MAKASSAR, METROTIMUR.COM – Aktifis Makassar Peduli Fasum Fasos (AMPF) terus melakukan monitoring konsistensi Pemkot Makassar dalam penyelematan aset yang bersoal di Kota Makassar.
Hal itu disampaikan oleh Koordinator AMPF Makassar, Ilyas Jhony, kamis (22/8/19). Ia mengatakan, bahwa dari hasil monitoring, kerja tim aset pemkot Makassar agak menurun. Hal itu, Jhony juga tidak pungkiri dari akibat pembatalan SK yang dilakukan oleh Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb.
“Kemarin baik dan transparan, sekarang menurun, tim aset speednya melambat, ini pengaruhnya diduga efek dari pergantian pejabat yang tergabung di Tim Aset Pemkot Makassar, bisa dilihat beberapa pekan ini, ” kata Jhony, kamis (22/8/19).
Seperti lahan aset yang pernah ditinjau oleh KPK dan Kejari Makassar beberapa bulan yang lalu, tepatya bulan mei 2019. Dari 6 titik yang masuk dalam zona bersoal, sampai hari ini, hanya lahan di GMTD yang terealisasi, itupun baru lahan fasum jalanannya saja, fasosnya sampai hari ini belum diketahui seperti apa hasilnya, terang Jhony.
Nah, Lahan di GMTD sudah ada hasil meskipun belum keseluruhan, tapi yang jadi pertanyaan, dari investigasi yang kami lakukan, ada keganjilan dalam Surat Kuasa Khusus (SKK) yang dikeluarkan oleh Pj Wali Kota Makassar ke JPN, dari 6 titik itu, ternyata tidak semua mendapat rekomendasi.
“Kan anehnya disitu, 6 titik aset bersoal, kenapa lahan seperti terminal Daya, lahan Terminal Toddopuli dan Lahan CCR, padahal KPK kan sudah menginstruksikan kepada Pemkot Makassar untuk segera merekomendasikan SKK, itu keanehanya, tentu semua pihak akan bertanya akan hal itu, ada apa..?, ” ungkap Jhony.
Olehnya, kami dari AMPF Makassar mendesak Korsupgah KPK RI dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk mengevaluasi Pj Wali Kota serta tim aset Pemkot Makassar.
“Tidak boleh mundur dong, harusnya pergantian pejabat Pemkot Makassar tidak boleh menghambat komitmen penyelematan aset. Kami meminta kepada KPK dan JPN untuk mempertanyakan hal itu kepada Pj Wali Kota Iqbal Suhaeb, ” tegasnya.
Terlepas dari itu, seperti kasus aset di BTN Minasa Upa Kec. Rappocini, kita apresiasi, karena sudah ada tindakan, tapi bukan hanya sampai di situ, harus jelas dan transparansi.
“Kita minta tim aset Makassar harus transparansi, jangan alergi dengan pertanyaan – pertanyaan terkait progres , termasuk apa dibalik bersoalnya aset negara itu, kenapa dan siapa dibalik itu semua, ” kunci Jhony. (Nn).
Tinggalkan Balasan