banner-1

Hukrim

Video: Kejari Makassar Melakukan Pencocokan Siteplan dengan Fakta Fisik Fasum Fasos Manggala

Makassar, metrotimur.com – Tim penyelamat aset Kota Makassar melakukan investigasi lahan fasum fasos yang ada di Wilayah Kompleks Perumnas Antang Kecamatan Manggala.

Tim penyelamat aset Kota Makassar yang tergabung beberapa unsur didalamnya turun melakukan verifikasi data siteplan dengan fisik lapangan didua titik di Perumnas Antang. Adapun dari pihak Kejari dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Makassar, Andi Helmi Adam, sementara dari Pemkot Makassar dipimpin oleh Kepala Inspektorat Kota Makassar, Zainal Ibarahim.

Adapun aksi tim terpadu penyelamat aset difokuskan didua titik fasum fasos yang diduga telah terjadi alihfungsi dan salah satu titik yang menjadi temuan dari Tim Penyelamat aset, selain alihfungsi dengan berdirinya bangunan permanen milik pribadi, satu titik ditemukan adanya upaya sekelompok orang yang dengan sengaja ingin meguasai lahan fasum fasos tersebut dengan cara memagari kawat duri.

Dari keterangan pihak PT. Perum Perumnas yang diwakil oleh Kepala Unit PT. PP Antang, Ibrahim Tola, kepada pihak Kejari Makassar, bahwa seluruh lahan yang masuk di zona kepemilikan PT. Perum Perumnas memiliki alas Hak Penggunaan Lahan (HPL).

“Alas haknya semuanya HPL, termasuk lahan yang dipagari kawat duri oleh oknum yang mengaku sebagai pemilik , ” Kata Ibrahin Tola, kepada Kasi Pidsus Intel Kejari Makassar, Andi Helmi Adam, SH, Jum’at pagi (28/9/18).

Selanjutnya tim penyelamat aset bersama pihak PT.Perum Perumnas melakukan koordianasi dengan mencocokkan siteplan awal yang telah diserahkan oleh PT.Perum Perumnas pada tahun 1988 kepada Pemkot Makassar.

Berikut Video:

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (“PP 40/1996”), tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan (“HGB”) adalah, tanah negara, tanah hak pengelolaan, tanah hak milik.

Baca juga :  Mendapat Pesan Singkat, Warga Manggala Tewas Didalam Sumur

Kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (“Permenag 9/1999”), dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah hak pengelolaan (“HPL”), maka harus terlebih dahulu terdapat penunjukan berupa perjanjian penggunaan tanah dari pemegang HPL. (Ri).

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top