Makassar – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar turut serta dalam kegiatan Forum Literasi Politik, Hukum, dan Keamanan Digital (Firtual) yang diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Acara bertema “Integritas Untuk Negeri: Bersama SPI Kita Lawan Korupsi” berlangsung di Four Points By Sheraton Makassar pada Kamis (27/6/2024).
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Bapenda Makassar dan Kepala Bidang Koordinasi, Pengawasan, dan Perencanaan. Forum ini menjadi platform penting bagi berbagai instansi pemerintah dan aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan pemahaman mengenai Survei Penilaian Integritas (SPI) dan upaya pencegahan korupsi.
Analis Pemberantasan Korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Timotius Hendrik Harahap, menyampaikan bahwa SPI adalah alat ukur yang digunakan oleh KPK untuk memetakan tingkat risiko korupsi di pemerintahan daerah. Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya integritas dalam setiap aspek pelayanan publik. “Integritas adalah fondasi bagi semua pegawai pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Dengan menerapkan SPI, kita dapat mengidentifikasi dan mengurangi potensi korupsi,” ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh inspektorat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari seluruh Indonesia, termasuk Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, yang hadir sebagai narasumber. Dalam sambutannya, Danny Pomanto menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. “Kita harus bersinergi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Setiap individu memiliki peran penting dalam mencegah korupsi,” tuturnya.
Forum ini diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, dengan tujuan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan diseminasi informasi tentang SPI 2024. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman ASN di lingkungan Pemprov Sulsel dan kabupaten/kota se-Sulsel mengenai penerapan SPI dalam konteks pemerintahan yang bersih.
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dan ASN dapat memahami dan menerapkan SPI guna mencegah praktik korupsi. Timotius Hendrik juga mengungkapkan bahwa SPI Pemkot Makassar menunjukkan progres yang positif, meningkat sebesar 6,8 persen menjadi 73,15 persen dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK pada tahun 2023. “Ini adalah langkah yang baik, dan kami berharap Pemkot Makassar dapat mempertahankan serta meningkatkan angka tersebut ke depannya,” jelasnya.
Sebagai penutup, kegiatan ini menciptakan kesempatan untuk diskusi antara peserta, di mana mereka dapat berbagi pengalaman dan strategi dalam menerapkan SPI di masing-masing daerah. Dengan semangat untuk melawan korupsi dan membangun pemerintahan yang lebih baik, forum ini menjadi titik awal bagi langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh seluruh instansi pemerintah dalam memperkuat integritas dan transparansi di lingkungan pemerintah daerah.
Bapenda Makassar berkomitmen untuk terus mendukung upaya-upaya ini dan memastikan bahwa setiap pegawai memahami pentingnya integritas dalam pelayanan publik. “Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kami dan memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan bersih dari praktik korupsi,” pungkas Fuad Arfandi, Sekretaris Bapenda Makassar, dalam kesempatan terpisah setelah acara.
Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang tinggi, diharapkan bahwa semua pihak dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.(*)
Tinggalkan Balasan