MAKASSAR, METROTIMUR.COM – Ajiep Padindang, Senator sekaligus Ketua Komite IV DPD RI menggelar Forum Group Discussion (FGD) bersama Asosiasi LPM Kota Makasssar dengan mengangkat tema “Kebijkaan Pengelolaan Program Kelurahan dari Alokasi Anggaran APBN 2019 yang digelar di Hotel Trisula, jalan Boulevard Panakukang, sabtu (1/12/18).
Hadir dalam FGD tersebut yakni, Kepala BPM Kota Makassar, Iskandar Lewa, Elber Maqbul Amin selaku Ketua Asosiasi LPM, Ketua FK LPM Sekota Makassar dan para pengurus Asosiasi LPM Sekota Makassar.
Pada FGD bersama Asosiasi LPM Kota Makassar, Ajiep mengungkapkan, alokasi anggaran yang dikucurkan untuk seluruh kelurahan se-Indonesia senilai Rp3 triliun. Proses pembagiannya terbagi tiga kategori, yang pertama kategori kelurahan baik akan mendapatkan Rp352 juta lebih.
Kedua, kategori kelurahan perlu ditingkatkan mendapatkan Rp370 juta lebih, sedangkan kategori ketiga kelurahan sangat perlu ditingkatkan akan mendapatkan alokasi Rp384 juta.
Melihat kemampuan dan strukturala pengurus LPM Kota Makassar, Ajiep Padindang optimis bahwa LPM Kota Makassar adalah Lembaga Masyarakat dengan struktural yang lengkap dan memiliki SDM yang sangat mumpuni mampu bersinergi dengan Pemerintah tentunya dan mengawal Anggaran Kelurahan.
“LPM itu merupakan perwakilan masyarakat, ibaratnya seperti Dewan Perwakilan, tetapi skopnya itu dibergai tingkatan, misalnya LPM tingkat Lurah dan Kecamatan, maka sudah tentu LPM juga punya peran penting dalam pengentasan, misalnya, kemiskinan, kesehatan dan Pendidikan. Oleh karena itu LPM layak untuk mendapat kepercayaan dalam alokasi anggaran APBN 2019 mendatang, ” kata Ajiep Padindang.
Ajiep Padindang menegaskan, ia selaku Ketua Komite IV DPD RI berjanji akan mengawal bagaimana anggaran tersebut bisa juga dirasakan, bukan hanya sebagai dana Desa, tetapi anggaran tersebut juga akan dirasakan oleh Kelurahan seperti Kota Makassar agar tidak ada lagi kecemburuan, antara Desa dan Kelurahan.
“Ini kita betul-betul kita perjuangkan di DPD RI, dengan latar belakang pemikiran, selama ini terjadi kecemburuan antara desa dan kelurahan. Sehingga itu menjadi aspirasi untuk kita perjuangkan,” ungkap Ajiep yang juga merupakan Ketua Komite IV DPD RI.
Ajiep Padindang berharap, melalui FGD, saya berharap LPM sebagai lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang diatur dengan peraturan pemerintah dapat mengawal anggaran itu, agar program-program kelurahan dapat tepat sasaran,” kunci Ajiep Padindang.
Diketahui sebelumnya, ditempat yang sama, Asosiasi LPM Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna Revisi AD/RT dan Penyusunan program kerja LPM Kota Makassar.
Kepala BPM Makassar, Iskandar Lewa mengatakan, bahwa hasil FGD tersebut yang dilakasanakan bersama Ketua Komite IV DPD RI terkait anggaran dana untuk Kelurahan pada tahun 2019 mendatang, dalam waktu dekat akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Wali Kota Makassar, Ir. Moh. Ramdhan Pomanto.
“Sangat menarik dan sesegera mungkin kita akan sampaikan kepada pak Wali Kota hasil FGD ini, ” kata Iskandar Lewa.
Tinggalkan Balasan