banner-1

Hukrim

Sengketa Pilkada Makassar, Refly Harun: Panwas Harus Konsisten Menjaga Marwah Konstitusi dan Demokrasi

Pakar Hukum Tata Negara dan Pemilu (Refly Harun)

Makassar, metrotimur.com – Pakar hukum tata negara, Refly Harun menilai keputusan yang akan diambil oleh Panwas kota Makassar adalah keputusan yang berasas kejujuran dan keadilan.

Hal tersebut disampaikan disalah satu stasiun tv nasional, kamis malam (9/5/18). Menurut Refly Harun, persoalan yang menimpah petahana Danny Pomanto dan Pasangannya Indira Mulyasari, adalah persoalan hukum yang bermuara kepada tidak hadirnya sebuah proses hukum yang tidak adil.

“Bagiamana bisa sebuah hasil dari proses hukum dikatakan diputuskan berdasarkan keadilan, jika ada orang yang sama sekali tidak dilibatkan membela diri, sementara orang tersebut kemudian tidak diberi ruang untuk membela dirinya, sementara semua pihak mengetahui bahwa orang tersebut adalah target yang akan menjadi korban kerugian dalam usaha hukum seseorang yang tidak prosedural yang ingin mencari keuntungan di Pilkada Makassar dengan upaya hukum yang keliru, kemudian di aminkan oleh lembaga peradilan, seperti yang dialami oleh petahana Danny Pomanto, ” ungkap Refly Harun.

Diketahui, ada tiga dalil yang menjadi dasar didiskualifikasinya paslon DIAmi yang menjadi gugatan Appi – Cicu di PTTUN Makassar, yakni, (1). Pengangkatan tenaga guru honorer terbatas, (2) Pembagian Samartphone RT/RW kemudian yang ke (3) Tagline Dua Kali Tambah Baik.

Menurut Refly Harun dalam tanggapannya pada sidang musyawarah sengketa pilkada Makassar beberapa hari yang lalu di ruang sidang Panwas Makassar, dimana Refly Harun dihadirkan sebagai saksi ahli, memandang, bahwa tiga dalil itu sama sekali tidak ada hubungannua seperti yang disangkakan.

Dimana tiga dalil gugatan Appi – Cicu itu tidak sejalan dengan apa yang menjadi keinginan pasal 71 ayat (3), faktanya tiga dalil gugatan Appi – Cicu itu adalah program pemkot Makassar yang telah disetujui oleh DPRD Makassar dan dituangkan dalam RPJMD Kota Makassar, kemudian pelaksanannya pun dilakukan sebelum Danny Pomanto menjadi Petahana. Dalam RPJMD tersebut tiga dalil tersebut direncanakan pada tahun 2014 – 2016. Sementara penetapan Danny Pomanto sebagai petahana itu pada tanggal 12 februari 2018.

Baca juga :  Video Bedah Rumah Oleh Dinas Perumahan Bersama Danramil Mariso Kota Makassar

Beranjak dari pasal yang menghantam sang petahana Danny Pomanto di Pilkada Makassar, yakni, UU No.10 tahun 2016 pasal 71 ayat (3), Refly Harun sebagai pakar hukum tata negara dan Pemilu menjelaskan, jika pasal 71 ayat (3) yang menjadi dalil di pengadilan dan menilai itu adalah sebuah pelanggaran Pilkada bagi petahan, menurut Refly Harun, itu sangat keliru, pasalnya, penegakan pasal 71 ayat (3) itu diberlakukan jika pejabat/ kepala daerah tersebut disebut sebagai Petahana.

“Pada pasal 71 ayat (3) akan menjadi keliru, ketika penempatannya ditegakkan saat kepala daerah tersebut belum menjadi petahana, seperti kasus Danny Pomanto, yang saya ingin katakan disini, bahwa saya dipanggil hadir untuk memberi keterangan sebagai saksi ahli pada sidang musyawarah Panwas Makassar, saya mengatakan, karena keterangan saya diambil dibawah kitab suci al qur’an, maka saya harus mengatakan yang sebenar – benarnya, tanpa mengkritisi putusan pengadilan (PTTUN dan MA), bahwa keputusan KPU yang menjalankan perintah kedua pengadilan itu untuk mendiskulifikasi Paslon DIAmi, adalah keputusan yang sangat keliru dan tidak berkeadilan yang dilaksanakan oleh KPU Makassar, ” kata Refly Harun.

