Makassar, metrotimur.com – Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi pun tak tinggal diam. Lembaga binaan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Abraham Samad itu langsung mengirimkan surat resmi kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudhisial (KY) guna mengawasi dan memantau jalannya sidang pra peradilan yang diajukan tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Soedirjo Aliman alias Jen Tang.
ACC menyurat dan meminta KPK dan KY turun mengawasi dan memantau sidang pra peradilan tersebut karena beberapa alasan diantaranya bahwa pada tanggal 1 November 2017, Kejati Sulselbar menetapkan Jen Tang sebagai tersangka baru kasus korupsi sewa lahan negara di Kel. Buloa, Kec. Tallo, Makassar. Dimana Jen Tang merupakan tersangka keempat setelah Rusdin, Andi Jayanti dan M. Sabri selaku Asisten 1 Pemkot Makassar.
“Setelah mempelajari dan mendalami bukti secara seksama, maka dalam kasus ini, ACC Sulawesi memandang Jen Tang sebagai aktor intelektual ,”kata Abdul Muthalib Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi dalam surat resminya ke KPK dan KY.
Selanjutnya, sambung Muthalib, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017, Hakim Pengadilan Negeri Makassar memenangkan gugatan wanprestasi yang dilayangkan tersangka kasus korupsi sewa lahan negara di Kel. Buloa Kec. Tallo, Makassar. Dimana gugatan yang diajukan oleh Rusdin dan Andi Jayanti terhadap PT. PP Persero. Padahal, sebelumnya Kejati Sulselbar telah menetapkan keduanya sebagai tersangka.
“Keanehan terjadi karena sidang gugatan wanprestasi yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Makassar tidak sampai 3 minggu dihitung sejak masuknya gugatan hingga putusan. Serta putusan dibacakan pukul 19.00 wita yang terkesan sangat tergesa-gesa dan sembunyi-sembunyi ,”terang Muthalib.
Menurutnya, gugatan wanprestasi tersebut sebagai siasat untuk mengarahkan kasus buloa ke ranah perdata, mengingat perkara korupsi dengan tersangka Rusdin, Andi Jayanti dan M. Sabri selaku Asisten 1 Pemkot Makassar telah berproses dan saat ini telah memasuki tahap pembelaan alias pledoi dari para tersangka.
Tak sampai disitu, alasan ACC lainnya menyurat ke KPK dan KY yakni setelah penetapan tersangka Jen Tang oleh Kejati Sulselbar, maka pada tanggal 9 November 2017, Jen Tang melalui Penasehat Hukumnya mengajukan gugatan pra peradilan di Pengadilan Negeri Makassar dan telah dijadwalkan sidang perdana pada Kamis 16 November 2017.
“Kami sangat mengkhawatirkan proses sidang disusupi kepentingan yang sarat KKN, sehingga melalui surat resmi ini, ACC Sulawesi meminta pimpinan KPK dan KY dapat memantau dan mengawasi langsung jalannya proses sidang pra peradilan guna menjamin peradilan yang bersih dan jauh dari unsur KKN ,” harap Muthalib.
Jen Tang dinilai berperan sebagai aktor utama dibalik terjadinya kerugian negara dalam pelaksanaan kegiatan penyewaan lahan negara yang terdapat di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar.
Penetapan dirinya sebagai tersangka pun telah dikuatkan oleh beberapa bukti diantaranya bukti yang didapatkan dari hasil pengembangan fakta persidangan atas tiga terdakwa dalam kasus ini yang sedang berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar. Ketiga terdakwa masing-masing M. Sabri, Rusdin dan Jayanti.
Selain itu, bukti lainnya yakni hasil penelusuran tim penyidik dengan Pusat Pelatihan dan Aliran Transaksi Keuangan (PPATK). Dimana dana sewa lahan diambil oleh Jen Tang melalui keterlibatan pihak lain terlebih dahulu.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar,Jan Maringka mengatakan Jen Tang diduga turut serta bersama dengan terdakwa Sabri, Rusdin dan Jayanti secara tanpa hak menguasai tanah negara seolah-olah miliknya sehingga PT. Pembangunan Perumahan (PP) Persero selaku Pelaksana Proyek Makassar New Port terpaksa mengeluarkan uang sebesar Rp 500 Juta untuk biaya penyewaan tanah.
Nah dana tersebut diduga diterima oleh tersangka melalui rekening pihak ketiga untuk menyamarkan asal usulnya ,”kata Jan dalam konferensi persnya di Kantor Kejati Sulselbar, Rabu 1 November 2017.
Menurutnya, penetapan Jen Tang sebagai tersangka juga merupakan tindak lanjut dari langkah Kejati Sulselbar dalam mengungkap secara tuntas dugaan penyimpangan lain di seputar lokasi proyek pembangunan Makassar New Port untuk mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut.
“Kejati Sulselbar akan segera melakukan langkah langkah pengamanan aset untuk mencegah terjadinya kerugian negara yang lebih besar dari upaya klaim-klaim sepihak atas tanah negara di wilayah tersebut ,”tegas Jan.
Atas penetapan tersangka dalam penyidikan jilid dua kasus buloa ini, Kejati Sulselbar akan segera mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka koordinasi penegakan hukum.
“Tersangka kita jerat dengan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ,” ucap Jan. (kh/ron)
Tinggalkan Balasan