Makassar, metrotimur.com – Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Makassar meminta kepada Institusi Kepolisian untuk bersikap netral jelang penetapan peserta dan pemilihan Walikota dan wakil walikota Makassar 2018.
Penegasan sikap tersebut disampaikan melalui aksi damai pilkada serentak Sulsel yang laksanakan di depan monumen Mandala, Jalan Jendral Sudirman, Makassar, Sabtu (10/2/17).
Arul salah seorang orator dalam aksi damai tersebut menyerukan kepada pihak kepolisian untuk tidak bermain – main dan tidak menjadi boneka politik dari oknum tertentu. Menurut Arul masyarakat sudah lama mencium aroma indikasi keberpihakan kepolisian kepada salah satu bakal peserta Pilwalkot yang akan menjadi pasangan DIAmi dengan skenario yang dimainkan dengan upaya hukum untuk mencegal incumbent Danny Pomanto untuk menjadi peserta pilwalkot Makassar 2018.
“Kami meminta kepada penegak hukum agar tidak menjadi boneka politik dari salah satu oknum tertentu. Janganlah mencedarai pilkada, karena masyarakat mengetahui bahwa ada yang ingin mengagalkan salah satu calon peserta Pilwalko Makassar, ” tegas Arul dalam orasinya.
Kemudian Arul mengatakan, “Selama ini kami sangat percaya kepada pihak kepolisian atas penegakan hukum, tetapi pada pilwalkot Makassar kali ini, ada ketimpangan – ketimpangan penegakan hukum yamg sarat dengan ketidak adilan atau dengan kata lain ada upaya kriminalisasi kepada calon tertentu dan masyarakat sudah mengetahui itu, ” kata Arul.
Olehnya kami atas nama Aliansi Masyarakat Peduli Makassar juga mengeluarkan “Kartu kuning ” kepada Kepolisian Daerah Sulsel untuk hati – hati dalam mengambil tindakan hukum. Kami tegaskan ketika himbauan kami tidak diindahkan maka kami akan menjadi garda terdepan untuk melakukan perlawanan, pihak kepolisian harus ketahui, bahwa warga Makassar sudah cerdas dalam menyikapi hal yang didesain negatif untuk kepentingan – kepentingan kelompok tertentu saja, Kata Arul.
Arul menghimbau pihak Penegak Hukum untuk bersama – sama mengawal pilkada damai 2018, kemudian jangan ada upaya – upaya negatif seperti kriminalisasi kepada pihak siapapun, tegakkan peraturan dengan tertib dan tetap menjaga marwah institusi Penegak hukum, tanamkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa Institusi Kepolisian adalah institusi hukum yang adil dan beradab, tutup Arul. (Fhr)
