Makassar, metrotimur.com – Konstalasi politik jelang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makaasar, makin panas. Masing-masing tim pasang kuda-kuda, mesin partai politik juga bergerak melakukan berbagai cara untuk menang.
Ketua Umum Ikatan Pemuda Tarbiyah Islamiyah IPTI PW Sulawesi Selatan, Ibnu Hajar, menilai, hal ini biasa dalam demokrasi.
“Sepanjang persaingan bersifat gagasan, pikiran, dan program. Yang dikhawatirkan adalah menggunakan politik hitam atau black campaign dan kampanye busuk atau rotten campaign,” jelas dosen komunikasi UIN Alauddin Makassar itu, Sabtu 10 Februari 2018.
Menurut dia, dua model yang terakhir itulah yang saat ini sedang dimainkan oleh lawan politik Danny Pomanto yang kembali maju sebagai calon Wali Kota Makassar sebagai petahana 2019, dengan cara mengkriminalisasi kebijakannya. Lawan politiknya menggunakan bebas cara, dengan uang dan kekuasaan melancarkan propaganda.
“Pada posisi ini, diharapkan kepolisian harus profesional, tetap netral. Netralitas kepolisian sangat menentukan kondusifitas politik yang ada,” terangnya.
Jika Kepolisian bermain mata dengan salah satu pasangan calon, atau menjadi tim kampanye salah satu calon, nilai dia, maka fatal akibatnya. Fatal demi hukum, memporandakan demokrasi dan jangan harap ada keadilan.
“Kenapa netralitas kepolisian penting, karena ibarat sepak bola, mereka adalah wasit yang harus jujur dan adil. Dan akhir-akhir ini masyarakat melihat ada sikap yang mengarah ke sana. Terutama dalam dugaan kasus korupsi di lingkungan pemerintah kota Makassar, ” terang dia.
Menutu Ibnu Hajar, Kepolisian Daerah Sulsel terkesan sangat antusias dan cepat sekali mengusut dugaan itu, melakukan penggeledahan, mentersangkakan beberapa pegawai Pemkot, dan lain-lain.
Hal itu terindikasi politis dan dijadikan alat politik kelompok tertentu. Indikasi itu menguat karena dilakukan disaat dimana Danny menyatakan maju kembali sebagai calon Walikota. Sehingga dipahami sebagai indikasi upaya menjegal Danny sejak awal menyatakan maju, dan lalu kemudian menyanderanya.
Sikap Kepolisian ini jelas sangat mengganggu stabilitas politik warga Makassar. Sehingga pada keadaan itu, sebagai Ketua Umum Ikatan Pemuda Tarbiyah Islamiyah IPTI PW Sulsel memberikan “Kartu kuning” kepada Polda Sulsel. (*)
Sumber: makassarterkini.id
Tinggalkan Balasan