi, Koordinator FoKal NGO sulawesi, Djusman AR, meminta kepada KPU untuk lebih cermat, hati – hati dan transparansi dalam penggunaan anggaran pilkada serentak 2018, termasuk dalam melaporkan pertanggung jawabanya kelak.

Menurut Djusman AR yang lebih dikenal sebagai aktivis penggiat anti korupsi, selain sebagai koordinator FoKal NGO Sulawesi, Djusman AR juga sebagai Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya Hukum & Politik (LP- SIBUK) kemudian aktif pada Badan Pekerja Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulsel mengatakan, bahwa penggunaan anggaran pilkada itu diketahui sudah terdata sesuai dengan tahapan pilkada. Namun pada faktanya, berdasarkan pantauanya, potensi korupsi itu dapat terjadi, bilamana pada pelaksanaan atau implementasi tahapan tersebut terjadi perubahan dari apa yang sudah disusun secara rapi oleh KPU itu sendiri, Djusman AR mengambil salah satu contoh, yakni pada kasus Pilkada Makassar 2018.

“Kenapa menjadi perhatian FoKal NGO Sulawesi, seperti yang terjadi pada kasus pilkada Makassar, dimana dalam tahapan awalnya itu berjalan dengan normal dan menghasilkan dua paslon, namun setelah tahapan itu dianggap selesai dan sah secara hukum, tiba – tiba berubah karena ada proses hukum yang membatalkan salah satu paslon, sementara tahapan awalnya sudah terlegitimasi hukum secara sah yang menelan uang rakyat, ” ungkap Djusman AR, rabu malam (2/5/18).

Kemudian lebih jauh lagi, Djusman AR menjelaskan, tahapan – tahapan yang dimaksud yang berpotensi terjadi tindakan korupsi didalamnya adalah yang sekaitan dengan agenda tahapan pilkada, misalnya agenda debat kandidat yang diagendakan dilaksanakan dua kali, tapi bisa jadi hanya satu kali, kemudian anggaran sosialisasi yang dilakukan lebih awal, misalnya pencetakan spanduk sosialisasi termasuk spanduk paslon yang sudah ditetapkan, kemudian sekaitan dengan pencetakan kertas suara, namun ditahapan selanjutnya berubah, bahkan keluar dari tahapan yang sudah tersusun rapi, kata Djusman AR.

Baca juga :  Korupsi Penyimpangan Anggaran APBD 2016, Diduga Ada Keterlibatan Legislator

Berdasarkan data NGO Sulawesi, kesiapan Kota Makassar dalam melaksanakan pilkada serentak 2018, sebesar Rp 60 milliar anggaran yang gelontorkan pemkot Makassar kepada KPU Makassar.

Olehnya, kata Djusman AR, dari peristiwa yang terjadi di Pilkada Makassar, sebanyak 43 lembaga penggiat anti korupsi yang tergabung dalam FoKal NGO Sulawesi, mewarning KPU untuk lebih tertib dan cermat lagi dalam penggunaan anggaran di Pilkada serentak 2018 ini.

“Jadi kami (NGO) mewarning KPU untuk berhati – hati dalam melanjutkan program atau tahapan pilkadanya, khususnya KPU Makassar, dimana kita ketahui bersama, sampai hari ini masih ada proses hukum yang sedang berjalan pasca dibatalkannya paslon nomor urut 2 (dua) yakni Danny – Indira Mulyasari sebagai peserta pilkada Makassar 2018. Upaya hukum yang ditempuh oleh paslon nomor urut 2 (dua) di MA sebagai pihak yang dirugikan atasan putusan pembatalan sebagai paslon Pilkada Makassar oleh KPU Makasar, kini sudah terdaftarkan di Mahkamah Agung RI, ” kata Djusman AR.

Kemudian, Djusman AR menegaskan, berdasarkan hasil rapat internal yang dihadiri sebanyak 43 NGO yang tersebar di Sulawesi, jika nantinya di investigasinya nanti ditemukan penyimpangan, maka dipastikan FoKal NGO Sulaweai akan menindak lanjuti dan berujung kepada pelaporan ke KPK.

“Jadi bukan ancaman dan saya sudah menginstruksikan kepada seluruh anggota NGO Sulawesi, jika apa yang kami pantau dan sinyalir selama ini, kemudian benar adanya, maka kami pastikan akan bermuara ke KPK, ” tegas Djusman AR.

Djusman menambahkan, pengawasan ini bukan hanya pada pilkada Makassar, tetapi seluruh wilayah yang masuk dalam zona pilkada serentak 2018 yang ada di Sulawesi, dan kami pastikan itu, kunci Djusman AR. (Fhr)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top