Kenapa, Refly Harun menjelaskan, tiga dalil yang menjadi penyebab didiskualifikasinya paslon DIAmi itu diputuskan oleh PTTUN yang sama sekali tidak ada relevansinya bagi PTTUN untuk memutuskan salah atau tidaknya persoalan sengketa Pilkada, karena memang secara hirarkinya, yang memiliki kewenangan sesuai dengan perintah UU, bahwa lembaga yang berwenang memutuskan jika itu adalah sebuah pelanggaran Pilkada/Pemilu itu ada pada Panwas/Bawaslu dan bukan pada PTTUN.

“PTTUN itu adalah lembaga peradilan yang mengadili persoalan Tata Usaha Negara yang sifatnya administratif, sementara usaha hukum rival (Appi – Cicu) yang menjadi gugatannya adalah sengketa pilkada, jadi saya sebagai ahli menilai bahwa upaya hukum rivalnya (Appi – Cicu) itu salah kamar, harusnya gugatan itu selesai samapi di Panwaslu saja, bukan membawah ke pendadilan PTTUN, kemudian kekeliruan juga terjadi, kenapa PTTUN menerima gugatan tersebut dan memutuskan sebagai tindkan yang salah yang dilakukan oleh paslon DIAmi, ” jelas Refly Harun.

Baca juga :  Warga Pecinan: Kami di DIAmi, Siapa Bilang Kami Dukung yang Lain

Mengenai tunduk dan patuhnya KPU Makassar menindak lanjuti putusan PTTUN yang diperkuat oleh MA, saya sebagai ahli dalam sidang panwas tersebut mengatakan, KPU Makassar tidak salah menjalankan perintah, tetapi sesungguhnya KPU Makassar telah terjebak dalam sebuah keputusan hukum yang keliru.

“Jadi KPU Makassar tidak salah, tetapi KPU Makassar sesungguhnya telah terjebak dalam mengambil keputusan yang keliru, dan saya katakan dalam sidang panwas, keputusan diskualifikasi terhadap Danny Pomanto – Indira Mulyasari adalah sebuah hasil proses yang sejak awal sudah terjadi kekeliruan, sehingga dasar kekeliruan putusan hukum itu melahirkan ketidak adilan dan telah melanggar hak – hak konstitusional warga negara sebagaimana dalam UUD hak setiap warga negara dipilih dan pemilih. Dan menurut saya sebagai ahli keputusan diskualifikasi bagi Danny Pomanto adalah keputusan yang sangat tidak berkeadilan berdasarkan Ketuahan Yang Maha Esa, ” Kata Refly

Demikian juga dengan upaya hukum paslon Danny Pomanto – Indira Mulyasari, sama sekali tidak ada larangan atau halangan menempuh proses hukum yang kini sudah berjalan di Panwas, karena perlu diketahui, bahwa hukum itu bukan hanya pada penegakannya, tetapi asas keadilan itu harus muncul diatas meja hukum, tambahnya.

Diketahui masa sidang musyawarah Sengketa Pilkada oleh Panwas Makassar kini sudah memasuki tahap pengambilan keputusan yang diagendakan pada hari sabtu 12 mei 2018, oleh karena itu saya yakin Panwas/Bawaslu sebagai lembaga yang mengawal hak – hak konstitusional warga negara dan sebagai lembaga yang terus menjaga spirit konstitusional dan demokrasi, akan mengambil keputusan yang seadil – adilnya demi tegaknya keadilan dan tegaknya demokrasi yang bermartabat, kata Refly Harun.

Mengenai ancaman atas pelaporan Panwas Makassar ke DKPP, saya sebagai ahli memandang, bahwa DKPP paham atas langkah Panwas, bahwa demi keadialan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, DKPP akan memandang langkah Panwas adalah langkan hukum yang tepat. Kemudian bagi Panwas, keputusannya sangat menentukan nasib Demokrasi di Makassar dan secara khusus Demokrasi di Indonesia dan Panwas harus berani memutuskan berdasar hukum dan fakta – fakta persidangannya, tutup Refly Harun. (Ron)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top