JAKARTA, METROTIMUR.COM – Jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta sampai saat ini masih belum terisi. Panitia khusus atau pansus tata tertib pemilihan wakil Gubernur meminta masyarakat Jakarta bersabar menunggu penetapan wakil Gubernur baru, sabtu (10/8/19).
Sejumlah pihak menilai kekosongan kursi wagub DKI Jakarta berdampak kepada performa Gubernur Anis Baswedan yang tidak berkonsentrasi penuh dalam menjalankan tugasnya sebagai Gubernur. Mengapa sampai saat ini kursi Wagub masih kosong, Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, menurutnya dengan posisi kekosongan kursi Wagub DKI Jakarta, sangat sederhana melihatnya, dimana para anggota DPRD DKI Jakarta telah mengedapankan kepentingan politiknya daripada kepentingan rakyat DKI Jakarta.
“Sangat sederhana melihat dengan kekosongan itu, ini akibat teman – teman di DPRD DKI Jakarta lebih memikirkan kepentingan politiknya daripada kepentingan rakyat jakarta yang berdaulat, ” kata Emrus Sihombing di Jakarta, sabtu (10/8/19).
Dapat dilihat kata Emrus, bahwa pelayanan publik suatu keinginan dari seluruh keinginan dari seluruh rakyat DKIJakarta, tidak terlayani dengan baik.
“Kita lihat sudah hampir satu tahun kondisi ini, kita tidak punya wakil Gubernur, karena memang di DPRD masih terjadi saling tarik menarik kepentingan politik. Oleh karena itu para aktor politik yang merupakan suatu pengendali DPRD itu, saya pikir yang bertanggung jawab, karena bagaimanapun rakyat Jakarta memilih pasangan Anis Baswedan dan Sandiaga Uno, tetapi sampai saat ini tidak ada pengganti Sandiaga Uno setelah ia bertarung sebagai Calon Wakil Presiden kemarin, ” ungkap Emrus.
Terkait siapa yang bertanggung jawab, Emrus mengatakan, bahwa para aktor – aktor politik yang ada di DPRD DKI Jakarta yang bertanggung jawab kepada rakyat DKI Jakarta.
“Dewan DKI Jakarta harus bertanggung jawab, karena sikap aktor politik ini sangat mengecewakan rakyat Jakarta. Saya sampaikan kepada teman – teman DPRD, jangan lupa, bahwa yang berdaulat itu adalah rakyat Jakarta, bukan DPRD. Jadi harus bertanggung jawab atas keterlambatan pengisian kekosongan wagub DKI Jakarta, ” kata Emrus.
Emrus kemudian berpendapat, bahwa sebenarnya konstalasi tersebut bisa diselesaikan dengan dengan tempo satu bulan, “Ini kan sudah satu tahun, memang kita perlu bersabar, tetapi ini sudah masuk satu tahun, pertanyaannya, apakah masih layak kata bersabar yang ditawarkan oleh DPRD DKI Jakarta, karena konstalasi tarik ulur kepentingan politik di DPRD DKI Jakarta, sudah menggangu pelayanan publik jakarta, ” jelasnya. (Ron).
Tinggalkan Balasan