Hukrim

Selesaikan Kisruh, KPK Agendakan Bapenda dan PD Parkir Makassar Raya Duduk Bersama

MAKASSAR, METROTIMUR.COM – Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dari sektor perparkiran Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) RI akan mendudukkan pihak PD.Parkir Makassar Raya dan Badan Pendapatan Daerah.

Melalui Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) tindak pidana Korupsi RI, Adlinsyah M Nasution mengagendakan pertemuan dengan Pihak PD. Parkir dan Bapenda Kota Makassar duduk bersama dalam rangka menyelesaikan disbute diantara kedua belah pihak terkait kerancuhan pengelolaan pungutan pajak pada sektor perparkiran di Kota Makassar.

“Jadi setelah kita melakukan monitoring dan evaluasi untuk PAD dengan pihak Bapenda Makassar, selanjutnya kita sepakati untuk duduk bersama antara KPK, Bapenda dan PD. Parkir untuk membahas soal pajak parkir. Disitu kan ada kerancuhan pengelolaan, nah kita agendakan duduk bersama untuk menyelesaikan kisruh tersebut, ” kata Adlinsyah yang akrab disapa Choky, kamis

Menurut Choky sapaan akrabnya, ada hal yang memang perlu diluruskan kekisruhan yang terjadi antara Bapenda dan PD Parkir terkait kewenangan dalam melakukan pemungutan pajak untuk sektor perparkiran. Choky menjelaskan, bahwa potensi penerimaan pajak parkir memang harus ada perhitungan yang matang pada setiap wilayah yang masuk dalam zona yang dikelola oleh PD Parkir Makassar Raya dan berkesesuaian.

“Ini kan menyangkut pajak, memang harus dihitung juga potensi penerimaan pajak parkir dari masing – masing wilayah yang seyogyanya disetor oleh PD Parkir, apakah sudah sesuai dengan fakta lapangan, kemudian Bapenda tentunya dapat melakukan uji Petik terhadap potensi penerimaan pajak mereka, jadi semua harus jelas dong, ” kata Choky.

Terkait apakah PD Parkir atau Bapenda soal zona parkir yang sifatnya Pajak Langganan Bulanan (PLB) yang punya kewenangan, tentu kata Choky, semua harus kembali ke peraturan yang telah ditetapkan.

Baca juga :  Jadi Penumpang Danny, Ini Kata Tukang Becak Baco Dg Tiro

Pointnya lanjut Choky, karena sifatnya Pajak Parkir tentunya PD Parkir harus setor pajak sebelum diperhitungkan biaya operasionalnya.

“Karena sifatnya adalah pungutan pajak, maka tentu dan menjadi wajib untuk disetorkan kepada negara, ” terang Choky.

Oleh karena itu tambah Choky, akibat adanya permasalahan terkait pengelolaan pungutan pajak parkir antara Bapenda dan PD. Parkir Makassar Raya, maka dalam waktu dekat kita akan agendakan untuk duduk bersama.

“Kita agendakan minggu ke 4 bulan oktober ini untuk duduk bersama guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Pertemuan itu adalah bagian dari sebuah langkah KPK dalam perbaikan tata kelola untuk meningkatkan pendapatan daerah Kota Makassar, kita berharap kisruh ini cepat terselesaikan dan pendapatan daerah kota Makassar terus meningkat, ” tutup Choky. (Ron).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top