MAKASSAR, METROTIMUR.COM – Lambannya penanganan kasus aset di Kota Makassar diakibatkan lemahnya pengawasan dan sistem inventarisasi yang dilakukan pemerintah Kota Makassar, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar dorong Wali Kota Makassar, Danny Pomanto untuk segera membentuk tim independen.
Sebanyak 491 titik fasum fasum yang menjadi temuan BPK pada tahun 2016 yang sampai saat ini belum menemukan titik terang, ada yang beralihfungsi menjadi kepemilikan pribadi, ada yang diserobot, bahkan sejumlah pengembang belum juga menyerahkan kewajibannya kepada Pemeritah.
Direktur Ekesekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar, mengatakan, carut marut yang berujung ketidak jelasan proses dan hasilnya, itu diakibatkan simpam siurnya data yang menjadi kendala untuk melakukan eksekusi, apakah itu eksekusi dalan bentuk hukum pidana maupun perdata, penggiat Hak Asasi Manusia ini menilai, eksekusi penyelamatan aset tidak berjalan normal.
“Bagaimana bisa aset negara itu bisa aman , jika data saja carut marut, misalnya siteplan ataupun alas hak kepemilikan, persoalan ini memang butuh keberanian untuk mengungkap apa yang menjadi penyumbat dalam mengembalikan atau menyelamatkan hak publik tersebut, ” kata Haris Azhar, Jakarta, senin (4/3/19).
Belum lagi ada oknum pejabat, entah itu dari pihak eksekutif maupun legislatif yang coba bersembunyi bahkan terkesan sangat tertutup, kesan tertutupnya salah satunya adalah tidak adanya transparansi oleh Dinas – dinas terkait.
“Saya beberapa kali ke Makassar, ketemu teman disana, jadi pernah kami temukan data fasum fasos yang carut marut di Makassar, beberapa ada yang beralihfungsi semisal jalur hijau berubah jadi Ruko, taman berubah jadi milik pribadi dan banyak lagi, bahkan lahan sekolah pun itu dipersoalkan kepemilikannya, itu jelas terlihat didepan mata, tetapi sepertinya pemkot dan DPR nya pada tutup mata semua, tidak ada yang berani ungkap faktanya, ” ungkap Haris Azhar.
Padahal fasum fasos itu adalah milik publik yang bertanggung jawab untuk keamananya adalah Negara, Nah, KPK kami apresiasi jika mendesak pemerintah Kota Makassar untuk segera menuntaskan carut marut itu, tetapi kembali lagi sejauh mana Pemkot Makassar akan berani melakukan itu.
“Nah kalau berani, kita dorong Pemkot Makassar untuk segera membuat tim independen, tujuannya biar efektif, semua diawasi dan dikontrol, baik eksekutifnya, legislatifnya termasuk para penyerobotnya, intinya Wali Kota Makassar harus berani mengambil sikap. Termasuk evaluasi kinerja tim penyelamat aset yang sudah dibentuk, apa hasil kerjanya, kan mereka juga pakai anggaran negara, ” kata Haris Azhar.
Jika diamati kasusnya, tersumbatnya percepatan penyelamatan aset tersebut, menurut Haris Azhar, karena adanya oknum pejabat eksekutif maupun legislatif diduga bermain didalamnya, “Faktanya, tidak akan mungkin akan berdiri bangunan diatas lahan fasum fasos itu tanpa keterlibatan pejabat pemerintah itu sendiri entah eksekutif ataupun dari legislatif, para pengusaha kantongi IMB pastinya, disitu jelas kongkalikong yang dilakukan, ” kunci Haris Azhar.
Diketahui, Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengintruksikan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melakukan pendataan dan verifikasi aset milik pemerintah. Adapun aset tersebut seperti kendaraan dinas (randis) hingga lahan fasum fasos yang diserobot. (Ri).
Tinggalkan Balasan