banner-1

Hukrim

Tim Hukum DIAmi Temukan Kekeliruan Pada SK KPU Makassar

Ketua Tim Hukum DIAmi (Adnan Buyung Azis)

Makassar, metrotimur.com – Sekaitan dengan adanya SK KPU Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018.

Upaya hukum DIAmi, dimana tim hukum DIAmi menemukan beberapa alasan kekeliruan atas SK KPU Makassar, namun Tim hukum DIAMI memandang ada 2 hal yang sangat substansi untuk ditanggapi, yang pertama, Surat keputusan KPU Makassar telah cacat substansi mengingat keputusan tersebut telah keliru dan salah mengartikan alasan pembatalan dengan menggunakan frasa “ Tidak memenuhi syarat “, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan keputusannya.

“Jika dikatakan tidak memenuhi syarat maka ini juga tidak benar oleh karena dalam penetapan paslon DIAMI tidak ada yang mempermasalahkan baik oleh Panwas Kota Makassar, Paslon APPI-CICU serta KPU Makassar sendiri dan nanti setelah ditetapkan oleh KPU Kota Makassar barulah di permasalahkan, ” kata Ketua Tim hukum DIAmi, Adnan Buyung Azis, selasa (1/5/18).

Kemudian yang kedua, kata Adnan Buyung Azis, Bahwa KPU Makassar telah terjebak dengan mengikuti putusan Mahkamah Agung RI yang jelas jelas keliru dalam prosedur. Oleh karena Perkara yang dipersoalkan oleh Paslon APPI – CICU adalah menyangkut pelanggaran yang diajukan dengan menggunakan sistem sengketa tata usaha pemilihan sedangkan, persoalan (pelanggaran) yang disengketakan oleh Paslon APPI – CICU merupakan masuk pada wilayah sistem sengketa administrasi pemilihan yang domainnya Mahkamah Agung RI bukan PT TUN pasca keluarnya putusan dari Panwaslu Kota Makassar.

Lanjut Adnan, Bahwa dalam proses sengketa tata usaha pemilihan dan sengketa administrasi pemilihan keduanya, memiliki out put yang berbeda. Out put dari Sengketa tata usaha pemilihan adalah pembatalan penetapan pasangan calon yang berkaitaan dengan tidak terpenuhinya syarat dan persyaratan bakal calon (Balon). Sedangkan out put dari sistem administrasi pelanggaran pemilihan adalah pembatalan Paslon yang melakukan pelanggaran-pelangaran sebagaimana diatur dalam UU Pilkada.

Baca juga :  Buka Bareng Purna Praja, Danny Ingatkan Adaptive Leadership

Kemudian Adnan Buyung mengungkapkan, Bahwa KPU Makassar juga tidak cermat dan membaca putusan Mahkamah Agung RI No.250 K/TUN/PILKADA/2018. Pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam perkara a quo jelas salah dalam menyebut nama bpk Dany Pomanto, diketahui kata Adnan Buyung, dalam identitas KTP dan KK nama yang benar adalah MOHAMMAD RAMDHAN POMANTO, namun dalam putusan tertulis MOHAMMAD RAMADHAN POMANTO.

“Bahwa secara hukum penulisan nama tersebut adalah kekeliruan secara fundamental karena jelas dalam putusan tersebut bukan MOHAMMAD RAMDHAN POMANTO yang dimaksud, tetapi nama lain sehingga secara hukum dapat dikatakan error in Persona dengan kata lain yang dimaksud MOHAMMAD RAMADHAN POMANTO belum tentu MOHAMMAD RAMDHAN POMANTO (Danny Pomanto) dan memungkinkan konsekuensi dari putusan Mahkamah Agung RI adalah tidak dapat di eksekusi (Non Excekutable), ” ungkap Adnan Buyung Azis.

Ketidak cermatan tersebut sebagaimana diurai di atas, Adnan Buyung Azis menegaskan, jelas sangat merugikan kepentingan hukum bagi bpk Dany Pomanto dan KPU Makassar tidak mampu berbuat apa-apa dalam hal tersebut termasuk memintaklarifikasi atas putusan Mahkamah Agung RI No 250 K/TUN/PILKADA/2018 .

“Atas dasar itu tim Hukum DIAMI mengajukan perlawan ke Mahkamah Agung agar Hakim Mahkamah Agung dapat meluruskan dan mengoreksi terhadap pertimbangan yang keliru yang menyebakan lahirkan surat keputusan KPU Kota Makassar, dengan alasan ini tim hukum DIAMI bermohon dalam permohonan di Mahkamah Agung RI untuk dibatalkan SK KPU Kota Makassar. (Sqd).

 

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top