Makassar, metrotimur.com – Mantan anggota Banggar DPRD Makassar, Nasran Mone, turut prihatin atas maraknya kasus hukum yang menimpa sejumlah ASN di Pemerintah Kota Makassar saat ini.
Nasran mengaku mendukung penuh penegakan hukum di Kota Makassar, namun ia berharap pihak penegak hukum dalam hal ini Polda Sulsel menjaga netralitas, profesional dan tidak tebang pilih dalam mengungkap kasus yang disinyalir merugikan negara.
Olehnya, mantan legislator Golkar tiga periode tersebut memandang kepolisian seyogianya melakukan penyelidikan di kalangan legislatif bilamana ada unsur kerugian negara yang disangkakan pada pihak eksekutif.
“Polisi paling tidak meminta keterangan kepada anggota dewan di badan anggaran, sejauh mana fungsi Bugeting, Kontroling dan Monitoring yang merela jalankan selama ini, itu kan tufoksi yang melekat,” ungkap Cakmon sapaan akrab Nasran Mone, Senin (29/1/18)
Menurutnya, eksekutif dan legislatif merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, antara lembaga perwakilan rakyat dan sektor kerja perangkat daerah merupakan mitra yang terkait untuk menjalankan roda pemerintahan.
“Perlu diingat dan dipahami bahwa DPRD yang mengesahkan semua anggaran dan DPRD juga yang mengevaluasi belanja program SKPD, sehingga saya berharap polisi juga mengusut sampai ke anggota DPRD, karena ini menyangkut nama baik DPRD juga,” tandasnya.
Nasran menambahkan, tidak cukup sebulan pemeriksaan maraton oleh kepolisian terhadap pejabat pemkot menetapkan telah menetapkan 7 tersangka.
Diantaranya, bekas Kepala Dinas UMKM Kota Makassar, Gani Sirman, terhadap kasus sanggar lorong dan penghijauan kota lewat ketapang kencana, kemudian Kepala BPKA, Erwin Syafruddin Hayya, yang dijerat kasus ATK dan makan minum pejabat.
“Ini kan momentum pilkada, agar tidak menimbulkan opini yang bias di tengah-tengah masyarakat, dan ada kandidat tertentu yang bisa dirugikan maka semua yang terkait harus diperiksa termasuk anggota dewan itu juga,” terangnya. (*)
Tinggalkan Balasan