Makassar, metrotimur.com – Konstalasi politik makin panas sejak tahapan Pilkada 2018 dimulai. Menyikapai persoalan money politik atau strategi politik uang, masyarakat dihimbau agar melawan hal tersebut karena itu menciderai demokrasi.
Tokoh masyarakat Manggala, Suparman mengatakan, politik uang bisa menjadi racun bila ada kandidat yang melakukannya untuk maraup dukungan dari masyarakat. Olehnya, sebagai warga yang baik kiranya menolak politik uang tersebut demi menjaga martabat bangsa dan harga diri.
“Politik uang ini harus kita waspadai bersama-sama, kita harus lawan dan jangan kita mau dibeli dengan uang atau sembako, politik uang akan jadi racun bagi kita kalau diterima. lihat kandidat yang terbukti kinerjanya seperti Pa Danny Pomanto calon walikota Makassar ini, “kata Suparman yang juga Ketua Komunitas Mesa Kada Makassar, Selasa, (20/3/2018).
Olehnya, selaku komunitas yang mendukung DIAmi, ia akan membantu tim DIAmi untuk mensosialisasikan tentang bahaya politik uang di masyarakat, utamanya di moment Pilkada serentak ini.
” Kami akan bantu sosialisasi, kalau money politik itu bahaya, karena yang menerima dan memberi akan kena hukuman,”jelasnya.
Terkait dengan dukungan kepada Danny Pomanto-Indira Mulyasari Pramastuti ( DIAmi), ia mengaku semakin optimis dengan kemenangan sang petahana. Pasalnya, beberapa lembaga survei menempatkan DIAmi diatas kertas dari lawannya Appi-Cicu.
” Sejak keluar surveinya kemarin diangka 71,8 % kami semakin optimis melihat DIAmi menang di Pilkada, “jelasnya.
Apalagi, lanjut dia, bahwa petahana Danny Pomanto sudah terbukti kinerja dan programnya menyentuk semua lapisan masyarakat.
Sementara Pakar Politik Unhas, Sukri Tamma, mengatakan bahwa pada dasarnya terdapat beberapa masalah yang dapat menganggu sistem demokrasi, jika money politik menjadi sesuatu yang mewarnai pilkada.
“Pada dasarnya money politik adalah upaya kandidat untuk “membeli” suara atau dukungan pemilih…nah metode mendapatkan suara seperti ini sebenarnya sangat mungkin menjadikan dukungan pemilih pada kandidat tidak diletakkan pada kepantasan kandidat menjadi pemimpin, baik berdasarkan track record maupun kapabilitasnya, tapi melainkan hanya pada sejumlah uang saja.”katanya.
Lebih lanjut, dia mengaku, jika politik uang dilakukan, dengan demikian maka terjadi proses transaksi antara kandidat dan pemilih yang hanya dilandasi oleh kepentingan sesaat terutama bagi pemilih itu sendiri.
Olehnya dalam situasi seperti ini pemilih cenderung tidak betul-betul menilai dan menelaah kandidat, namun hanya melihat jumlah “bayaran” pada suara mereka. Kondisi ini sangat berpotensi memunculkan pemenang pilkada yang tidak berintegritas dan tidak.mampu menjadi pemimpin yang baik.
Selain itu, money politik juga dapat dilihat sebagai indikasi tidak cukup pede nya kandidat untuk bertarung mengadu program dan visi misinya.
“Jika ini terjadi maka pilkada kita dapat dikatakan gagal.menjadi sarana pendidikan politik yg benar bagi rakyat..sekaligus gagal.menjadi event demokratis dalam.mewujudkan kedaulatan rakyat yang esensial…bahkan legitimasi yang didapatkan pemenang pilkada yang didapatkan melalu money politik pada dasarnya sangat lemah secara substansial.meski secara formil itu sah.” pungkasnya.(Sqd02)
Tinggalkan Balasan