by
Kategori: Kriminal
-
Selain fee 30 persen, Kuat Dugaan Camat Palsukan Dokumen, Berikut Temuan Ahli..!
Makassar, metrotimur.com – Keputusan Walikota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto yang menonaktifkan seluruh camatnya dinilai tepat. Agar para camat yang terperiksa lebih fokus dalam menghadapi pemeriksaan terkait pemotongan anggaran 30 % di kecamatan Ahli Keuangan Nasional dan Daerah, Bastian Lubis menyampaikan, camat yang mengakui dan membuat pernyataan telah terjadi pemotongan anggaran dapat dijerat pidana terkait pemalsuan…
-
Kasus Fee 30 Persen, Empat Anggota Dewan Mangkir Dari Panggilan Polda
Makassar, metrotimur.com – Empat anggota DPRD Makassar yang tetap mangkir pada panggilan pemeriksaan pertama kasus dugaan korupsi potongan anggaran dana 30% sosialisasi penyuluhan lingkup SKPD dan kecamatan, akan mendapatkan surat panggilan kedua dari Subdit III Tipikor Polda Sulsel. Surat panggilan kedua itu akan disertai surat perintah membawa jika mereka kembali tak hadir. “Semua akan diperiksa…
by
-
Begal DP Dengan Interpelasi, KOPEL: Dewan Makassar Terkesan Membela Tindakan Korupsi
Makassar, metrotimur.com – Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sul – sel menilai upaya interpelasi legislator Makassar pendukung Appi – Cicu terhadap kebijakan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, yang menonaktifkan 15 Camat akan berdampak respon negatif dari Publik. “Saya kira anggota dewan perlu meninjau ulang kembali langkah (interpelasi) tersebut. Ketika dipaksakan, publik akan semakin pesimis jika persolan…
by
-
Fee 30 persen, Penggiat Anti Korupsi Ungkap Ulah Oknum Anggota Dewan Makassar
Makassar, metrotimur.com – Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (DPN GNPK), Ir. H. Ramzah Tabraman, SH mendukung penuh Polda Sulsel untuk mengungkap fee 30 persen dari camat lingkup Pemkot Makassar kepada sejumlah anggota Dewan Makassar. Adanya rumor terkait fee 30 persen anggaran sosialisasi dari sejumlah Camat di Pemkot Makassar, yang diduga mengalir ke sejumlah…
by
-
Legislator Makassar Tak Kooperatif, NGO: Polda Harus Beri Kepastian Hukum
Makassar, metrotimur.com – Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi, Djusman AR, meminta kepada pihak Polda Sulsel untuk sesegera mungkin menindak lanjuti pemeriksaan para anggota dewan yang diduga terlibat dalam aliran fee 30 persen dari Camat lingkup Pemerintah Kota Makassar. “Polda Sulsel segera beri kepastian hukum, siapa yang hanya sebagai saksi, siapa yang memang layak…
by
