W3.CSS
Hukrim

KPK Dukung Recovery Aset, Kajati: Pengembalian Uang Negara Yang Terpenting, Reformasi Birokrasi Hal Terbelakang

MAKASSAR, METROTIMUR.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ri mendukung penuh proses verifikasi dan klarifikasi fasum PT.GMTD yang dilakukan oleh Datun Kajari dan Tim Aset Pemkot Makassar, Sementara Kejati Sulsel tekankan Pengembalian uang negara  yang paling terpenting dan Reformasi Birokrasi hal yang terbelakang , kamis (1/8/19).

Melalui Koordinator Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI, Aldiansya Malik Nasution terus mendorong Datun Kajari dan Tim Aset Kota Makassar, untuk terus menambah speed penyelamatan fasum dan fasos serta pengamanan aset Negara yang ada di Kota Makassar.

“KPK apresiasi kinerja Datun Kajari dan Tim aset Pemkot Makassar atas klarifikasi dan verifikasi atas fasos PT. GMTD yang rencananya akan diserahkan kepada Pemkot Makassar, ” kata Aldiansyah Malik Nasution yang akrab di sapa Choki, jakarta (1/8/19).

Tetapi tidak hanya sampai disitu saja kata Choki, untuk verifikasi dan klarifikasi di wilayah PT. GMTD dan wilayah lainnya, bukan hanya fokus kepada fasilitas umum (fasum) saja, Datun dan tim aset Makassar harus lakukan klarifikasi dan verifikasi untuk lahan atau fasilitas sosialnya.

“Jadi bukan hanya jalanan (fasum) saja, fasilitas sosialnya juga harus diklarifikasi dan diverifikasi, dan bukan hanya di wilayah PT. GMTD saja. Kemudian negoisasinya harus ditegaskan, time line dan updated data untuk fasum fasosnya harus jelas, dan kita dukung penuh recovery aset, ” terang Choki

Intinya, marwah penyelamatan dan pengamanan aset itu harus jelas dan transparan, bukan hanya internal pemerintahan saja, tetapi kepada publik transparansi juga dihadirkan, karena aset negara adalah hak rakyat, tegas Choki.

Sementar itu, Kejaksaan Tinggi Sulsel melalu diskusi yang bertema “Teras Kejati Sulsel” yang digelar di Kantir Kejati Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, rabu (31/7/19), mengupas sekelumit permasalahan aset pada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang saat ini dinahkodai oleh Gubernur Nurdin Abdullah dan A. Sudirman Sulaiman, untuk mencari solusi terbaik dalam penyelesaian, utamanya masalah Recovery Aset dalam persfektiv hukum.

Baca juga :  I Nyoman Arya Bantah Keterlibatan Wali Kota di Kasus Pembebasan Lahan Buloa

Menurut Kajati Sulsel, Firdaus Dewilmar, jika aset tertangani dengan serius, baik dalam konteks penyelamatan dan pengamanan aset, maka aset akan memberikan kontribusi finansial dalam menopang Pendapatan Keuangan Daerah. Olehnya karena itu, Pemprov Sulsel harus segera melakukan optimalisasi pengelolaan serta penggunaan aset untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Bukan hanya Kab/Kota, Pemprov Sulsel juga harus segera lakukan recovery Aset, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang baik, harus aktif dan speednya harus didorong, ” kata Firdaus, rabu (31/7/19).

Harapan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi di Sulsel, tentu guna pemanfaatan aset yang lebih baik harus terencanakan, dikelolah dan dioptimalisasi dengan bailk, sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi di Sulsel segera terwujud dengan tujuan bagaimana mewujudkan ekonomi masyarakat di Sulsel lebih baik.

“Intinya dukungan recovery aset itu sudah hadir, baik dari Jaksa Pengacara Negara. Apalagi, saat ini kejaksaan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam rangka tindak lanjut dari Perpres 54 Tahun 2018, ” ungkapnya.

Melalui diskusi “Teras Kejati Sulsel”, Firdaus Dewilmar memberi pandangan, ia mengatakan, ada begitu banyak permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga sangat penting mendekatkan institusi kejaksaan ini dengan masyarakat. Menurutnya, penegakan hukum yang akan dikeluarkan memperhatikan tiga aspek. Yakni, butuh kepastian hukum, butuh kemanfaatan, dan keadilan.

“Ini harus berbanding lurus dengan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat,” ucap Firdaus.

Berbicara mengenai aset, harus dilihat betul dulu dari perspektif berbagai hal. Terutama dari sisi hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum tata usaha negara.

“Tadi ada aset yang sifatnya formal, dan ada materil. Tapi, kami optimistis bahwa jaksa pengacara negara dalam rekapitulasi aset negara itu lebih banyak menuai keberhasilan yang ada di Kota Makassar,” ungkapnya.

Baca juga :  Dihadapan Hakim, Sabri Benarkan Kesaksian Wali Kota Danny

Terakhir, kata Firdaus Dewilmar, berdasarkan hasil pembicaraan dirinya dengan Gubernur, Bupati, Wali Kota yang ada, dalam waktu dekat akan semakin banyak pemerintah provinsi, baik pusat maupun daerah yang akan memberikan masalah asetnya kepada kejaksaan.

Oleh karena itu, ditekankan bahwa tata kelola yang lebih baik itu, baik untuk reformasi birokrasi, dan penegakan hukum itu yang paling dibelakang. Dan yang terpenting dan kita kedepankan adalah bagaimana kita mengedepankan pengembalian uang negara dan mendorong pemerintah provinsi sulsel yang bersih,” jelasnya.

Diketahui, Hadir dalam diskusi ” Teras Kejati Sulsel” tersebut, yakni Wakil Gubernur Sulsel, A. Sudirman Sulaiman, Pakar Hukum Perdata Unhas dan sejumlah pejabat Pemerintahan dan Kejakasaan. (ron)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POPULER

To Top