by
Kategori: HUKUM
-
DPR dan Eksekutif Revisi UU KPK, KMS Sulsel: Koruptor Berdendang Ria
MAKASSAR, METROTIMUR.COM – Penolakan revisi UU 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Korupis mendapat penolakan dari penggiat anti korupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Selatan. Ratusan massa Yang berasal dari sejumlah NGO, Ormas serta aktivis kampus menggelar aksi di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumiharjo. Sebagai bentuk penolakan terhadap revisi UU KPK…
-
Musim Asap, Kejaksaan: Perlu Tindakan Tegas
JAKARTA, METROTIMUR.COM -Perkara penanganan kebakaran hutan (Karhutla) perlu penguatan secara aturan hukum sebagai langkah tegas bagi aparat penegak hukum, mengingat Karhutla dari tahun ke tahun selalu menjadi masalah di Indonesia. Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI Setia Untung Arimuladi mengatakan ada 3 jenis undang-undang (UU) yang mengatur dalam penegakan hukum, yakni UU Nomor 41 Tahun 1999…
by
-
Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Selatan Tolak Revisi UU KPK
MAKASSAR, METROTIMUR.COM – Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Selatan melakukan penandatanganan petisi menolak revisi Undang – Undang KPK RI. Penandatanganan petisi tersebut dilakukan usai menggelar “Dikusi Media dan Penandatanganan Petisi Tolak Revisi UU KPK” yang digelar di Warkop Salsabila jalan Anggrek Kecamatan Panakukang, senin (16/9/19). Sejumlah NGO, Akademisi, Ormas serta aktivis kampus dan masyarakat sipil hadir…
by
-
Optimalisasi PAD, KPK : Alat Rekam Pajak Online Hadirkan Transparansi Semua Pihak
MAKASSAR, METROTIMUR.COM – Dalam rangka implementasi program pemberantasan korupsi terintegrasi, KPK melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan alat rekam pajak online di Kota Makassar. Melalui Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI, Ardiansyah Malik Nasution mengatakan alat perekam pajak memiliki kemampuan mengirim seluruh data transaksi dari pihak hotel dan restoran ke Dasbor Bapenda Kota Makassar. “Bisa…
by
-
KPK Ultimatum Developer dan Desak Pemkot Makassar Indentifikasi Aset Yang Bersoal
MAKASSAR, METROTIMUR.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan peringatan kepada seluruh developer yang beroperasi di Kota Makassar untuk tunduk dan patuh dalam menyerahkan fasum fasos yang tertuang dalam siteplan yang telah disahkan dan menghimbau Pemkot Makassar untuk menertibkan alas hak aset negara serta mengidentifikasi aset aset yang bersoal, kamis (12/9/19). Dwi Aprilia Linda selaku Korwil Supervisi…
by
