W3.CSS
Hukrim

Setelah Kejati, APMM Desak KPK Atas Dugaan Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Waste To Energi Kota Makassar

MAKASSAR,METROTIMUR.COM – Aliansi pemuda Makassar Menggugat (APMM) mendesak Kejaksaan Tinggi (kejati) SulSel dan Kordinasi Supervisi & pencegahan(Korsupgah) KPK RI Wilayah VIII SulSel untuk konsisten dalam konteks penyelamatan aset negara.

Diketahui Aliansi Pemuda Makassar telah beberapa kali melakukan aksi menyerukan adanya dugaan korupsi pada pengadaan lahan Waste to Energi pada tahun 2013 yang merugikan keuangan Negara puluhan milliar rupiah.

Menurut Dedi Arsanda selaku Koordinator Lapangan Aliansi Pemuda Makassar membeberkan, bahwa indikasi Korupsi pada pembebasan lahan Waste to energi dengan luas lahan 12 hektare di Kel. Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamanlanrea Kota Makassar ada objek tanah seluas 4 Hektare telah terjadi maladministrasi dan markup nilah lahan permeternya.

“Luasan seluruhnya kan 12 hektare, namun dari 12 hektare itu ada 4 Hektare yang diduga dipalsukan bukti kepemilikan warganya termasuk ada markup nilai transaski permeternya, yakni dari nilai pasar diwilayah tersebut hanya dikisaran 100 ribu sampai 200 ribu, ini kemudian oleh tim pembebasan Pemkot Makassar saat itu justru membayar lahan tersebut permeternya sebesar 600 ribu, nah itu yang pertama potensi kerugian negaranya, “ beber Dedi, rabu (19/8/2020).

Kemudian ada juga temuan dilapangan, bahwa pada tahun 2019 ada peninjauan atas lahan tersebut yang dilakukan oleh Pemkot Makassar dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam rangka peningkatan alas hak kepemilikan atas nama pribadi ke atas nama Pemkot Makassar. Namun faktanya, pihak BPN tidak mau mengkonversi lahan seluas 4 hektar dari 12 hektare tesebut dikarenakan lahan tersebut tidak pernah dibebaskan oleh Pemkot Makassar.

“Jadi ada 4 Hektare yang tidak bisa terkonversi karena masih milik warga
sampai saat ini. Sementara pemkot Makassar menyatakan sudah membebaskan seluruhnya. Faktanya, pemilik lahan tersebut tidak pernah merasa menjual lahanya seluas 4 hektara itu kepada Pemerintah dan sampai sekarang masih dikuasai oleh warga tersebut, ini baru satu temuanya, belum yang lain lagi yah,“ ungkap Dedi.

Baca juga :  Kepolisian Mulai Garap Laporan Kuasa Hukum Danny

Oleh karena itu sebagai konsistensi pemerintah dalam penyelamatan uang negara termasuk misi KPK RI dalam penyelamatan Aset Negara, seharusnya Pihak Kejati dan Korsupgah KPK RI Wilayah VIII Sulsel untuk bersegera melakukan langkah taktis dalam penyelamatan aset dan kerugian negara tersebut.

“Kan ada misi KPK dalam penyelamatan aset, seharusnya fungsi koordinasi dengan pihak Kejaksaan bukan hanya tagline, tapi seharusnya merespon dan bergerak cepat dalam menyikapi kasus ini, ini kayak didiamkan saja, seakan tutu mata dan telinga, “ kata Dedi.

Oleh karena itu, kembali kami ingatkan baik itu pihak Kejati maupun Korsupgah KPK Wilayah VIII Sulsel, dalam waktu dekat kami akan kembali melakukan konsolidasi akbar dengan mengundang semua organ yang ada di makassar untuk melakukan unjuk rasa dan akan memboikot kantor kejati sampai ada kepastian hukum yang kami dapat atas kasus pengadaan lahan Waste to energi kota Makassar.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, dulunya berencana akan mengembangkan pengolahan sampah berbasis energi atau Waste to Energi.

Lokasinya tepat berada di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Makassar.

Sejak 2013, Pemkot Makassar telah membebaskan lahan milik masyarakat di sana. Luasnya kurang lebih 12 hektare (ha). Hanya saja, tujuh tahun setelah dibebaskan, baru 8 ha lahan telah berbadan hukum.

Selebihnya, 4 ha belum bersertifikat. Hal itu diakui Kepala Dinas Pertanahan Makassar, Manai Sopian. Dikonfirmasi Jumat (14/08/2020).

“Jadi memang (4 hektar) belum disertifikatkan. Karena baru diusulkan. Kan itu aset pemerintah. Tahun 2019 kita usulkan ke BPN,” akunya via telepon seluler.

Kendati begitu, Manai Sopian tidak mengetahui secara pasti. Mengapa sejauh ini lahan itu belum bersertifikat.

Dia hanya bilang, kalau Badan Pertanahan Nasional (BPN) sangat teliti menerbitkan sertifikat kepemilikan lahan.

Baca juga :  PDAM Makassar Serahkan 1000 Paket Semabako

“Orang BPN kan teliti secara administrasi. Saya belum tahu apa permasalahannya. Tanya ke pemerintahan yang lama. Saya juga tidak tahu lahan itu untuk apa. Jangan sampai saya sebut begini, jadinya tidak begitu,” pungkas Manai Sopian.

Dia pun enggan berspekulasi soal nilai atau harga lahan yang telah dibebaskan itu. Dia mengaku tidak mengetahuinya.

“Saya tidak tau nilainya. Saya tahunya itu aset pemerintah kota,” ucap Manai Sopian lagi. (ri)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POPULER

To Top