banner-1

Hukrim

Sidang Kode Etik Menanti, Ahli Keuangan: Camat Berpotensi Dijerat Pasal Pemalsuan Dokumen

Pejabat Gubernur Sulsel (Soni Sumarsono)

Makassar, metrotimur.com – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono mengatakan, penonaktifan camat adalah kewenangan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto. Alasannya, demi menjaga stabilitas pemerintahan di Makassar.

“Ini adalah diskresi,” kata Soni kepada wartawan di Baruga Karaeng Patingalloang Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin 11 Juni 2018.

Menurut Soni, rekomendasi sementara tim yang dibentuk Pemprov Sulsel, kekeliruan Wali Kota Makassar hanya pada kebijakan mencopot tanpa ada pemeriksaan sebelumnya oleh dewan etik ASN.

“Jadi ini hanya persoalan administrasi. Tidak ada urusan dengan pidana. Sebagai pembina kami wajib memberikan teguran tertulis. Ini bukan persoalan benar atau salah,” kata Soni.

Terkait nasib camat yang dinonaktifkan, kata Soni, akan dibentuk tim untuk segera memeriksa camat lewat sidang kode etik. Bisa dilakukan oleh pemerintah kota makassar atau Pemprov Sulsel.

“Kalau terbukti camat bersalah pasti akan dijatuhi sanksi,” katanya.

Soni tidak menyebutkan berapa lama proses sidang terhadap camat akan digelar. Tapi sampai ada sidang etik, para camat tetap dengan posisi saat ini.

“Nanti sidang yang putuskan apakah bisa dikembalikan atau tidak jabatannya”

Sementara itu, Ahli Keuangan Nasional dan Daerah, Bastian Lubis menyampaikan, camat yang mengakui dan membuat pernyataan telah terjadi pemotongan anggaran dapat dijerat pidana terkait pemalsuan dokumen.

“Kan sudah masuk laporan pertanggungjawaban keuangan di BPK dan telah diperiksa, bahkan dapat opini WTP, tapi kalau ada pemotongan 30 persen toh kenapa tidak dicatat di laporan? ,” ungkap Bastian Lubis kepada wartawan, Senin (11/6/2018).

Dia mengatakan jika camat mengakui ada pemotongan anggaran, secara otomatis dia mengingkari yang telah dimasukkan di laporan pertanggungjawaban keuangan. Dengan kata lain, bisa jadi melampirkan bukti-bukti keuangan fiktif.

Baca juga :  Terima Sertifikat Kelulusan Diklatpim II, Mukhtar Tahir Tingkatkan Pelayanan Sosial

“Laporan hasil pemeriksaan BPK saya buka, semuanya 100 persen. Terus 30 persennya ke mana? Ini yang harus dipertanggungjawabkan oknum camat, kalau memang dipotong 30 persen kenapa ditulis 100 persen, mestinya 70 persen, itu logika sederhananya,” urai Bastian.

Kondisi inilah yang disebut oleh Bastian Lubis yang berpotensi dijerat pidana pasal pemalsuan dokumen. Tidak hanya itu bahkan dapat dimasukkan di tindak pidana korupsi, jika tidak jelas alirannya ke mana.(**)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top