Penegasan itu disampaikan Munafri saat membuka kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026, yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar di Hotel Grand Novotel Shayla, Kamis (9/04/2026).
“Ini sangat penting untuk memaksimalkan bagaimana pola-pola pelayanan digital yang akan berdampak langsung terhadap peningkatan PAD yang ada di Kota Makassar,” ujarnya.
Munafri menyoroti lemahnya kontrol dan pengawasan terhadap berbagai program digitalisasi yang telah diluncurkan sebelumnya. Ia menggaris bawahi, banyak inovasi digitalisasi yang telah diluncurkan tapi belum diikuti dengan implementasi dan evaluasi yang optimal.
“Tahun lalu banyak sekali launching kegiatan digitalisasi, tetapi kontrolnya, pengawasannya, aplikasinya ini tidak terkontrol dengan baik,” tegasnya.
Karena itu, ia menegaskan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan keberlanjutan dan dampak nyata di wilayah tufoksi masing-masing dari setiap program yang dijalankan.
Lebih jauh, Munafri menyinggung budaya transaksi yang masih didominasi tunai, bahkan dari pegawai pemerintah sendiri, padahal wacana digitalisasi terus digaungkan. Ia menekankan pentingnya konsistensi antara komitmen dan praktik di lapangan.
“Kita bicara digitalisasi, kita bicara pembayaran sistem digital, tapi di kantong kita cash-nya masih banyak. Yang paling penting hari ini adalah bagaimana ‘walk the talk’,” tegasnya.
Munafri meminta pegawai SKPD mulai mengubah pola pikir dan kebiasaan sebagai kunci utama keberhasilan transformasi digital. Ia mendorong agar digitalisasi dimulai dari internal pemerintah, sebelum diperluas ke masyarakat.
“Saya ingin memastikan bahwa digitalisasi ini tidak lagi menjadi barang asing, dimulai dari lingkup internal kita. Nanti ke depan harus terbalik, masyarakat yang bertanya ‘kok di sini tidak ada QRIS-nya?’,” pungkasnya.
Wali Kota yang akrab di sapa Appi ini juga menambahkan, digitalisasi memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Oleh karena itu, Appi meminta seluruh SKPD menjadikan program ini sebagai prioritas dengan target capaian yang terukur dalam upaya peningkatan PAD Kota Makassar.
Appi mendorong seluruh jajaran SKPD untuk meningkatkan kecepatan dan daya saing. Sebab meskipun TP2DD Kota Makassar menduduki peringkat pertama di Sulawesi Selatan, skor output dan outcomenya masih lebih rendah dari dua kota lainnya