Hukrim

Tak Masuk Dalam SKK, Secara de facto Fasum Fasos Boleh Diambil Paksa, Berikut Penjelasanya…

MAKASSAR, METROTIMUR.COM – KPK RI dan Kejari Makassar terus konsisten mengawal percepatan penyelesaian dan penyelamatan Aset Kota Makassar.

Hal itu disampaikan oleh Aldiansyah Malik Nasution Korsubgah KPK RI Wilayah VIII Indonesia, mengatakan tentang keseriusan Pemkot Makassar bahwa itu dapat dilihat dari 30 jumlah sertifikasi yang diserahakan ke BKAD Kota Makassar, selasa 22 Juli 2019.

“Kita apresiasilah apa yang menjadi kerja Tim Aset, yang pastinya kita terus dorong, tapi yang terpenting adalah bagaimana speed penyelesaiannya ditambah. Kemudian dalam penangannya harus merata, “kata Aldiansyah Malik Nasution yang diakrab disapa Bang Choky ini, selasa (2/7/19) di Lantai 2 Gedung Balaikota Makassar.

Saat dikomfirmasi terkait startegi pengamanan aset Kota Makassar, Choky menegaskan, bahwa semua pihak harus terlibat didalam termasuk ketetapan
Alas Hak (Sertifikasi) aset tersebut.

“Soal kedudukan Aset itu kan bagaimana legalitas sertifikasi, tentu itu tanggung jawab BPN dan berkoordinasi dengan Pemkot Makassar, wajib diamankan, kalau sertifikasinya terbit harus diamankan dong, ” tegas Bang Choky.

Menjawab pertanyaan awak media tentang kewjiban pemasangan pemberitahuan (Papam Bicara) lahan tersebut sebagai aset, Bang Choky menegaskan, tentu papan bicara pemberitahuan itu harus diperlihatkan kepada publik.

“Iya.. tapi setelah sertifikasinya muncul, maka harus diamankan fisiknya, dasar sebagai aset itu kan tergantung sertifikasinya, itu tanggung jawab BPN lah, ” terang Bang Choky.

Sementara itu Jaksa Pengacara Negara (JKN) Negeri Makassar,; melalui Kasidatun Adnan juga menjelaskan tentang kedudukan aset dengan fasum fasos. Adnan menjelaskan, bahwa seperti 11 SKK yang direkomendasikan.

“Daru 11 SKK ini semuanya aset, tetapi ada beberapa diantaranya penangananya berbeda, ada dengan upaya nonlitigasi (Negoisasi) dan beberapa diantaranya akan berproses Litigasi (pengadilan), ” jelas Adnan, selasa (2/7/19).

Untuk itu Kata Adnan , kami perlu luruskan bahwa kedudukan ASET itu berbeda dengan FASUM FASOS. Ia mengatakan dikatakan Aset karena jelas kepemilikannya sebagai milik negara secara administrasi (Alas Hak) maupun  secara fisik.

“Jadi perlu diketahui kedudukan Aset itu berbeda dengan kedudukan fasum fasos. Kalau aset itu legitimasinya jelas, meskipun kategori fasum fasos secara te facto itu adalah bagian yang akan masuk kedalam aset, tetapi belum melalui tahapan penyerahan, mengapa demikian..? karena ada mekanisme yang harus dilalui, tentu mengacu kepada.pertauran yang berlaku, seperti Permen, Perda dan Perwali, jadi semuanya sudah diatur, ” kata Adnan.

Baca juga :  Dua Program Makassar Kembali Tembus Top Inovasi Nasional

Olehnya kami sebagai Jaksa Pengacara Negara (JKN) tetap akan mengawal itu semua, apakah nantinya carut marut aset atau fasum fasos itu akan bermuara ke jalur non litgasi ataukah akan melalui proses litigasi.

“Kami dari JKN akan terus mengawal, kami akan terus bergerak ketika SKK untuk bantuan hukum masuk kepada kami, ” terangnya.

Diketahui, bahwa persoalan atau carut marut fasum fasos di Kota Makassar terbagi menjadi beberapa bagian persoalan, yang Pertama adalah dimana para pihak pengembang belum juga ada niatan untuk menyerahkan fasum fasosnya sesuai pembagian dan luasan yang tertuang didalam siteplan yang sudah disahkan oleh Pemerintah (de facto).

Kemudian persoalan yang kedua adalah, ada beberapa pihak pengembang yang ingin menyerahkan fasum fasosnya kepada Pemerintah, tetapi merujuk kepada peraturan yang menjadi ketentua  tentang penyerahan PSU itu, Pihak Pengembang terkendala dikelengkapan administrasi, seperti alas hak konversi pembagiannya (Sertifikat Komersil dan Sertifikat PSU), kemudian yang paling banyak ditemukan untuk kelengkapan syarat formilnya adalah dan menjadi wajib dalam syarat (UU) itu adalah biaya kompensasi Lahan pemakaman yang besarnya sesuai luasan PSU di kali 2 persen dan mengacu kepada NJOP wilayah Pemakaman atau TPU yang dikelola oleh Pemerintah.

Yang ketiga dan paling krusial, jika mengacu kepada temuan BPK 2016, ada 491 item yang bersoal, ditambah lagi carut marut fasum fasos atau aset yang ditemukan oleh Tim Aset  baru – baru ini, itu ditemukan data tahun 2006 kebawah sebanyak 289 item, ikut menambah angka fasum fasos dan aset yang bersoal menjadi 789 item.

