MAKASSAR, METROTIMUR.COM – Ketua RT/RW dan Ketua Asosiasi LPM mendesak Pemerintah untuk segera mengganti para pendamping yang menyalahgunakan jabatannya.
Banyaknya korban dari pihak penerima manfaat Bansos (PKH) dan laporan yang disinyalir dilakukan oleh para pendamping PKH di Kota Makassar dengan cara memotong bantuan dan menguasai kartu penerima, sejumlah pengurus LPM dan Ketua RT/RW mendesak pemerintah untuk segera mengganti para pendamping PKH di Kota Makassar.
Desakan itu disampaikan di Kantor Dinas Sosial Makassar saat mengikuti acara yang bertema ” Warga’ta Berbicara”, sabtu (2/3/19). Pada acara tersebut sejumlah para penerima manfaat menyampaikan kondisinya, tentang ulah para pendamping PKH, diantaranya ada pendamping yang melakukan pemotongan dana PKH dan adapula pendamping yang tidak memberikan kartu PKH kepada penerima.
“Kami mendesak Pemerintah untuk segera melakukan pergantian para pendamping yang tidak amanah, berapapun jumlahnya kalau perlu harus disterilkan, ” ucap Elbert Maqbul Halim, Ketua Asosiai LPM Kota Makassar.
Bagaimana tidak, ini fatal, sangat tidak logis, hak orang miskin diamputasi, sementara mereka (pendamping) itu ditugaskan untuk mengawal program itu tepat sasaran, yakni untuk orang miskin, bukan malah jadi penodong.
“Kami desak kami temukan juga fakta bahwa pemotongan uang dan kartu PKH orang miskin juga dikuasai oleh para pendamping, ini tidak boleh ditoleransi lagi, “tegas Elbert.
Senada dengan itu Ketua Forum LPM Kecamatan Mariso, Nasir Erang ikut mendesak pemerintah untuk tidak tinggal diam melihat kelakuan para pendamping tersebut.
“Ini hak orang miskin, yang harusnya mereka jaga, mereka itu orang miskin dan itu tanggung jawab pemerintah dong, masa katanya para pendamping itu orang yang berintegritas, tetapi faktanya malah sebaliknya, mengambil keuntungan diatas hak orang miskin, ” kata Nasir Erang.
Nasir Erang mengungkapkan, ini bukan tuduhan atau fitnah yang selama ini ramai dibicarakan dimedia sosial, tapi setelah kami dengar pengakuan para penerima manfaat langsung, ternyata issu yang beredar itu benar dan kami dengar langsung pengakuan para korbanya, ungkap Nasir Erang.
“Harus diganti, ulah para pendamping ini bikin resah warga penerima, banyak motifnya, ada pemotongan dan tidak transparansi , bahkan terkesan sangat tertutup. Untuk kami desak pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas terhadap oknum pendamping yang tidak bertanggung jawab, ” kata Nasir Erang.
Kemudian kami juga meminta kepada pemerintah untuk melibatkan RT/RW dan Lembaga mitra pemerintah untuk ikut mengawal dan mengawasi program Bansos ini termasuk para pendampingnya. Harus diketahui bahwa penerima manfaat itu adalah warga dan tanggung jawab kita semua, “Pendamping jangan tertutup dan berlindung dari SKnya yang merasa kuat dan tebal hukum, karena bagaimanapun ketika hak orang miskin yang dikebiri maka kami semua akan bergerak, ” tambahnya. (Ri).
Tinggalkan Balasan