MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar tengah mempertimbangkan pelaksanaan program makan siang gratis bagi siswa-siswi di kota ini. Program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan mengurangi beban orang tua ini, meskipun disambut positif, masih berada dalam tahap perencanaan. Sebab, saat ini Pemkot Makassar belum dapat mengalokasikan anggaran untuk program tersebut, mengingat masih menunggu petunjuk teknis (juknis) serta regulasi yang lebih jelas dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin, menyatakan bahwa pemerintah daerah sangat mendukung program makan gratis bagi anak-anak, namun pelaksanaannya baru akan dimulai setelah petunjuk teknis dan aturan jelas diterima. “Kami ingin menjalankan program ini, tetapi kami harus melihat dulu petunjuk teknis dan aturannya, serta bagaimana model penganggarannya dan siapa yang bertanggung jawab,” ungkapnya pada Kamis, 19 Desember 2024.
Program makan siang gratis ini direncanakan untuk mencakup sekitar 230 ribu siswa SD hingga SMP di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar, melalui Dinas Pendidikan, telah siap dengan data terkait jumlah siswa yang akan menerima manfaat dari program ini, namun sayangnya penganggaran untuk program tersebut belum dapat dimasukkan dalam APBD tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian terkait regulasi dan mekanisme penganggaran yang masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Muhyiddin menjelaskan bahwa fokus utama program ini adalah pemberian subsidi melalui APBD, namun untuk itu perlu memastikan apakah penganggaran subsidi tersebut dapat dilakukan atau tidak, berdasarkan ketentuan yang berlaku. “Penekanannya adalah peran APBD dalam memberikan subsidi. Kami harus melihat regulasinya dulu apakah bisa disubsidi menggunakan APBD atau tidak,” jelasnya.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Makassar juga telah melakukan sejumlah diskusi dengan berbagai pihak terkait, termasuk TNI, untuk menentukan mekanisme dan model pelaksanaan program ini. Salah satu konsep yang dibahas adalah penggunaan dapur umum atau melibatkan UMKM lokal dalam penyediaan makanan. “Sampai saat ini, kami belum mendapatkan informasi bahwa Makassar menjadi daerah untuk uji coba program makan gratis. Kami sudah berdiskusi dengan Pandam Hasanuddin terkait mekanismenya, dan kemungkinan pengawasan TNI dalam pelaksanaan,” kata Muhyiddin.
Lebih lanjut, Muhyiddin mengatakan bahwa TNI akan memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan dapur umum, namun dia juga mengusulkan pemanfaatan UMKM setempat. “Kami juga mendapatkan masukan dari Pandam, kalau bisa lebih efektif dengan memanfaatkan UMKM. Nantinya, UMKM bisa memberikan standar pengukuran dan menyediakan makanan untuk satu atau beberapa sekolah, sehingga membantu perekonomian UMKM, meski kami masih perlu memikirkan lebih lanjut konsepnya,” tambahnya.
Kepala Dinas Pendidikan Makassar ini menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi makanan, karena program ini menyangkut kualitas dan keamanan pangan bagi anak-anak. “Kami akan memastikan setiap langkah diambil dengan hati-hati karena ini menyangkut anak-anak. Kualitas dan keamanan makanan adalah prioritas utama,” tegasnya.
Meskipun masih dalam tahap perencanaan, Pemkot Makassar berkomitmen untuk melaksanakan program makan siang gratis ini secepat mungkin setelah mendapatkan kejelasan mengenai regulasi dan mekanisme penganggarannya. Diharapkan, program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi para siswa, serta turut membantu meringankan beban orang tua dalam menyediakan makanan yang bergizi bagi anak-anak mereka.(*)
