banner-1

Hukrim

Usir Wartawan Diperhitungan Suara Pilkada Makassar, Puluhan Advokat Angkat Bicara

Habibi Masdin SH, MH

Makassar, metrotimur.com – Adanya dugaan berbagai pelanggaran soal manipulasi suara pada tahap rekapitulasi di tingkat Kecamatan oleh PPK yang dibiarkan oleh KPU Makassar, puluhan Advokat yang tergabung dalam Advokat Muda Pengawal Demokrasi, mengecam atas tindakan oknum atau kelompok pelarangan peliputan perolehan suara Pilkada Makassar 2018.

Adapun puluhan advokat muda yang tergabung dalam pengawal demokrasi Kota Makassar, diantaranya mantan ketua PBHI, Kontras dan advokat ACC.

Beberapa fakta telah terkuak di publik bagaimana suara rakyat ingin dihilangkan dan dipreteli untuk salah satu paslon, menjadi keprihatinan semua pihak terutama masyarakat Kota Makassar yang ingin melihat Demokrasi lebih baik serta untuk menyelamatkan demokrasi agar tidak dibajak oleh elit-elit yang tidak bertanggungjawab.

Menurut salah satu anggota Advokasi Muda Pengawal Demokrasi Makassar, Habibi Masdin SH, MH mengatakan, tahapan rekapitulasi yang dilakukan di tingkat Kecamatan oleh PPK, terjadi sangat tertutup dengan melakukan pembatasan akses masyarakat termasuk media untuk melakukan peliputan rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan.

Adanya pembatasan akses bagi para awak media, hal ini juga sangat bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

“Yang jadi pertanyaan kenapa ini hal tersebut berani dilakukan padahal PKPU Nomor 9 tahun 2018 sudah jelas mengatur, ini sama saja menelanjangi Demokrasi, ” tegas Habibi Masdin, SH, MH, ahad (1/7/18).

Habibi Masdin menjelaskan, bahwa sangat jelas menegaskan pada Pasal 8 ayat 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2018 bahwa Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing ,masyarakat dan instansi terkait”.

Baca juga :  ACC: Aparatur Hukum Harus Independen, Bukan Menjadi Alat Politik Kelompok Tertentu

“Jadi bukan dibatasi apalagi diusir keluar dari areal perhitungan, itu sangat bertentangan dengan PKPU Nomor 9 tahun 2018, dimana dalam pasal tersebut menjelaskan, jangankan warga lokal atau warga indonesia, warga asingpun diperbolehkan untuk memantau, ” tegas Habibi.

Selain itu, Wahidin Kamase berharap, tidak ada upaya pembatasan yang dilakukan oleh aparat keamanan, karena jika itu terjadi maka secara otomatis telah mencederai proses demokrasi di Kota Makassar. Dimana kita ketahui, Kepala Kepolisian RI telah mengantisipasi dengan Surat Telegram (ST) Nomor: STR/404/VI/OPS.1.3/2013, tertanggal 22 Juni 2018 yang ditujukan kepada masing-masing Kepolisian Daerah (Polda) yang pada intinya dalam melakukan pengamanan, aparat keamanan (kepolisian) harus profesional termasuk tidak melakukan pencatatan dan mendokumentasikan hasil penghitungan suara TIK, tutup Habibi Masdin.

Demikian pernyataan sikap sekaligus Press Release ini, atas perhatian diucapkan terima kasih.
Makassar, 1 Juli 2018.

ADVOKAT MUDA PENGAWAL DEMOKRASI KOTA MAKASSAR

1. Habibi Masdin, SH, MH
2. Safri Tunru, SH.
3. Samsumarlin, SH.
4. Ayyub, SH.
5. Muh. Sahban Munawir, SH. MH.
6. Ibrahim, SH.
7. Nasrum, SH.
8. Wahidin Kamase, SH. MH.
9. Farid Wajidi, SH. MH.
10. Kusmianto, SH. MH.
11. Ahmad, SH.
12. Hamka, SH.
13. Angga, SH.
14. Jamaluddin, SH.
15. Adzan Sulhaedir, SH.
16. Muh. Ichsan, SH.
17. Andi Tenri Sompa, SH.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top