Makassar

Wali Kota Danny: Jelang Pilpres RT/RW Harus Jadi Pemersatu

MAKASSAR, METROTIMUR.COM – Jelang Pilpres dan Pilcaleg 17 April mendatang. Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar tengah aktif melakukan bimbingan teknis terhadap RT/RW se-Kota Makassar.

“Karena kita adalah bagian dari pemerintah, sekiranya seluruh RT/RW berperan aktif dalam menjaga kerukunan di tengah-tengah masyarakat apalagi menghadapi musim pemilu saat ini. Seluruh perangkat pemerintah termasuk RT/RW harus merukunkan dan mempersatukan warganya,” tegas Andi Rahmat, Kabag BPM Kota Makassar, Jumat (29/3/2019)

Menurutnya, bebagai dinamika terjadi di tengah-tengah masyarakat. Termasuk menangkal derasnya kabar hoax, sehingga BPM bekerja lebih getol untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi mendukung dan mensukseskan hajatan demokrasi 5 tahunan ini.

Termasuk BPM mengimbau bagaimana menjaga komunikasi, kordinasi, dan silaturahmi agar tetap kompak dan solid di lingkungan masing-masing.

Tidak terkotak-kotak dan mudah terpancing dengan hal-hal diluar dari tufoksi serta tanggungjawab RT/RW sebagai pelayan dan tokoh masyarakat.

“Jangan sampai teman-teman yang sudah dianggap sebagai tokoh panutan justru mereka yang memecah belah warganya, Ini yang kami tidak inginkan. Intinya, marilah kita memberikan kinerja yang maksimal agar warga nyaman rukun dan damai,” terangnya.

Andi Rahmat tak lupa mengingatkan, RT/RW memperkuat sinergitas, aktif mengawal program pemerintah kota, termasuk 9 Indikator kinerja dan pelayanan.

“Jadi, saya mengimbau kepada RT/RW untuk memperkuat sinergitas, utamanya kepada lurah dan camat setempat, karena lurah dan camat yang memiliki kewenangan terkait penilaian 9 indikator penilian itu,” kuncinya.

Sementara, salah RT di Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan Wajo, Andi Pawellangi, mengatakan, sesama perangkat pemerintah tidak elok saling mengumbar rahasia di depan umum.

“Kalalu insentifnya rendah, dan lambat dibayarkan yang disalahkan pemerintah, apalagi mengaitkan dengan pilihan politik. Sekarang lebih baik intropeksi kinerja. Kalau merasa sudah maksimal yah barulah bicara soal insentif itu,” ujarnya (*)

Baca juga :  FSP BUMN Strategis Tuding Menkominfo Buang Badan Buat Regulasi Telekomunikasi
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top