Makassar, metrotimur.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, mandesak Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemkot Makassar terus melakukan pembenahan terhadap pemukiman masyarakat yang masih nampak kumuh, senin (06/03/17).
Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali (Ara) mengatakan, saat ini masih banyak titik pemukiman serta tempat tinggal tidak layak. Selain itu, kehidupan masyarakat juga sangat dibawah standar, sehingga butuh program mutakhir untuk menjawab permasalah tersebut.
“Mereka yang dipemukiman hanya memiliki tempat seadanya, hujan kehujanan panas kepanasan, Pemkot harus membantu ini,” kata ARA di Makassar, kemarin, minggu (05/03/17).
Ara menyebutkan, titik yang banyak pemukiman kumuh dan rumah tidak layak tersebar disejumlah kecamatan, diantaranya Kecamatan Mariso, Tamalate, Biringkanaya, Manggala dan Tamalanrea.
Menurut politisi Partai Demokrat itu, penataan pemukiman merupakan salah satu dari bagian program Wali Kota Makassar yang masuk dalam delapan jalan masa depan, sehingga program tersebut harus dimaksimalkan dalam meningkatkan hunian yang layak untuk masyarakat kurang mampu.
“Program penataan pemukiman harusnya diutamakan, Kedepan Pemerintah Kota Makassar harus turun melakukan pembenahan,” katanya.
Ia menilai program itu tidak akan sulit dan seluruh legislator Makassar mendukung penuh, terutama Badan Anggaran (Banggar) yang membahas dan menetapkan anggaran. Adapun untuk anggarannya dapat dibantu dari pajak pendapatan daerah.
“Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar akan memudahkan pembenahan itu. Pendapatan dari sektor pajak terus meningkat, jadi giliran Pemerintah untuk mengembalikan uang rakyat dalam bentuk program,” ujarnya.
Menurut ketua Banggar itu, program tersebut menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan Makassar dua kali tambah baik dan kesenjangan yang ada di kalangan masyarakat harus dihilangkan dengan pola-pola baru.
Dirinya berharap, di kepemimpinan Danny Pomanto pembangunan di Makassar merata serta kesetaraan hidup yang layak warga terpenuhi.
“Infrastruktur dalam jantung kota dan pinggir tidak boleh ada perbedaan, masyarakat memiliki hak dan fasilits yang sama,” pungkasnya.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Fathur Rahim yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, anggaran 2017 ini terdapat ratusan rumah yang tidak layak huni menjadi program prioritasnya.
Adapun titiknya telah tersebar di 14 kecamatan di Makassar. Kepala DPKP Fathur Rahim juga menyebutkan setiap tahun, pembenahan rumah kumuh semakin meningkat, bahkan pada pembahasan APBD Perubahan mendatang, pihaknya berencana menambah lagi.
“Target dari program bedah rumah, pembenahan pemukiman, bukan untuk peningkatan ekonomi, tapi bagaimana masyarakat ini hidup sehat,” tutupnya.
Sumber : Radarmakassar.com
Tinggalkan Balasan