METROTIMUR – Setelah tarik ulur yang begitu lama, menyita perhatian dan membingungkan guru dan siswa, akhirnya Presiden Jokowi mengumumkan untuk tetap melanjutkan ujian nasional, Selasa (20/12/16).
Meskipun Saat Berkampanye lalu Presiden Jokowi berjanji menghapuskan ujian nasional, namun tampaknya pertimbangan dari mereka yang pro UN masih lebih kuat mempengaruhi Presiden dibanding memenuhi janjinya dulu.
Berbagai polemik pun bermunculan terkait kekuatan dan argumentasi yang mempengaruhi keputusan presiden tapi buat IGI, Itu tidak penting, kata Ketua IGI Pusat Ramli Rahim.
” Hal terpenting saat ini adalah Presiden Jokowi harus mampu melindungi guru. Guru harus dilindungi dari intimidasi, tekanan dan pemaksaan dari berbagai pihak untuk terlibat atau melakukan pembiaran dalam kecurangan pelaksaan ujian nasional “, Kata Ramli Rahim.
Lebih jauh lagi Ramli Rahim mengatakan, ” Presiden Jokowi harus mampu memastikan memberikan hukuman berat kepada siapapun baik gubernur, bupati, walikota,kabid, kasi, kepala UPTD, hingga nasional, sekolah yang meminta apalagi memaksa guru melakukan kecurangan dalam ujian nasional, Terang Ramli Rahim.
Kemudian, Presiden Jokowi harus memastikan untuk memberikan sanksi jelas kepada siapapun yang secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembiaran terhadap segala bentuk kecurangan ujian nasional
Presden Jokowi harus memastikan mendikbud membuat sistem Anti Curang dalam pelaksanaan ujian nasional. Sistem ini harus mampu memastikan guru terlindungi dari keterpaksaan terlibat dalam kecurangan.
Kelemahan terbesar ujian nasional selama ini adalah kecurangan sehingga hasilnya pun jika digunakan sebagai data untuk pemetaan pendidikan maka dipastikan kebijakan pendidikannya salah sasaran karena basis datanya tidak akuran dan penuh kecurangan, Ungkap Ramli Rahim.
Harapan selanjutnya adalah UNBK harus lebih diperluas agar mampu mengurangi kecurangan karena selama ini UNBK telah berhasil menekan kecurangan meskipun juga belum mampu 100 persen.
IGI Juga berharap agar sistem nilai Integritas yang dulu dijalankan Anies Baswedan tetap dilakukan namun harus jelas sanksi yang harus dijatuhkan bagi kabupaten/kota yang nilai Integritasnya rendah.
Jika ujian nasional telah jujur, IGI berharap kebijakan pemerintah betul-betul berbasis data pemetaan ini, Tambahnya. (*)
