MAKASSAR, METROTOMUR.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kembali mengapresiasi kinerja tim aset pemkot Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar, sekaligus mempertanyakan komitmen Pemkot Makassar aset bersoal yang pernah ditinjau olek Korsupgah KPK RI, senin (19/8/19).
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI, Aldiansyah Malik Nasution, rabu (14/8/19) saat memberikan sambutan pada kegiatan sosialisasi kepatutan wajib pajak daerah, yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, di Hotel Singasana Makassar.
Diketahui, Aldiansya Malik Nasution kali kedua memberikan apresiasi kepada tim aset kota Makassar, menurut Choki sapaan akrabnya, komitmen tim aset dan Kejari Makassar adalah sebuah kolaborasi APIP yang telah membuktikan konsistensinya dalam hal penyelamatan aset dan pemulihan aset.
“Saya wajib kembali menyampaikan apresiasi kami kepada Tim Aset dan Datun Kejari Makassar, sebuah komitmen yang terwujud menjadi realisasi penyelamatan aset di Makassar, nilainya cukup fantastis, bukan miliaran lho, tapi trilunan, ini luar biasa, ” kata Choki, dalam sambutannya pada giat sosialisasi wahij pajak Daerah kota Makassar, di Hotel Singasana, rabu (14/8/19).
Hanya saja kata Choki, terlepas dari keberhasilan itu, untuk menambah speed selain Sumber Daya Manusianya (SDM), tentu Kepala Daerah juga harus memikirkan anggaranya. Di tempat yang sama, Choki juga langsung mempertanyakan kepada Pj Wali Kota Iqbal Suhaeb dan Kepala Inspektorat Makassar, Zainal Ibrahim.
“Pak inspektur bagaimana anggarannya, harus jelas dong.Jadi progres ini tidak boleh mundur, harus ditambah speednya, caranya Pj Wali Kota Makassar harus menambah angka anggarangnya dong untuk tim aset, dan itu sudah kita dorong, ” terang Choki, rabu (14/8/19).
Menjawab pertanyaan Korsupgah KPK RI, Kepala Inspektorat, Zainal Ibrahim, menyampaikan, bahwa dari 20 milliar anggaran tahun 2018 yang digunakan, tahun 2019 ada penambahan anggaran sebesar Rp. 9 milliar.
“Alhamdulillah, dari 20 milliar, tahun ini sudah 29 milliar, jadi ada tambahan 9 milliar, demikian kami sampaikan, ” jawab Zainal Ibrahim.
“Oh begitu yah, terima kasih dong sama KPK. Iya harus ditambah, tidak main – main nilai aset yang diselamatkan, itu triliunan. Pak Pj harus pastikan penambahan anggara itu, ” kata Choki.
Kemudian dari Jakarta, Choki menyampaikan, pihaknya terus memonitoring seluruh aset di Kota Makassar, termasuk yang sudah mendapat rekomendasi Surat Kuasa Khusus (SKK) yang sudah dikeluarkan oleh Pemkot Makassar kepada Kejari Makassar, termasuk memonitoring progresnya. Kemudian, pihaknya juga akan melihat sejauh mana progres rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemkot Makassar, aset yang bersoal yang pernah di tinjau KPK.
“Jadi kita juga minta updated data, lahan yang pernah kita tinjau kemarin, apakah sudah diakomodir lewat SKK ke Kejaksaan, ini perlu klarifikasi nantinya dari Pj Wali Kota, kita tidak ingin ada tebang pilih, soal aset tanggung jawab bersama, jadi soal penyelamatan jangan pilah pilih, ” kata Choki, jakarta, senin (19/8/19).
Adapun fasum fasos dan Aset Pemkot Makassar yang pernah ditinjau, rabu (1/4/19), oleh KPK bersama Tim Aset dan Kejari Makassar, dan dampingi langsung saat itu oleh mantan Wali Kota Makassar periode 2014 – 2019, diantaranya;
1. Lahan Terminal Daya
2. Lahan Terminal Toddopuli
3. Lahan Jalan RS Faisal
4. Lahan Pergudangan Kargo
5. Lahan Ruko CCR
6. Lahan PT. GMTD
“Kami juga bertanya – tanya mana progres dari yang kita tinjau tempo hari, kenapa tidak ada laporannya, berapa yang masuk SKK berapa yang tidak, intinya yang kita tinjau itu bersoal jadi harus masuk SKK. Hati – hati lho..!, ” kata Choki, di Jakarta, senin (19/8/19).
Choki menegaskan, harus seperti upaya pada lahan PT. GMTD, kita kejar dan dapat, itu kan triliunan nilainya, tinggal nunggu bagaimana dengan fasosnya, kapan diserahkan lagi ke pemkot Makassar, harus time line jelas dan apduted data.
“Jadi kita tagih klarifikasi dari pemkot Makassar soal lahan yang pernah kita tinjau, intinya harus menyeluruh dan transparansi, tidak boleh main – main, ada 6 titik itu, seperti lahan terminal – terminal itu, sekarang bagaimana progresnya, harus jelas yah, ” tegas Choki.
“Oke, saya titip pertanyaan yah sama Pemkot Makassar yang lahan terminal Daya, Lahan Terminal Toddopuli, Lahan di Jalan RS Faisal, lahan Pergudangan Kargo, lahan Cafe CCR kan aset negara, ada persoalan di situ kan, pertanyaanya, kenapa dalam SKK 29 Wali Kota Makassar itu tidak masuk Lahan Terminal Daya sama Cafe CCR itu dalam SKK, ada apa..?, kemudian apa progresnya 6 titik yang pernah kita tinjau kemarin itu, kita mau time line dan updated data yah, transparansi dong, ” kunci Choki. (Ron).
Tinggalkan Balasan