MAKASSAR, METROTIMUR.COM – Sejarah transportasi online selalu penuh polemik. Sejak awal kemunculannya menggeser hegemoni transportasi konvesional menimbulkan gesekan di berbagai daerah tak terhindarkan.
Hanya soal waktu dan akhirnya transportasi konvesional tergusur dari jalanan. Kemajuan tekhnologi menghadirkan pilihan transportasi yang lebih murah, aman dan nyaman.
Kisruh transportasi online terus berlanjut karena tidak adanya regulasi yang mengatur saat itu. Pemerintah melalui Kementrian Perhubungan akhirnya mengeluarkan PM No. 32 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Belum setahun aturan ini di revisi dan terbitlah PM 26 tahun 2017 lalu beberapa pasal mendapat revisi lagi pada PM 108 tahun 2018.
Tahun 2018 PM 108 digugat oleh sekelompok pemerhati transportasi online dan gugatan ini di menangkan oleh para penggungat. Beberapa pasal dalam regulasi ini akhirnya di batalkan oleh MA. Di tahun yang sama pemerintah akhirnya melibatkan beberapa organisasi dan penggiat transportasi online untuk mendesain regulasi yang lebih apreasiatif. Lahirlah PM No. 118 tahun 2018 yang menjadi landasan/pijakan para pihak yang terlibat di transportasi online.
Apakah regulasi ini membuat masalah selesai? Ternyata kisruh tetap ada. Demonstrasi para mitra transportasi online masih kerap terjadi. Persoalan tarif, kebijakan yang tidak seimbang dan pemutusan kemitraan secara sepihak oleh aplikator menjadi masalah pokok.
Aplikator seakan terlalu perkasa untuk dapat diatur pemerintah. Contoh kasus soal mekanisme SUSPEND (Pemutusan Kemitraan). Dalam pasal 32 ayat (3) PM 118 tahun 2018 huruf d,e dan f di jelaskan bahwa mekanisme suspend melalui tiga tahapan pemberitahuan, peringatan dan klarifikasi (hak sanggah dan pendampingan).
Namun pada implementasinya pihak aplikator seakan tak bergeming. Mereka tetap saja melakukan suspend dengan seenakmya. Hal sama juga terjadi pada driver R2 (OJOL) PM 12 tahun 2019 Pasal 16 ayat (3) huruf d,e dan f mengatur mekanisme yang sama. Tapi kembali lagi, APLIKATOR tak PEDULI ITU.
Mereka tak mengindahkan regulasi yang di keluarkan pemerintah. Pemerintah kita di buat tak berdaya menghadapi APLIKATOR.
Hal inilah yang disuarakan oleh Koalisi Driver Online Sulawesi Selatan di depan kantor GOJEK pada hari Kamis 13 Agustus 2020. Gabungan mitra roda empat dan roda dua secara bergantian melakukan orasi memprotes kebijakan semena-mena dan otoriter yang di lakukan oleh PT. Gojek Indonesia cabang Makassar.
Bahwa mitra memiliki hak untuk mempertanyakan kebijakan dan menyampaikan kritik jika kebijakan itu dianggap merugikan mitra. Gojek seharusnya paham posisi mereka sebagai marketplace dan bisa mengkomunikasikan kebijakannya dengan baik. Namun pada kenyataannya, setiap kritik yang disampaikan, baik dari mitra roda dua ataupun dari mitra roda empat selalu disikapi secara berlebihan. Pemutusan Mitra (PM) secara sepihak kerap kali di lakukan terhadap mitra tanpa alasan yang mendasar.
Sekali lagi bahwa regulasi mengatur secara jelas mekanisme pemutusan mitra (PM). KDO SulSel melalui koordinator aksi Mujahidin Malik yang sering di sapa Moja” menyampaikan, “Kami tidak akan berhenti melakukan perlawanan kepada pihak aplikator manapun yang semena-mena dan tidak mengikuti regulasi yang ada. Kami juga sedang menjajaki kerja sama dengan Lembaga Hukum untuk menuntut hak-hak kawan kami yang telah di perlakukan semen-mena oleh pihak aplikator, “ kata Moja, jum’at (14/8/2020). (ri).