by
Tag: Perwali
-
PSBB Jilid II Berakhir, PJ Wali Kota Terbitkan Perwali
MAKASSAR, METROTIMUR.COM – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid dua di Kota Makassar resmi berakhir. Namun, tak sampai disitu, Penjabat Wali Kota Makassar, Prof. Yusran memiliki satu cara untuk tetap mengusahakan bagaimana rantai Covid 19 terputus. Dengan cara, menerbitkan Perwali Pasca PSBB yang didalamnya akan mengatur bagaimana protokol kesehatan masyarakat saat tak ada lagi larangan…
-
Dishub Segel Kendaraan di Areal Larangan Parkir, Pemilik Kendaraan: Itu Salah Jukir
MAKASSAR, METROTIMUR.COM – Sikap tegas Dishub Kota Makassar tentang penegakan Perwali No. 64 tahun 2011 tentang larangan parjir diatas bahu jalan dan badan jalan. mendapat protes dari sejumlah pengendara yang terkena penertiban penyegalan terhadap kendaraannya. Dari keterangan Kadishub, bahwa penertiban (segel) kendaraan yang parkir diatas bahu jalan dan badan jalan adalah sebagai bentuk penegakan Perwali…
by
-
Kali Pertama, Makassar Miliki Perwali CCTV
Makassar,metrotimur.com – Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto kembali melakukan gebrakan di bidang pemerintahan dengan menggelar uji publik draf rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) Makassar tentang Kewajiban Penyediaan dan Pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) pada Bangunan Gedung disingkat Perwali CCTV di Ruang Sidang Perwali, Balaikota, Senin, 27 Maret 2017. Hadir sebagai nara sumber Wali…
by
-
BPM Selenggarakan Rakor Revisi Perwali 72
METROTIMUR – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar melakukan Rapat Koordinasi terkait tindak lanjut dari hasil uji publik Perwali No. 72 tahun 2016. Uji publik Perwali yang di selenggarakan oleh Walikota Makassar di ruang Sipakalebbi, selasa (17/01/17) Gedung Balai Kota Makassar, berdasarkan hasil uji publik secara demokrasi, WaliKota Makassar akan melakukan revisi beberapa point di…
by
-
Rahman Pina, Jangan Batasi Hak Demokrasi
METROTIMUR – Salah satu anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Golkar, Rahman pina hadir dalam uji publik Perwali No 72 tahun 2016 ,pemilihan RT/RW seharusnya tidak membatasi hak warga Negara termasuk partai politik. Hal tersebut di sampaikan pada uji publik Perwali No. 72 tahun 2016 ,yang di selenggarakan di ruang pola gedung Balaikota, Selasa, Makassar…
by
