W3.CSS
Makassar

Tatanan dan Aturan Yang Dilanggar, pengemudi Online individu Indonesia Ancam Mogok Massal

MAKASSAR, METROTIMUR.COM – Sebuah negara di bangun dengan landasan hukum. Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada UUD 1945. Penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukan amandemen.

Sebelum amandemen UUD 1945, yang berbunyi bahwa “Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum”. Sedangkan setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Istilah negara tersebut dimuat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3). Meskipun ada perbedaan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen pada hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan Negara Indonesia sebagai negara hukum.

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila. Tujuannya jelas, mewujudkan tata kehidupan negara yang aman, tentram, sejahtera, tertib dan berkeadilan. Dimana kedudukan hak setiap warga negara dijamin dan dilindungi.

Hal yang sama juga seharusnya terjadi pada lingkup profesi Driver Online. Bahwa NEGARA ini menjamin pekerjaan dan pendapatan sebagaimana dalam Pasal 27 (2) UUD 1945 berbunyi , “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Namun kenyataannya, pada sektor tata kelola angkutan sewa khusus, pemerintah di buat tak berdaya. Berbagai regulasi yang seharusnya menjadi “PENENGAH” kepentingan para pihak (pengusaha aplikasi dan penyedia jasa angkutan sewa khusus) yang mereka sebut mitra tak di patuhi oleh pengusaha aplikasi. Salah satu indikasi adalah hingga saat ini tidak adanya perjanjian kerjasama yang jelas.

Kemitraan tidak sekedar diterjemahkan sebagai sebuah kerjasama, akan tetapi kemitraan memiliki pola dan memiliki nilai strategis dalam mewujudkan suatu keberhasilan suatu lembaga/usaha dalam menerapkan manajemen modern.

Di Indonesia kemitraan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di dalam peraturan tersebut telah mengatur hal-hal mengenai kemitraan tentang tujuan kemitraan, pola kemitraan, hak dan kewajiban pihak-pihak yang melakukan perjanjian kerjasama kemitraan, dan mekanisme perjanjian kemitraan. Pada pasal 1 ayat (4) Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), menyebutkan bahwa, Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Syarat sahnya sebuah perjanjian kemitraan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata ada 4, yaitu: (1) sepakat para pihak (consensus); (2) kecakapan berbuat menurut hukum (capability); (3) objek harus jelas; dan (4) kausa yang diperbolehkan (halal). Lebih lanjut, ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Baca juga :  Tim Laston Selatan 02 DPU Benahi Lampu di Rappocini Raya

Melihat praktek yang terjadi pada transportasi online, pelanggaran perjanjian kemitraan transportasi online didominasi penentuan secara sepihak oleh perusahaan terkait dengan beberapa kebijakan baru. Dimana seharusnya dalam perjanjian, hal-hal baru di luar perjanjian awal tentunya harus diperjanjikan/ disepakati kembali oleh para pihak yang terlibat perjanjian. Hal-hal baru yang dilakukan di luar kesepakatan tentunya tidak mengikat para pihak. Oleh sebab itu dalam hal pengemudi tidak sepakat dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan, perjanjian kemitraan harus ditinjau ulang.

Paparan diatas cukup menjelaskan bahwa pengusaha aplikasi transportasi online seharusnya menjalankan regulasi yang ada dengan memberikan Perjanjian Kemitraan yang transparan dan saling menguntungkan sebagaimana amanat undang-undang. Namun hal itu tidak dilakukan dengan berbagai alasan.

Untuk itu diperlukan keterlibatan pemerintah melalui lembaga Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) sesuai amanat PERKOM Nomor 01 tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, pasal 3 huruf (e), bahwa salah satu fungsi KKPU adalah Pengawasan terhadap hubungan kemitraan.

Menurut juru bicara KDO SULSEL di hubungi via tlp Melalui gerakan OffBid Nasional yang akan di selenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2020 oleh Gertak (Gerakan Revolusi Serentak) yang di motori oleh beberapa organisasi mitra transportasi online bertujuan meminta kepada pemerintah untuk bersikap tegas dan menindak pengusaha aplikasi nakal. Bahwa tindakan pengusaha aplikasi selama ini semena-mena dan merugikan mitra. Mitra tidak mendapatkan jaminan kerja meskipun telah memenuhi segala syarat yang ada. Selain itu pihak aplikator dalam mengamankan kebijakannya memainkan politik adu domba sesama mitra yang berpotensi menciptakan konflik horizontal. Hal senada di katakan Ketua Patriot wendra aksi Offbid Nasional ini adalah langkah permulaan dan akan di susul dengan gerakan demo besar-Besaran pada tanggal 10 November 2020, jika apa yang di tuntut tidak di  (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POPULER

To Top