banner-1

Hukrim

Siapakah Dibalik Diskualifikasi Sang Petahana Danny Pomanto..?

Makassar, metrotimur.com  – Perjalanan panjang pasangan DIAmi untuk bertarung di Pilwalkot Makassar akhirnya harus teramputasi dengan sikap KPU Makassar yang mendiskualifikasi setelah putusan PTTUN diperkuat oleh Mahkamah Agung.

Namun masih meninggalkan pertanyaan – pertanyaan mosi tidak percaya jika KPU Makassar telah membantah keputusan hukumnya sendiri yang sah secara UU dan menetapkan dua paslon yang akan bertarung pada tanggal 27 juni 2018 nanti, bahkan sejumlah spanduk dua paslon pilwalkot Makassar tersebut terpampang disetiap sudut – sudut jalan yang menjadi titik legal yang dipilih oleh KPU Makassar.

Tepatnya pada hari senin, tanggal 12 februari 2018 di aulah Gedung KPU Makassar, dua paslon Pilwalkot Makassar disahkan sebagai peserta tetap yakni Paslon Nomor urut 1 Munafri Aripuddin – A. Rahmatika Dewi dan Paslon nomor urut 2 Muh.Ramdhan Pomanto – Indira Mulyasari Paramastuti, berdasarkan rapat pleno KPU Makassar dengan disaksikan oleh pihak kedua paslon dan juga pihak panwas kota Makassar.

Dalam rapat pleno tersebut yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Makassar, Syarief Amir didampingi oleh para komisionernya, sebelum ketok palu dan penanda tanganan berita acara penetapan paslon tetap, terlebih dahulu Komisioner KPU Abdullah Mansyur membacakan semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua paslon, dan persyaratan – persyaratan paslon tersebut dianggap memenuhi syarat hukum sepenuhnya tanpa ada keberatan dari kedua pihak Paslon.Terpenuhinya persyaratan kedua paslon tersebut juga dilegitimasi hukum oleh Panwas Kota Makassar.

“Bagaimana dari pihak Panwas Kota Makassar, apakah ada yang dianggap tidak memenuhi syarat ataukah adakah keberatan diatasnya, ” kata Abdullah Mansyur kepada Panwas Kota Makassar sebelum penandatanganan berita acara penetapan, senin (12/2/18).

Gayung bersambut dihadapan kedua paslon dan para peserta rapat dan awak media, pertanyaan Komisioner KPU Makassar, Abdullah Mansur kemudian disambut dengan jawaban sah.

Baca juga :  Camat Manggala dan Lurah Batua Salurkan Bantuan

“Sah dan tidak ada keberatan diatasnya, ” jawab Ketua Panwas, Nursari, senin (12/2/18).

Penandatanganan berita acara penetapan paslon tetap untuk Pilwalkot Makassar 2018 kemudian ditanda tangani oleh kedua paslon , Panwas dan KPU Makassar itu sendiri.

Namun tidak selang beberapa lama, tiba – tiba tim hukum Appi – Cicu melakukan permohonan kepada panwas untuk membatalkan SK penetapan paslon nomor urut 2 (DIAmi) dengan tiga dalil yang menjadi alasannya. Dimana seperti yang disampaikan kepada Majelis Hakim PTTUN, setelah tim Appi – Cicu menempuh jalur hukum PTTUN setelah gugatannya ditolah oleh panwas melalui sidang musyawarah sengketa Pilwalkot Makassar yang digelar oleh panwas Makassar.

Menurut KPU Makassar, melalui Kuasa Hukumnya kepada Majelis Hakim PTTUN Makassar, Marhuma Majid mengatakan, bahwa sebelum jadwal penetapan kedua paslon terlebih dahulu melakukan persuratan ke pihak Panwas Kota untuk mempertanyakan apakah ada keberatan yang masuk atau tidak. Namun pihak Panwas melalui jawaban surat KPU menegaskan bahwa tidak ada nota keberatan atas rencana penetapan paslon tersebut dari pihak manapun, baik dari pihak kedua paslon maupun dari masyarakat itu sendiri.

Lanjut Kuasa Hukum KPU, Marhuma Majid juga menjelaskan bahwa tidak hanya mengkonfirmasi kepihak Panwas, jadwal penetapan paslon tersebut juga diumumkam dimedia cetak dan media online, kembali lagi, tidak ada satupun keberatan atau penyampaian yang masuk baik kepihak panwas maupun kepada pihak KPU Makassar. Keterangan Kuasa Hukum KPU Makassar soal tidak adanya keberatan yang mereka terima, setelah melakukan persuratan kepada Panwas dan tidak adanya keberatan setelah diumumkam di media terkait jadwal penetapan yakni, pada hari senin, tanggal 12 februari 2018, rapat plenopun digelar dan menetapkan dua paslon tetap pada pilwalkot Makassar 2018 dan berjalan dengan lancar.

Baca juga :  Kejati DKI: Berkas Jessica Belum Lengkap Tapi Benang Merah Sudah Terlihat

Dari keterangan pihak panwas kota Makassar melalui Humas Panwas Kota Makassar, Muh. Maulana, mengatakan bahwa dasar penolakan permohonan kuasa hukum Appi – Cicu, tiga dalil yang diajukan itu tidak pernah dilaporkan dan tidak pernah jadi objek sengketa.

“Hasil keputusan seluruh permohonan pemohon(kuasa hukum Appi – Cicu) ditolak, majelis juga mengabulkan jawaban termohon (DIAmi). Alasan penolakanya, pertimbangan, karena pemohon (Appi – Cicu) tidak memenuhi kedudukan sebagai pemohon, dengan mempertimbangkan, bahwa objek sengketa harus memuat keputusan dan berita acara, ” kata Humas Panwas, Muh.Maulana, senin (26/2/18).

Kemudian Humas Panwas Kota Makassar menambahkan, hal lain juga, mempertimbangkan bahwa permohonanya (Appi – Cicu) untuk membatalkan SK Penetapan KPU untuk Paslon DIAmi, tidak satupun memuat cacat administrasi dalam penerbitan keputusan KPU Makassar, ” tambah Maulana, senin (26/2/18). (Sqd05).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top