banner-1

Hukrim

Siapa Yang Menghambat Penyerahan dan Penyelamatan Fasum Fasos Kota Makassar, Berikut Temuannya….!

Foto: Investigasi Kejari Makassar dan Tim Penyelamat Aset Kota Makassar

MAKASSAR, METROTIMUR.COM  – Lambannya penyerahan dan pengembalian fasum fasos kepada pemerintah kota Makassar, terkendala pada status lahan dan tidak terpenuhinya syarat mutlak yang diwajibkan kepada pihak pengembang, Kamis (25/10/18).

Dari beberapa fakta yang ditemukan oleh tim penyelamat aset pemkot Makassar itu diakibatkan pihak BPN belum bisa menunjukkan siteplan pemisahan antara lahan komersil dan lahan Prasaran Sarana dan Utilitas (PSU).

Menurut Kabid PSU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Andi Garibaldi saat ditemui diruang kerjanya mengatakan, bahwa dari sekian persoalan fasum fasos, baik yang belum yang belum diserahkan oleh para pihak pengembang kepada Pemerintah, salah satu yang menjadi kendala paling mendasar adalah tidak adanya transparansi dari pihak BPN terkait status lahan PSU.

“Jadi selain ada yang beralihfungsi, siteplan pemecahan juga belum kita dapatkan dari pihak BPN, seharusnya dasar bekerja kita itu adalah dasar pemecahan antara lahan komersil dan lahan fasum fasosnya sesui siteplan yang diajukan oleh pihak pengembang yang sudah mendapat pengesahan, baik dari Dinas Tata Ruang maupun dari Pihak BPN, ” kata Andi Garibaldi, selasa (23/10/18).

Tugas kami di DP – KP kata Andi Garibaldi adalah, sebagai instansi yang diberi tugas memverifikasi lahan PSU nya sesuai dengan siteplan awal. Nah, disana kita akan melihat berapa jumlah atau luasan yang menjadi hak Pemkot Makassar, dan itu juga tertuang pada sertifikat pemecahan yang telah dilakukan oleh pihak BPN Makassar sebelum Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikeluarkan.

“Sebelum IMB nya dikeluarkan kan ada pemerikasaan dokumen soal status lahan kemudian pengukuran, BPN disini punya kewenangan turun melakukan pencocokan dengan melihat kondisi fisik dan siteplannya, kemudian pengukuran dan pemecahan luasan antara lahan komersil dan lahan fasum fasosnya sesuai siteplan yang diajukan oleh pihak pengembang, kan seperti itu, setelah itu terpenuhi, barulah kemudian IMBnya diterbitkan, kan begitu, ” jelas Andi Baldi.

Fakta Lapangan;

Tim verifkasi Fasum Fasos Kota Makassar (DP-KP)

Namun faktanya ungkap Andi Garibaldi, sejumlah pengembang justru sampai saat ini belum juga menyerahkan fasum fasosnya dengan berbagai macam alasan – alasan yang dikemukakan. Bahkan kata Andi Garibaldi, setelah pihak BPN melakukan pengukuran lahan dan pemecahan, termasuk penertbitan serfikat, dari pengakuan pihak pengembang, sertifikat yang terima oleh pihak pengembang, itu hanya sertifikat Komersilnya (bangunan), sementara sertifikat PSU nya tidak diterbitkan, bahkan masih bersifat milik pribadi dan tertahan di Kantor BPN.

Baca juga :  Cakmon: Jika Ada Kerugian Negara, Polda Diminta Untuk Menyelidiki Anggota Dewan

“Lucunya juga, setelah permohonan pengukuran dan pemecahan dari pihak pengembang, pihak BPN hanya menerbitkan sertifikat komersilnya sementara status lahan untuk PSUnya tidak berubah masih bersifat milik pribadi, kami temukan itu dilapangan dan kami juga temukan pada administrasi permohonan penyerahannya yang dimasukkan oleh sejumlah pengembang, ” ungkap Andi Garibaldi.

Misalnya kata Andi Baldi, kompleks Pesona Prima Griya milik PT.Prima Karya Bentala Permai, dari hasil rapat koordinasi tim aset dengan Direktur PT. Prima Karya Bentala Permai bebepa waktu yang lalu di ruang rapat Sekretaris Daerah Kota Makassar, yang juga dihadiri dari pihak REI, Direktur PT. Prima Karya Bentala Permai, Ir. Malasari mengungkapkan, bahwa fasum fasos yang ingin diserahkan kepada pemerintah Kota Makassar status lahannya masih atas nama milik pribadinya
, padahal sudah diajukan untuk dilakukan pemecahan antara lahan Komersilnya dan PSU.

Pengakuan pihak Pengembang;

Rapat Koordinasi Tim Penyelamat Aset Kota Makassar dengan Pihak PT.Prima Karya Bentala Permai, rabu (23/9/18) dilantai 9 Gedung Balaikota Pemkot Makassar

Namun faktanya menurut pengakuan Direktur PT. Prima Karya Bentala Permai, sertifikat yang diterima hanya sertifikat komersilnya, untuk serfikat PSUnya tertahan di BPN dan masih berstatus milik pribadi, itu salah satu fakta yang kami temukan, belum lagi yang lainnya, seperti beralihgungsinya lahan Fasum Fasosnya

“Fasum fasos yang ingin kami serahkan kepada Pemkot Makassar alas haknya masih atas nama milik pribadi saya, belum dirubah oleh BPN, yang kami terima sertifikat Komersilnya, untuk Fasum fasosnya masih tertahan di BPN, ” kata Direktur Utama PT. Prima Karya Bental Permai, Ir. Malasari, kepada tim aset Pemkot Makassar saat rapat koordinasi diruang rapat Sekda Kota Makassar lantai 9, rabu 26 september 2018.