Dari 789 temuan itu ada beberapa objek yang diduga beralihfungsi dan beberapa temuan, ada revisi Siteplan yang dianggap sebuah pelanggaran, sebut saja dari 9 SKK yang diserahkan oleh Pemkot Makassar  kepada Kejaksaan, dari beberapa objek atau kasusnya, itu berbeda proses hukumnya, sebut saja salah satu diantaranya yakni lahan yang ada di Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Permai, carut marut PSUnya akan berproses pada jalur Litigasi dan beberapa lagi yang lainnya.

Baca juga :  Diserang Fitnah, Danny Pomanto: Sejak Kapan Saya Minta Uang ke SKPD

Lebih jauh lagi, carut marut fasum fasos Manggala yang terletak di Kompleks Perumnas Antang Kecamatan Manggala, bahkan komitmen pengejaran dan penyelamatan fasum fasos saat itu, hampir dikatakan dan ramai diberitakan oleh media, bahwa ada dugaan alihfungsi lahan, diantaranya puluhan Ruko milik pribadi yang berdiri diatas lahan Negara tersebut, ada beberapa rumah penduduk diatasnya bahkan ada bukti kepemilikannya diatas lahan Jalur Hijau.

Kemudian ada temuan fakta alihfungsi fasos yang ada di Manggala, lahan yang luasnya 789 m2 berdasarkan dokumen Berita Acara Serah terima tanggal 26 Maret 1988,  antara PT.Perum Perumnas dengan Pemda Kotamadya Dati II Ujung Pandang masa kepemimpinan Jancy Raib,  lahan tersebut merupakan Lahan peruntukan Damkar, namun dari faktanya lahan tersebut menjadi Rumah permanen dan sebagian menjadi Ruko milik pribadi.

Dari temuan BPK sebanyak 491 item yang bersoal, tata kelola Aset dan pengamanan fasum fasos di Kota Makassar cukup memprihatinkan, pasalnya bukan hanya temuan adanya carut marut fasum fasos oleh BPK pada tahun 2016, tetapi ada temuan ratusan objek aset dan fasum fasos yang bersoal sejak 2006 ke bawah.

Seperti yang pernah disampaikan oleh Kepala Bidang PSU Disperkim Kota Makassar, Andi Garibaldi, kamis (37/6/19). Bahwa jumlah total yang menjadi catatan bersoal Tim Aset itu bertambah.

“Jadi totalnya bertambah, dari 491 temuan BPK 2016 menjadi 789 item, setelah tim aset melakukan penelusuran dokumen, kita temukan 298 item itu peristiwa tahun 2006 kebawah, ”  kata Garibaldi, saat dikomfirmasi soal jumlah aset yang bersoal.

Jika Dipersulit, Fasum Fasos Boleh Diambil Paksa

Terkait kedudukan hukum fasos fasos dan bagaimana hak Pemerintah menyikapi hal tersebut, beberapa waktu yang lalu, saat rapat koordinasi Tim Penyelamat Aset yang dibentuk oleh Mantan Wali Kota Makassar, Ir. Moh. Ramdhan “Danny ” Pomanto, yang dilaksanakan diruang pola Lantai 2 Gedung Balai kota Makassar, jum’at (15/7/17), Kepala Kejaksaan Negeri, Dicky Rahmat Rahardjo, menegaskan, bahwa semua yang berstatus fasum fasos yang tertuang didalam siteplan boleh diambil paksa jika dipersulit.

Baca juga :  Jen Tang Masuk Daftar Dalam Kasus Dugaan Korupsi Buloa

Saat itu, Kepala Kejari Makassar, Dicky Rahmat Rahardjo meminta kepada Tim Terpadu Pemburu aset untuk mengambil paksa aset yang bermasalah dengan dasar de facto ( fakta pengakuan).

Kepala Kejari Makassar, Dicky Rahmat Rahardjo yang ikut memimpin rapat Tim Terpadu Pemburu Aset Pemkot Makassar, diruang sidang sipakalebbi lantai 2 Balaikota, Jum’at (15/9/17) , menegaskan, bahwa harta Negara (Asset) yang terdaftar sebagai de facto dari pihak terkait pemerintah dan pengembang, jika dipersulit ambil paksa saja.

“Upaya ambil paksa itu boleh, alasanya ada de facto, dimana timbulnya IMB itu karena ada keterangan di site plan lokasi fasum fasos saat mengajukan IMB, kemudian disetujui dan disahkan oleh Pemerintah, dan itu menjadi dasar ambil paksa, kalau perlu kita gugat secara hukum ” Terang Dicky.

Lanjut, mengenai de jure kata Dicky , kita ketemunya dipengadilan, kami dari pihak Kejaksaan akan mendukung penuh upaya pengambilan paksa tersebut ketika tetap menjadi masalah ataupun dipersulit.

“Setelah ambil paksa, proses hukumnya kita akan kawal dengan ketat, kalau perlu kita akan berikan pendampingan hukum dari Negara itu sendiri, tidak usah khawatir, kita sebagai pemerintah harus tegas dalam menegakkan hukum dalam mengembalikan hak rakyat, tentu langkah tersebut tidak keluar dari Peraturan, ” kata Dicky.

Pada saat masuk kedalam proses hukumnya kita akan melihat apa kedudukannya, apakah proses hukum Perdata ataukah Pidana, dan semua oknum – oknumnya juga akan kelihatan nantinya , Terang Dicky. (ri).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top