Tag: Fee 30 persen

  • Tim Hukum: Kooperatif, Wali Kota Danny Hadir sebagai Saksi Di Polda Sulsel

    Tim Hukum: Kooperatif, Wali Kota Danny Hadir sebagai Saksi Di Polda Sulsel

    Makassar, metroimur.com – Penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel kembali melakukan pemeriksaan terhadap Wali Kota Makassar, Ir Ramdhan Pomanto. Mengawali hari kerja usai lebaran, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan (Danny) Pomanto memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kamis (21/6/2018) pagi tadi. Danny didampingi tujuh pengacara hadir di Gedung Mapolda Sulsel sekira pukul 09.00 Wita. Pemanggilan orang…

  • Sidang Kode Etik Menanti, Ahli Keuangan: Camat Berpotensi Dijerat Pasal Pemalsuan Dokumen

    Sidang Kode Etik Menanti, Ahli Keuangan: Camat Berpotensi Dijerat Pasal Pemalsuan Dokumen

    Makassar, metrotimur.com – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono mengatakan, penonaktifan camat adalah kewenangan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto. Alasannya, demi menjaga stabilitas pemerintahan di Makassar. “Ini adalah diskresi,” kata Soni kepada wartawan di Baruga Karaeng Patingalloang Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin 11 Juni 2018. Menurut Soni, rekomendasi sementara tim yang dibentuk Pemprov Sulsel,…

  • Selain fee 30 persen, Kuat Dugaan Camat Palsukan Dokumen, Berikut Temuan Ahli..!

    Selain fee 30 persen, Kuat Dugaan Camat Palsukan Dokumen, Berikut Temuan Ahli..!

    Makassar, metrotimur.com – Keputusan Walikota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto yang menonaktifkan seluruh camatnya dinilai tepat. Agar para camat yang terperiksa lebih fokus dalam menghadapi pemeriksaan terkait pemotongan anggaran 30 % di kecamatan Ahli Keuangan Nasional dan Daerah, Bastian Lubis menyampaikan, camat yang mengakui dan membuat pernyataan telah terjadi pemotongan anggaran dapat dijerat pidana terkait pemalsuan…

  • Kasus Fee 30 Persen, Empat Anggota Dewan Mangkir Dari Panggilan Polda

    Kasus Fee 30 Persen, Empat Anggota Dewan Mangkir Dari Panggilan Polda

    Makassar, metrotimur.com – Empat anggota DPRD Makassar yang tetap mangkir pada panggilan pemeriksaan pertama kasus dugaan korupsi potongan anggaran dana 30% sosialisasi penyuluhan lingkup SKPD dan kecamatan, akan mendapatkan surat panggilan kedua dari Subdit III Tipikor Polda Sulsel. Surat panggilan kedua itu akan disertai surat perintah membawa jika mereka kembali tak hadir. “Semua akan diperiksa…

  • Begal DP Dengan Interpelasi, KOPEL: Dewan Makassar Terkesan Membela Tindakan Korupsi

    Begal DP Dengan Interpelasi, KOPEL: Dewan Makassar Terkesan Membela Tindakan Korupsi

    Makassar, metrotimur.com  – Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sul – sel menilai upaya interpelasi legislator Makassar pendukung Appi – Cicu terhadap kebijakan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, yang menonaktifkan 15 Camat akan berdampak respon negatif dari Publik. “Saya kira anggota dewan perlu meninjau ulang kembali langkah (interpelasi) tersebut. Ketika dipaksakan, publik akan semakin pesimis jika persolan…