Makassar, metrotimur.com – Dua kandidat yang bertarung di Pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar terus mencari simpati masyarakat dalam menentukan pilihannya, khususnya menarik simpati para Ketua RT/RW Yang kini menjadi primadona bagi sang penantang petahana.
Adu program masih menjadi jualan para kandidat. Sang petahana masih fokus bagaimana mewujudkan Makassar dua kali tambah baik lagi pada periode keduanya. Insentif RT/RW terus digenjot untuk bisa lebih tinggi lagi tanpa menghapus retribusi sampah. Sementara rivalnya Appi – Cicu menjajikan 50 juta untuk RT/RW 50 juta dengan strategi menghapus retribusi sampah.
Diketahui, karena insentif RT/RW berasal dari APBD maka tentu harus melalui kajian dan perhitungan yang matang. Bagi Petahana Danny Pomanto, program itu harus ada hitungannya bukan asal bicara dan menebar janji politik yang dikemas dalam program tanpa melalui perhitungan.
Danny Pomanto dihadapan masyarakat Kecamatan Rappocini dalam orasi politiknya menjelaskan perjalanan kenapa insentif RT/RW harus berbasis kinerja dan kenapa RT/RW harus diberikan fasilitas seperti seragam dan smartphone.
“Untuk kenaikan insentif RT/RW sampai mencapai angka 1 juta, itu karena PAD kita yang meningkat, sebelumnya hanya 500 milliar dengan gaji RT/RW 75 ribu, tiga tahun ini kan PAD kita sudah mencapai 1 triliun dan itu janji politik saya pada periode pertama, artinya harus ada apresiasi yang kita berikan kepada para Ketua RT/RW, tetapi tetap dalam perhitungan yang matang, makanya insentifnya harus berbasis kinerja, insentifnya minimal 250 ribu dan maksimalnya 1 juta rupiah. Bisa dibayangkan kalau PAD kita naik lagi maka insentifnya juga akan diminimalkan 1 juta ” Jelas Danny Pomanto, Sabtu (25/2/18).
Tujuan smartphone itu juga sangat penting, apa itu..?, karena merupakan alat komunikasi atau interaksi langsung dengan pemerintah, misalnya melaporkan kondisi wilayahnya atau warganya. Kemudian perlu diketahui Smartphone itu juga bukan sebagai alat komunikasi pribadi, tetapi sebagai alat percepatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam hal menanggapi langsung apa yang menjadi aspirasi warga, terang Danny Pomanto.
Kemudian, kenapa harus berbasis kinerja, menurut Danny Pomanto, disini juga rasa keadilan yang harus dihadirkan.
“Insentifnya harus adil, tidak mungkin ada hasil kerja yang tidak berimbang antara ketua RT/RW yang satu dengan yang lain dengan hasil kerja yang berbeda kemudian insentifnya harus sama, adil itu bukan dalam hal menyeimbangkan nilai insentif RT/RW tetapi merujuk kepada penilaian hasil kerja, ” kata Danny Pomanto.
Perlu diketahui, indikator penilaian untuk insentif RT/RW itu bukan langsung dinilai oleh Lurah atau camat tetapi dalam penilaian tersebut untuk capaian nilai insentifnya, pemkot melibatkan LPM setempat untuk ikut menilai beberapa point di 9 indikator tersebut.
“Jadi penilaian 9 indikator itu semua dilibatkan, LPM, Lurah dan Camat, jadi bukan hanya sebatas memberikan nilai insentif yang dilakukan oleh pemkot, ” terang Danny Pomanto.
Strategi insentif RT/RW dengan mencantumkan tugas pokok RT/RW dengan 9 indikator ini juga sangat menentukan perkembangan atau kemajuan dan kesadaran yang melahirkan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam mewujudkan Makassar dua kali lebih baik lagi. Misalnya, ketua RT/RW rutin mengingatkan warganya soal PBB dan retribusi sampah, jika massif sosialisasinya maka dampaknya juga akan mempengaruhi nilai insentifnya terkhusus lagi pendapatan Daerah.
“Point 9 indikator kerja RT/RW itu, didalamya ada perputaran ekonomi yang diciptakan, yakni Bank Sampah, selain kebersihan, warga juga diberikan lapangan kerja dengan menciptakan bank sampah rumah tangga dan warga bisa terlibat didalamnya, jadi selain sampahnya dijemput oleh satgas, jenis sampah yang bernilai ekonomis bisa dijual langsung ke Bank sampah yang ada di tingkat RW, ” ungkap Danny .
Kemudian ada lapangan kerja yang terbuka bagi masyarakat, yakni terbentuknya satuan tugas (Satgas) tanpa harus ada syarat skil pendidikan, misalnya, satgas kebersihan (penjemput sampah) dan satgas drainase, itu semua dampaknya pajak dan Retribusi, jadi konsep pelayanan maksimal itu bisa terwujud karena tingkat partisipasi yang maksimal, jadi memang harus ada berimbang antara yang masuk dan keluar, belum lagi soal infrastruktur fisik, tambahnya.
Menurut Danny Pomanto, dampaknya juga kan kembali ke warga, seperti warga cukup menampung sampahnya petugas kebersihan (Satgas) datang menjemput dengan kendaraan viar. Nah, karena ada kontribusi dari warga baik itu PBB maupun retribusi sampah, maka pemerintah wajib memberikan pelayanan yang maksimal.
“Jika kesadaran masyarakat membayarkan pajak atau retribusi sampahnya itu tinggi dengan kerja sama dengan RT/RW sebagai penanggung jawab wilayah sesuai dengan tingkatanya, maka kita bisa cek ke lokasi, saya yakin wilayah itu akan lebih baik lagi dari sebelumnya, na ketika lebih baik lagi, maka warga lebih baik lagi apalagi RT/RWnya, pasti insentifnya juga akan bertambah, ” kata Danny Pomanto.
Kemudian kata Danny Pomanto, menata lorong, jadi jangan dikatakan hanya merias atau hanya mempoles, itu pernyataan keliru. Bisa dibayangkan jika masyarakat tidak peduli lingkungannya ataukah tidak kita berikan solusi bagaimana menjaga lingkungannya maka tentu ada kesembrautan dan rasa peduli tidak ada dan pasti tidak maju, karena pola pikir yang minim.
Lanjut Danny Pomanto, Nah kerja – kerja RT/RW lah kemudian yang sangat menentukan dalam memajukan sebuah wilayah, dan ketika berhasil maka sudah pasti apresiasianya harus juga diberikan lebih, bukan hanya sekedar memberikan nilai, pasalnya insentif RT/RW itu kan uang Negara juga yang harus dipertanggung jawabkan pengelolaanya.
“Mengelola uang negara itu harus teliti tidak sembarang menggelontorkan, yang pastinya pendapatan pajak atau retribusi dari masyarakat itu harus kita kembalikan ke masyarakat sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengelola uang negara, jadi dari rakyat kita kembalikan ke rakyat, bukan diamputasi atau dipersoalkan. Logikanya negara itu bisa maju karena sumber pajak dan reribusi yang baik, kemudian jika bukan berasal dari pajak, pertanyaannya darimana dan apa maksud dan tujuannya jika tidak berasal dari pajak dan retribusi, jadi kalau mau dihapus terus pendapatan Daerah darimana sumbernya, ” kunci Danny Pomanto. (Fhr).
Tinggalkan Balasan