W3.CSS
Hukrim

Aktivis Makassar Gandeng Warga Desak Kejaksaan Usut Tuntas Fasum Fasos Manggala

Lahan Fasum Fasos Jalur Hijau Manggala

Makassar, metrotimur.com – Dugaan alihfungsinya fasos Jalur Hijau Manggala, warga manggala desak Pemkot Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar untuk segera mengambil upaya hukum yang tegas.

Seiring upaya Pemkot Makassar dalam penyelamatan fasum fasos, Aktivis Makassar dan warga Manggala desak Kejaksaan dan Tim penyelamat aset Kota Makassar untuk segera mengungkap siapa dibalik alihfungsi fasum fasos di wilayah Kecamatan Manggala.

“Kami warga Manggala mendesak Kejaksaan dan Pemkot Makassar juga DPRD Makassar untuk serius dalam mengembalikan aset yang ada di Kota Makassar khususnya di Kecamtan Manggala, ” kata Syam sapaan akrabnya, Kamis (16/11/17).

Syam yang juga merupakan tokoh pemuda Manggala mengapresiasi dan mendukung upaya Pemkot Makassar dalam menyelamatkan hak – hak rakyat. Olehnya, berdasarkan bukti – bukti yang telah diterima oleh Tim Terpadu Penyelamat aset, dimana didalamnya ada Pihak Kejaksaan dan sudah menjadi tanggung jawab penegak hukum untuk bertindak dan menindaki oknum – oknum yang terlibat didalamnya.

“Kami sebagai warga Manggala tidak ingin terulang lagi 4 (empat) tahun yang lalu dimana upaya hukum diatas kasus lahan Jalur Hijau tumpul, “Ungkap Syam.

Tidak hanya warga Manggala, desakan juga datang dari SAPMA Pemuda Pancasila Kota Makassar. Melalui Sekretaris SAPMA PP Makassar, Muh. Syahban Munawir yang akrab disapa Awi angkat bicara dan mendesak Tim Penyelamat Aset Kota Makassar dan Pihak Perum Perumnas.

“Kami mendesak Pemkot Makassar, Kajari Makassar, pihak Perum Perumnas Cab VII Makassar dan DPRD Makassar untuk transparansi dalam mengungkap kasus pengalihfungsian fasum fasos yang ada di Kecamatan Manggala khususnya lahan Jalur Hijau yang ada di Perumnas Antang, ” kata Awi.

Awi mengungkapkan, “Kurang lebih empat tahun yang lalu kami (SAPMA PP) pernah turun dan mendesak pihak Kejaksaan Tinggi Sulsel, DPRD Makassar dan Perum Perumnas Cab Makassar untuk megembalikan fasum fasos yang merupakan hak warga Makassar khususnya warga Manggala yang telah dialihfungsikan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab, ” ungkap Awi.

Baca juga :  Danny Pomanto Menambah Kemeriahan Bilangan Pasar Segar

Awi menegaskan , “Empat tahun berlalu janji semua pihak terkait termasuk pihak Kejaksaan seperti yang pernah mereka sampaikan untuk bersegera menindaki desakan masyarakat, faktanya sampai saat ini belum juga ada hasilnya. Oleh karena itu kami dari SAPMA PP Makassar kembali mendesak Pemkot Makassar, Kejaksaan dan Perum Perumnas untuk segera menuntaskan kasus Fasum fasos di Manggala

“Empat tahun yang lalu secara fakta dan bukti – bukti yang ada dan menjadi dasar desakan semua pihak termasuk kami di SAPMA PP, lahan Jalur Hijau itu adalah fasilitas sosial bagi warga, jadi tidak ada alasan lagi bagi pihak Pemkot Makassar, Kejaksaan dan Perum Perumnas untuk tidak bersegera menyelesaikan dan mengembalikan ke rakyat, dan menindak tegas secara hukum terhadap oknum pejabat Pemkot dan oknum anggota Dewan yang diduga terlibat didalamnya, ” tegas Awi.

Bukti penyerahan fasum fasos Jalur Hijau Manggala

Berdasarkan berita acara penyerahan antara pihak Perum Perumanas dan Pemkot Makassar pada tanggal 26 Maret 1988 luas jalur hijau manggala peruntukan sebagai prasarana Fasos seluas 34.433 m2. Dimana dalam site plan jalur hijau menunjukkan titik untuk lahan Water treatment sebagai fasum seperti yang tertera dalam berita acara penyerahan pada 28 Januari 1988 dengan nomor berita acara serah terima nomor : Cab: VII/U.Atg/036/01/1988 menunjukkan tanpa luasan.

Sementara untuk untuk Bangunan 1(satu) unit Masjid yang masuk sebagai kategori Fasos dan masuk dalam areal ( site plan) lahan jalur hijau, itu dengan luas 2.882 m2 sesuai dengan pencatatan penyerahan Nomor : Cab.VII/563/03/1988 dengan tanggal penyerahan 28 Maret 1988 kepada Pemkot Makassar dengan nomor pencatatan : 350/648/Perja/Bpd/88.

Dari hasil identifikasi tim verifikasi melalui satelit dan diperkuat dengan pantauan pesawat tanpa awak (Drone) beberapa pekan yang lalu, sekitar tahun 2012 terjadi penampakan puluhan bangunan ruko diatas lahan (site plan) Jalur Hijau Manggala. Sementara dalam site plan Jalur Hijau jelas menunjukkan tidak ada tanda atau titik peruntukan bangunan ruko ( komersil). (ron).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POPULER

To Top