Makassar, metrotimur.com – Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Ir. Fathur Rahim menerima Kunjungan Balai Litbang Perumahan Kementerian PU – PR di Kantor DPKP Kota Makassar, Jalan Sultan Alauddin, Senin (13/03/17).
Kunjungan Balai Litbang Kementerian PU – PR dalam rangka bekerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, untuk mendesain rumah susun berdasarkan ke arifan lokal.
Hal tersebut di sampaikan oleh Kepala Balai Litbang Perumahan Wilayah III Kementerian PU – PR Makassar, Yusniawati mengatakan, ” kunjungan kami dari Balai Litbang dalam rangka untuk mengajak Pemkot Makassar sekaligus meminta dukungan untuk penerapan desain kami, Kata Yusniawati.
Oleh karena itu, Yusniati berharap Pemkot Makassar bisa bekerja sama untuk merealisasikan program ini, sehingga rumah susun yang kita bangun nantinya di Makassar sesuai dengan budaya kota Makassar. Karena merupakan star awal untuk desain Rumah susun, maka Kota Makassar meberko kakumuh Indonesia, terang Yusniwati.
” kami berharap Pemkot Makassar mendukung dan ikut membantu khususnya dalam menyiapkan lahan”, Kat Yusniawati.
Berhubung kewenangan Litbang sendiri domainnya adalah penelitian, selanjutnya untuk pada penerapan tingkat lanjutnya sendiri akan di laksanakan oleh Dirjend Penyediaan Perumahan. Jadi sifatnya kami selalu berkoordinasi Dirjend Penyediaan Perumahan.
Sementara itu Kepala DPKP Makassar, Ir. Fathur Rahim mengungkapkan, ” kita tentu mengapresiasi apa yang menjadi keinginan Kementrian PU – PR untuk ikut berpartipasi dalam mengurangi angka Backlog perumahan di Kota Makassar.
” apa yang menjadi keinginan Kementrian PU – PR sangat sejalan dengan konsep tata kelola kota khususnya tata kelola kawasan kumuh yang akan kami lakukan di Dinas Perumahan, mengenai lahan tentu kita akan sampaikan ke Walikota Makassar, untuk mengajak para stakholder terkait khususnya Lurah dan Camat untuk dapat bekerja sama dalam pengadaan lahan Fasum yang ada di wilayah masing – masing “, Kata Fathur, Rahim.
Fathur Rahim menambahkan, ” berbagai upaya kami di DPKP untuk terus berkoordinasi dengan pihak pusat mengenai Slum Area, termasuk anggara APBN, demiikian juga kami juga berharap APBD bisa mengcover penganggarannya untuk Slum Area maupun Rumah susun, Tambahnya.(ron)
Tinggalkan Balasan