Baca juga :  Ketua FK LPM Bontoala Terpilih Sebagai Ketua Asosiasi LPM Kota Makassar

Lanjut Andi Garibaldi, sekarang kita masuk kedalam soal kewajiban pihak pengembang. Temuanya, dari sejumlah permohonan penyerahan fasum fasos yang diajukan oleh pihak pengembang, kita temukan lagi keganjilannya, selain status lahannya, syarat mutlak seperti yang diatur dalam Perda No. 9 tahun 2011, tentang biaya  kompensai lahan pemakaman bagi setiap pengembang sebesar 2 (dua) persen itu tidak terpenuhi, sementara 2 persen tersebut adalah syarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh para pengembang.

“Jadi bukan hanya status lahannya, setelah kami periksa dokumen permohonan penyerahannya, kami temukan lagi poin penting yang menjadi syarat mutlak, yakni pihak pengembang tidak bisa menunjukkan bukti pembayaran kompensasi 2 persen untuk lahan kuburannya pada berkas permohonannya, maka tentu kami tidak bisa proses karena unsurnya tidak terpenuhi, ” kata Andi Baldi.

Temuan Dugaan Pelanggaran;

Foto Drone Lahan Jalur Hijau Manggala

Jika kita sandingkan dengan data temuaan BPK, ada 491 titik fasum fasos yang bermasalah dan berpotensi merugikan negara, salah satunya adalah, adanya temuan kerugian negara miliaran rupiah kompensasi lahan pemakaman yang tidak disetorkan oleh pihak pengembang sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pihak pengembang bagi penghuni kompleks tersebut. Temuan kedua adalah, adanya alihgungsi peruntukan fasum fasos yang diduga ditenggarai oleh oknum pejabat tak bertanggung jawab. Kemudian temuan lainnya adanya penyerobotan lahan fasum fasos dari oknum masyarakat itu sendiri.

Lebih mengherankan lagi kata Andi Garibaldi, logikanya, ketika pengembang mengujukan permohonan penerbitan sertifikat ke BPN, sebagai syarat untuk menerbitkan IMB, dokumen permohona masuk, kemudian pihak BPN melakukan pengukuran dan pemecahan sessuai dengan siteplan permohonan. Didalam siteplan yang diajukan tersebut tertuang titik dan luasan lahan komersil dan fasum fasosnya.

Kemudian kata Andi Baldi, setelah berkas permohonan masuk dari pihak pengembang, BPN tentu akan melakukan pengecekan status lahan, pengukuran dan memisahkan mana lahan komersil dan mana lahan fasum fasosnya sesuai dengan siteplan yang diajukan, mulai dari jumlah titik dan luasanya.

Baca juga :  Saksi Ahli: Pelindo dan PT. PP Dinilai Punya Andil Timbulkan Kerugian Negara

Tentu jadi pertanyaan besar kata Andi Garibaldi, saat kami turun melakukan verifikasi fisik dan dokumen sesuai fungsi kami di DP – KP, kami temukan adanya perubahan fungsi, bahkan kami bangunan diatas lahan fasum fasos yang sudah disahkan pemecahannya yang telah diukur dan pecahkan oleh BPN antara luasan dan titik lahan komersil dan lahan fasum fasos tersebut, temuannya kami, diatas lahan fasum fasos tersebut, muncul lagi sertifikat kepemilikan pribadi.

“Kami temukan fakta dilapangan, tugas kami melakukan verifikasi itu jelas, kami mengacu kepada siteplan awal yang telah disahkan oleh Dinas Tata Ruang pada saat sudah masuk ke tahap penerbitan IMB, acuan Dinas Tata Ruang juga tentu siteplan yang juga sudah dipecahkan dan disahkan oleh pihak BPN, jika mengacu ke siteplan yang disahkan diawal, kami tidak melihat ada revisi disitu, apalagi perubahan fungsi pada awal mula siteplan pengajuan sampai ke tahap penerbitan IMB, itu acuan kami bekerja. Kalaupun ada perubahan atau revisi kami juga tidak pernah terima dokumen revisinya (siteplan) apalagi sertifikat milik Pemkot Makassar, ” kata Andi Garibaldi.

Menurut kami dari tim verifikasi PSU guna mempercepat proses penyerahan ataupun penyelamatan fasum fasos, harap Andi Garibaldi, pihak BPN dan Dinas Tata Ruang juga Dinas Pertanahan Kota Makassar untuk turun bersama meninjau lokasi dengan menyertakan dokumen (siteplan) yang pernah disahkan tersebut.

“Tugas kami itu melakukan verifikasi fisik dan administrasi untuk proses penyerahan, bagaimana mungkin kami akan proses administrasinya, jika ada dokumen yang tumpah tindih. Untuk itu kita berikan solusi, caranya, kita meletakkan diatas meja siteplan awal dan syarat administrasinya yang pernah disahkan oleh pemerintah baik itu dari pihak BPN dan Dinas Tata Ruang, jika itu kita lakukan bersama, maka kita pastikan carut marut fasum fasos kita bisa kita ambil poinnya, bisa kita tuntaskan proses penyerahannya. Nantinya, bisa kita akan temukan jika terjadi alihfungsi, kemudian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa fasum fasos tersebut menjadi temuan, apakah nantinya pelanggaran pidana ataukah adanya kesalahan administrasi, itu harapan kami dari tim verifikasi, kalau pelanggaranya kita temukan maka proses hukumnya akan berjalan lancar, dan aset bisa kita selamatkan, ” tutup Andi Garibaldi.(Ri).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top