banner-1

Hukrim

Tim Pemantau Parpol Dilarang Keras Mendokumentasikan Aktifitasi Verifikasi Faktual

Makassar, metrotimur.com – Divisi Bidang Hukum Penindakan Pelanggaran Pemilu Panwas Kota Makassar, Maulana, menegaskan mengambil (foto), melihat data atau mengambil gambar dalam ruang verifikasi faktual data B.1 KWK jalur perseorangan yang bukan jalur koordinasi merupakan pelanggaran berat.

Hal tersebut disampaikan di Sekretariat Panwas jalan Anggrek Kecamatan Panakukang, Makassar, jum’at (15/12/17).

“Mengambil gambar data verifikasi faktual ataupun mengambil gambar wajah warga yang diverifikasi datanya dan sementara berjalan termasuk berkomunikasi dengan warga yang diverifikasi datanya, maka itu masuk dalam kategori pelanggaran berat jika oknum tersebut bukan masuk dalam jalur koordinasi, ” kata Maulana.

Terkait konteks menghalangi atau mengintimidasi warga terverifikasi faktual, menurut Maulana, kita tentu melihat sejauh mana usaha tersebut, apakah saat verifikasi berjalan ataukah setelah verifikasi, untuk mengetahuinya maka tentunya ada pihak yang segera melaporkan baik langsung kepada Panwas yang ada dilapangan ataupun langsung ke Panwae kota yang disertai dengan bukti otentik, Kata Maulana.

Perlu diketahui data dukungan B.1 KWK merupakan data yang masuk di verifikasi faktual menurut Maulana data yang sangat dijaga kerahasiaanya, artiny tidak semua pihak bisa mengetahuinya melainkan penyelenggara (KPU), Panwas dan saksi Paslon, diluar itu tidak ada kewenangan.

Saat dikonfirmasi terkait kewenangan atau batasan kerja tim pemantau dari Parpol, menurut Maulana hanya sebatas memantau saja bukan masuk kedalam sistim verifikasi faktual, misalanya berbicara ( wawancara) kepada warga yang diverifikasi, kemudian mengambil gambar data pendukung ataupun mengambil gambar warga yang diverifikasi data dukunganya ataukah ada semacam upaya intimidasi itu sangat dilarang dan masuk dalam kategori pelanggaran berat.

“Tim pemantau ( Parpol ) tidak boleh mengambil gambar atau mendokumentasikan data yang menjadi domain penyelenggara, apalagi mengambil gambar ( wajah) warga yang diverifikasi faktual saat tim verifikasi sedang melakukan verifikasi ataukah ada upaya intimidasi dari tim pemantau itu masuk pelanggaran berat, ” terang Maulana.

Baca juga :  Kak Utta Konsolidasikan Penanganan Bencana Bersama Tim Tagana Dinsos

Kemudian Maulana menjelaskan data yang di verifikasi faktual merupakan data jenis B.1 KWK yang sangat di jamin kerahasiaanya, sehingga batasan bagi tim pemantau (Parpol) yang tidak masuk dalam garis koordinasi sangatlah tidak berhak untuk melakukan perekaman, baik dalam bentuk dokumentasi lewat handphone dan sejenisnya termasuk melihat langsung dengan mata pandang tim pemantau (Parpol) itu sendiri, jelas Maulana.

Saat ditunjukkan salah satu foto dimana dalam foto tersebut ada tim pemantau (Parpol) yang sedang tersorot kamera sedang melihat langsung data B.1 KWK yang sedang di verifikasi , Maulana mengatakan, hal seperti dalam foto tersebut Maulana mengungkapkan aktifitas saksi Parpol tersebut sudah terang telah melakukan pelanggaran.

Tim Pemantau dari Parpol ( Baju merah)

“Kalau aktifitas tim pemantau seperti di foto ( baju warna merah) itu masuk dalam kategori pelanggaran berat, pasalnya aktifitasnya menunjukkan sudah masuk ke dalam kawasan yang bukan lagi menjadi fungsinya sebagai pemantau, tetapi mencoba mengetahui data B.1KWK yang dijaga kerahasiaanya, apalagi masih dalam proses verifikasi faktual, ” Kata Maulana.

Melihat kondisi lapangan dengan simpan siurnya batasan bagi tim pemantau ( Parpol ) melalui dokumentasi yang masuk kepihaknya ditambah dengan laporan yang masuk, pihak Panwas dalam waktu dekat ini akan mengeluarkan surat edaran soal batasan – batasan tim pemantau (saksi parpol) dalam proses verifikasi faktual data B.1 KWK dukungan DIAmi. (ron)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top